Pusdatin Kemendikbud RI: Kolaborasi Lintas Pihak Dukung Pembelajaran di Kawasan 3T

TIMESINDONESIA, JAKARTA – Pusdatin Kemendikbud RI mencatat Sekolah-sekolah di kawasan tertinggal, terdepan dan terluar (3T), ternyata masih banyak yang belum memiliki infrastruktur listrik dan jaringan internet memadai. Inilah yang menjadi kendala utama untuk pembelajaran daring di kawasan-kawasan itu.

Tantangan ini disampaikan Plt Kepala Pusdatin Kemendikbud M. Hasan Chabibie kepada media ini, Kamis (13/08/2020). Menurut Hasan, harus ada kolaborasi lintas pihak agar agenda-agenda peningkatan kualitas pendidikan, bisa berlangsung secara progresif.

"Kami masih memiliki beberapa keterbatasan. Semua ekosistem digital itu bisa berlangsung baik dan efektif, kalau infrastruktur pendukungnya sama baiknya. Nah, di sisi lain, kami memiliki situasi semacam ini: masih ada, yang tidak mendapat akses internet di negeri ini. Yakni sekitar 42.159 sekolah versi data Dapodik kami. Artinya ada 19% institusi pendidikan yang belum teraliri akses internet," terang Hasan Chabibie, yang juga Plt. Ketua Umum Mahasiswa Ahlut Thariqah an-Nahdliyyah (MATAN).

Menurut Hasan, tim Pusdatin Kemendikbud melakukan validasi data ke Kominfo, untuk mengevaluasi sekolah-sekolah yang membutuhkan akses listrik dan internet.

"Dari data itu, kami melakukan validasi ke teman-teman di Kominfo. Benarkah 42.159 sekolah ini benar-benar tidak bisa mendapat akses internet? Karena tentu saja, perkembangan Palapa Ring, dan  program-program lain dari pemerintah, dalam meningkatkan koneksi di kawasan 3T terutama, itu bergerak dari waktu ke waktu," ungkapnya.

Hasan menjelaskan, bahwa dari data 42 ribuan ini, sekitar 70 persen sudah berada di coverage area BTS-BTS. "Artinya, hanya tersisa sekitar 13 ribuan sekolah yang sama sekali tidak memiliki akses. Akan tetapi, sekali lagi, 13 ribu sekolah ini, menampung peserta didik yang sama-sama wajib mendapatkan akses pendidikan yang setara, pelayanan yang terbaik."

Dalam penjelasan Plt. Kepala Pusdatin Kemendikbud itu, sekolah-sekolah yang ada di kawasan 3T juga membutuhkan akses dan infrastruktur yang setara. "Jadi, jangan sampai yang maju hanya sekolah-sekolah di Bandung, Surabaya, atau Jakarta saja. Masih ada sekitar 13 ribuan sekolah yang juga ingin mendapatkan akses pembelajaran yang sama. Lalu, perlu dirumuskan bersama, bagaimana kebutuhan dasar infrastruktur ini bisa dipenuhi oleh satuan-satuan pendidikan di negeri ini."

Sementara, menurut Hasan Chabibie, pada infrastruktur jaringan listrik, masih ada 4 persen sekolah yang belum terkoneksi. Jadi, masih ada 8.522 sekolah yang belum teraliri listrik.

Pihaknya mendorong agar terjalin kolaborasi lintas pihak dan kementerian, agar infrastruktur dasar berupa listrik dan internet bisa terealisasi secara merata. "Maka, hak-hak dasar inilah, yang menjadi sangat penting. Kalau kita ingin, 100 persen trasformasi digital bisa berjalan dengan baik, maka semua infrastruktur terkait listrik dan internet harus terpenuhi. Terus terang, ini menjadi tantangan untuk kolaborasi bersama. Ada kawan-kawan dari BUMN, Kominfo dan kementerian lain, yang bisa bergotong royong bersama mewujudkan itu," jelas Hasan.

Pihaknya dari Pusdatin Kemendikbud RI, sangat berharap agar kolaborasi lintas pihak mampu mengakselerasi program-program peningkatan pembelajaran dan transformasi digital yang dirancang bersama. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

Advertisement