Sri Mulyani Gunakan Dana Abadi Pendidikan Untuk Tambal Defisit APBN

JAKARTA – Sri Mulyani Indrawati Menteri Keuangan RI menggunakan dana abadi pendidikan untuk menambah anggaran belanja sebesar Rp 405,1 triliun untuk meminimalisir dampak Covid-19 ke perekonomian.

Dengan tambahan belanja ini, maka defisit anggaran diperlebar menjadi 5,07% terhadap PDB atau Rp 853 triliun. Sebelumnya hanya 1,76% dari PDB atau Rp 307,2 triliun. Dengan demikian, maka belanja tahun ini menjadi Rp 2.613,8 triliun dari sebelumnya Rp 2.540,4 triliun.

Untuk menambal defisit tersebut, pemerintah kali ini tidak hanya menggunakan sumber pembiayaan yang berasal dari utang seperti penerbitan SBN atau global bond tapi juga alternatif skema lainnya. Alternatif lainnya adalah menggunakan pembiayaan non utang dari 3 sumber yang paling aman.

Sumber pembiayaan non utang pertama yaitu melalui dana abadi pemerintah. Dalam hal ini, Kemenkeu akan menggunakan dana abadi Pendidikan yang selama ini dikelola oleh Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP).

"Dana abadi pendidikan ini bisa berikan salah satu solusi yang sekarang jumlah dananya Rp 60 triliun," ujarnya melalui media briefing, Selasa (7/4/2020).

Pembiayaan yang kedua adalah melalui Saldo Anggaran Lebih (SAL). Dana ini merupakan anggaran yang telah disimpan pemerintah selama ini dan sekarang adalah waktu yang tepat untuk digunakan.

"Kita akan gunakan sampai SAL hanya cukup jaga kita dari sisi cashflow secara aman. Artinya SAL akan dipakai seoptimal mungkin. Ini kurangi pembiayaan dari market, karena kita punya cash di tangan pemerintah," jelasnya.

Pembiayaan non utang ketiga adalah, dari berbagai dana yang dikelola oleh Badan Layanan Umum (BLU).

"Ini tiga sumber dari pembiayaan yang tidak melalui market atau menggunakan di dalam dari masing-masing agency atau lembaga pemerintah yang punya sumber dana. Ini untuk menggambarkan kita terus hati-hati," tegasnya.

Kendati demikian, tahun ini besaran anggaran pendidikan mencapai Rp 508,1 triliun, atau 20% dari belanja APBN 2020 yang nilainya Rp 2.540,4 triliun.  

"Itu artinya bantuan sekolah dan guru makan 80% dari anggaran pendidikan dan sisanya dikelola mas Nadiem [Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim]," kata Sri Mulyani beberapa waktu lalu. 

Dari anggaran pendidikan Rp 508 triliun tahun ini, Sri Mulyani pernah mengatakan, Rp 200 triliun di alokasikan untuk gaji, tunjangan serta sertifikasi para guru melalui Dana Alokasi Umum.

Berikut alokasi anggaran pendidikan pada tahun ini :

* Kartu Indonesia Pintar (SD/SMP/SMA) Rp 11,2 triliun untuk 20,3 juta jiwa

* Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Rp 63 triliun untuk 54,6 juta jiwa

* Kartu Indonesia Pintar untuk kuliah Rp 6,7 triliun untuk 818.100 mahasiswa

* Beasiswa LPDP Rp 1,8 triliun

* Pembangunan fasilitas PAUD Rp 307,6 miliar (5,841 ruang kelas)

* Pembangunan/rehabilitasi sekolah Rp 7,8 triliun (15.100 ruang kelas dan 2.677 sekolah)

* Pembangunan/rehabilitasi kampur Rp 4,4 triliun (87 kampus)

* Gaji guru PNS Rp 63,5 triliun (untuk 1,3 juta guru)

* Gaji guru non PNS Rp 10,7 triliun (untuk 407.700 guru). (*)

Simak breaking news dan berita pilihan TIMES Indonesia langsung dari WhatsApp-mu!
Klik 👉 Channel TIMES Indonesia
Pastikan WhatsApp kamu sudah terpasang.