Profesor ITN Malang Sutanto Hidayat Ulas Formulasi Kebijakan Publik untuk Kemapanan Ekonomi

MALANG – Sutanto Hidayat resmi menyandang gelar profesor di Institut Teknologi Nasional Malang (ITN Malang). Prof Dr Ir Sutanto Hidayat, MT akan dikukuhkan pada Kamis, 3 Februari 2022 mendatang.

Ia menjadi Guru Besar bidang Ilmu Manajemen di ITN Malang. Pria kelahiran Babat, 7 Januari 1956 ini mengulas terkait Manajemen Pembangunan Infrastruktur Sebagai Penguat Kebijakan Publik Menuju Peningkatan Ekonomi yang Mapan.

Semakin baik keadaan infrastruktur suatu daerah, semakin baik pula pengaruhnya terhadap keadaan ekonomi. Jika memiliki infrastruktur yang bagus, bisa dipastikan sebuah daerah memiliki keadaan ekonomi yang kuat.

"Ini mengingat gerak laju dan pertumbuhan ekonomi suatu negara tidak dapat dipisahkan dari ketersediaan infrastruktur seperti transportasi, telekomunikasi, sanitasi, dan energi," katanya.

Prof Sutanto juga menjelaskan terkait kebijakan publik sebagai formulasi dan implementasi. Ia mengambil pendapat Bintoro Cokroamidjojo yang mengikuti pemikiran Anderson dalam Islamy (2004), yang menyatakan bahwa pembentukan kebijaksanaan atau policy formulation sering juga disebut policy making meliputi banyak pengambilan keputusan.

"Jadi apabila pemilihan alternatif keputusan dilakukan secara terus menerus dan tidak pernah berhenti disebut perumusan," ucapnya.

Dengan demikian, tahapan formulasi ini merupakan tahapan yang penting untuk menentukan tahapan yang selanjutnya pada proses kebijakan publik.

Jika formulasi kebijakan ini tidak disusun secara baik terdapat kemungkinan pada proses implementasi juga akan tidak baik bahkan yang lebih ekstrim hasil formulasi tidak dapat diimplementasikan.

Pada tahap perumusan kebijakan setidaknya terdapat empat macam kegiatan yang harus dilalui antara lain problem indentification, agenda setting, policy problem formulation, dan policy design.

Implementasi kebijakan, lanjutnya, tidak akan selalu berhasil. Ada beberapa penghambat keberhasilan implementasi kebijakan. Menurut Hogwood dan Gunn (1998) dalam Wahab (2005) membagi pengertian kegagalan kebijakan dalam dua kategori, yaitu non implementation (tidak terimplementasikan) dan unsuccessful implementation (implementasi yang tidak berhasil).

Dalam penelitian itu, Prof Sutanto juga menggarisbawahi peran penting human capital dan social capital dalam pembangunan. Keduanya merupakan dua aspek penting dan mendasar  yang harus dimiliki oleh sebuah negara untuk bisa maju.

Setidaknya ada sejumlah pilar modalitas nasional yang dimiliki Indonesia yaitu kekayaan alam, modal sosial (social capital) dan berkembangnya tatanan demokrasi negara.

Pada konteks negara, perbedaan akses modal ekonomi dan budaya antardaerah secara tidak langsung juga telah membangun sekat perbedaan daerah kaya dan daerah miskin sehingga menyebabkan ketimpangan akses pembangunan masyarakat yang memiliki modal sosial tinggi cenderung bekerja secara gotong royong, merasa aman untuk berpendapat dan mampu mengatasi perbedaan.

Sebaliknya, pada masyarakat yang memiliki modal sosial rendah akan tampak adanya kecurigaan satu sama lain, munculnya disparitas antar kelompok, tidak adanya kepastian hukum dan keteraturan
sosial.

"Maka tidak salah, bila human capital adalah kunci utama menuju terciptanya social capital," kata Prof Sutanto Hidayat, profesor baru yang dimiliki ITN Malang. (*)

Simak breaking news dan berita pilihan TIMES Indonesia langsung dari WhatsApp-mu!
Klik 👉 Channel TIMES Indonesia
Pastikan WhatsApp kamu sudah terpasang.