Rektor Unesa Tawarkan Tiga Solusi Agar PPDB Sistem Zonasi Berjalan Lancar

TIMESINDONESIA, SURABAYA – Tanggapi masalah sistem zonasi pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), Universitas Negeri Surabaya (Unesa) menggelar Focus Group Discussion (FGD) di Ruang Auditorium, Gedung Rektorat Unesa di Kampus Lidah Wetan, Surabaya, Kamis (4/7/2019) sore.

FGD ini dihadiri segenap pimpinan universitas, fakultas, guru besar, pakar pendidikan, Dinas Pendidikan (Dindik) Jatim, serta perwakilan SMP dan SMA di Kota Surabaya.

Advertisement

Rektor Universitas Negeri Surabaya, Prof Dr. Nurhasan M. Kes mengungkapkan hasil dari FGD kali ini akam dilaporkan kepada Presiden. "Hasil FGD ini akan menjadi bahan evaluasi laporan kepada Presiden RI, Mendikbud, serta DPR RI," kata Rektor Unesa.

Nurhasan menuturkan, sistem zonasi tidak perlu dihentikan tapi pemerintah perlu melakukan evaluasi agar ke depan sistem ini bisa berjalan sempurna dan tidak merugikan masyarakat. Apalagi sistem zonasi ini sudah diterapkan di berbagai negara maju, karena memang bagus untuk pemerataan dan peningkatan kualitas mutu pendidikan.

“Pemerintah perlu mencari solusi dari masukan berbagai pihak, termasuk masukan dari kami di Unesa ini,” ujarnya.

Menurut Nurhasan, pemerintah harus melakukan tiga hal secara cepat. Yakni identifikasi, pemetaaan siswa dan guru, serta serta sarana dan prasarana (sarpras). “Setuju dengan zonasi, tetapi harus memikirkan kesiapan SDM guru dan perangkatnya,” ucapnya.

Sistem zonasi, lanjut Nurhasan, harus ada identifikasi awal yang tidak hanya memikirkan tempat tinggal siswa, tapi juga tempat tinggal guru dan perangkatnya. Selain itu ada road map pendidikan di mana zonasi harus bisa dipandang sebagai pemerataan mutu pendidikan.

“Itu yang penting. Pemerintah harus bertindak cepat menyelesaikan hal-hal mendasar itu agar tahun depan tidak terjadi kekacauan seperti ini lagi,” tukasnya.

"Setidaknya FGD ini akan memberikan solusi terbaik, terkait keluhan sistem zonasi yang berdampak ke masyarakat luas, serta menghasilkan kebijakan yang dapat meningkatkan dan pemerataan mutu pendidikan," jelasnya.

Seperti diketahui, beberapa waktu lalu Mendikbud Muhadjir Effendy mengeluarkan kebijakan sistem zonasi bagi PPDB. Tujuannya untuk mewujudkan pemerataan layanan dan kualitas pendidikan, serta membenahi berbagai standar nasional pendidikan.

Namun penerapan zonasi masih menimbulkan polemik di beberapa daerah. Hal ini menjadi kebingungan juga untuk orang tua siswa, karena kurang pahamnya mengenai penerapan kebijakan tersebut. 

Mendikbud menjelaskan, penerapan sistem zonasi sebagai upaya pemerataan kualitas pendidikan, infrastruktur, dan kualitas guru. Bukan untuk menimbulkan masalah akan tetapi membuat pemerintah lebih jelas persoalan sekolah di beberapa daerah.

Untuk diketahui, FGD tentang sistem zonasi dalam PPDB yang digelar Unesa kali ini juga turut dihadiri di antaranya Prof Dr Haris Supratno, Prof Dr Budi Jatmiko MPd, serta Prof Dr Munoto MPd.(*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.