Polbangtan Malang Dorong Perpres 35 Tahun 2022 Bangkitkan Semangat Penyuluh Pertanian

TIMESINDONESIA, MALANG – Implementasi Peraturan Presiden (Perpres) nomor 35 tahun 2022 tentang Penguatan Fungsi Penyuluhan Pertanian menjadi topik utama dalam Sarasehan Nasional yang diselenggarakan oleh Politeknik Pembangunan Pertanian Malang (Polbangtan Malang) di Aula Sasana Giri Sabha, Jumat (25/6/2022).

Sarasehan yang digelar dalam rangkaian Dies Natalis ke-4 Polbangtan Malang itu menghadirkan empat narasumber yang berlatar akademisi. Mereka adalah Dosen Polbangtan Bogor Dr. Ir. Momon Rusmono, MS; Guru Besar Fakutas Pertanian UGM Yogyakarta Prof. Dr. Ir. Sunarru Samsi Hariadi, MS; Guru Besar Penyuluhan IPB Prof. Dr. Ir. Sumardjo, MS; dan Guru Besar Universitas Hasanuddin Prof. Hafied Cangara, MSc., PhD. 

Advertisement

Dalam pengantar sarasehan, dosen Polbangtan Malang Dr. Ir. Suhirmanto, MSi menyampaikan bahwa dinamika undang-undang yang berubah berpengaruh pula terhadap perubahan peraturan pada penyuluhan pertanian. 

"Sarasehan ini membahas bagaimana implementasi Perpres 35 tahun 2022 sebagai pemacu kebangkitan penyuluh pertanian dalam pembangunan pertanian," ujar Suhirmanto sebagai moderator sarasehan.

Tantangan mengimplementasikan Perpres 35 tahun 2022

Dalam pemaparannya, Guru Besar Penyuluhan IPB Prof. Dr. Ir. Sumardjo, MS, mengatakan bahwa Perpres 35 tahun 2022 mengatur tentang kebijakan dalam penguatan fungsi penyuluhan pertanian yang dilaksanakan melalui enam hal, yakni: penguatan hubungan kerja; penguatan kelembagaan penyuluhan pertanian kecamatan dan desa; penyediaan dan peningkatan kapasitas ketenagaan penyuluh; materi penyuluhan pertanian; pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi; dan jaminan ketersediaan sarana dan prasarana.

Dalam penguatan fungsi penyuluhan pertanian, Sumardjo menekankan pentingnya harmonisasi regulasi di tingkat pusat serta sinergi posisi kelembagaan penyuluhan. Sedangkan di daerah, kata dia, diperlukaan integrasi, kolaborasi, partisipasi, dan sinkronisasi antara penyuluh ASN, swasta, dan swadaya.

Foto bersama narasumber Sarasehan Nasional bersama moderator dan Direktur Polbangtan Malang, Jumat (25/6/2022). (Foto: Polbangtan Malang for TIMES Indonesia)

Terkait dengan penguatan kelembagaan, Sumardjo menjabarkan isi perpres tentang penguatan kelembagaan penyuluhan pertanian kecamatan dan desa beserta caranya. Dia menyinggung Program Kostratani yang bertujuan untuk mewujudkan pertanian yang maju, mandiri, dan modern.

Mengenai materi penyuluhan pertanian, Sumardjo mengusulkan agar perguruan tinggi dan litbang berperan dalam memperbarui konten dan inovasi untuk disampaikan kepada sasaran penyuluhan. 

Soal pembinaan dan pengawasan, Sumardjo mendorong komitmen kepala daerah berkomitmen dalam membangun regulasi berkaitan dengan penguatan fungsi penyuluhan pertanian melalui pembinaan dan pengawasan. "Masalahnya bagaimana gubernur, bupati/wali kota mau berkomitmen? bisa lewat perda, pergub, perbup, perwali," ujarnya.

Permasalahan dalam implementasi perpres

Prof. Dr. Ir. Sunarru Samsi Hariadi, MS menyebut permasalahan penyuluhan pertanian di lapangan adalah masih kurang koordinasi sehingga diperlukan sistem dengan memanfaatkan IPTEK untuk meningkatkan sinergisitas dan penguatan fungsi penyuluhan pertanian.

Sunarru mengatakan, ada beberapa permasalahan yang menyebabkan fungsi penyuluh pertanian belum optimal. Permasalahan tersebut di antaranya SDM pertanian yang belum optimal/ "Misalnya banyak dikeluhkan oleh penyuluh karena terbebani oleh tugas administrasi," ujarnya.

Masalah berikutnya adalah kelembagaan karena kurangnya sinergi dengan lembaga lain. Dia menyebut sinergi empat pilar kelembagaan yaitu lembaga penyuluhan, riset, pendidikan, dan pendukung (support system). Permasalahan lainnya terkait ilmu pengetahuan dan teknologi.

Guru Besar Sosek Pertanian UGM itu mengatakan langkah dasar sinergi dengan memanfaatkan IPTEK berupa AKIS atau Agricultural Knowleedge Information System. Mengutip paparan Arphita Sharma, AKIS adalah sistem yang menghubungkan masyarakat pedesaan dan lembaga untuk mempromosikan pembelajaran bersama dan menghasilkan berbagi dan memanfaatkan teknologi, pengetahuan dan informasi yang terkait dengan pertanian. Sistem ini mengintegrasikan petani, pendidik pertanian, peneliti dan penyuluh untuk memanfaatkan pengetahuan dan informasi dari berbagai sumber untuk pertanian yang lebih baik dan peningkatan mata pencaharian.

Dalam pemaparannya di depan ratusan peserta, Sunarru menyarankan  perlunya forum komunikasi penyuluhan pertanian dengan empat pilar kelembagaan terkait. "Permasalahan-permasalahan pertanian dapat dibahas dan didiskusikan dalam forum yang dibuat," ujarnya.

Menjawab permasalahan yang diuraikannya, Sunarru menyarankan perlunya koordinasi dan sinergi dari dinas, BPP (Balai Penyuluhan Pertanian), hingga sistem pendidikan, riset, dan support system. Selain itu, perlu juga membangun kelompok tani terpadu sesuai dengan kondisi dan potensi wilayah.

Implementasi perpres pada sinergi kelembagaan

Dosen Polbangtan Bogor Dr. Ir. Momon Rusmono, MS mengatakan bahwa implementasi dari Perpres no. 35 tahun 2022 terletak pada sinergi hubungan kerja antar-kelembagaan. Menurutnya, implementasi sinergisitas dapat terjadi jika dilakukan perencanaan, pembinaan, pengawalan dan pengendalian, serta pemantauan dan implementasi.

"Perencanaan penyuluhan pertanian dimulai dari penyusunan kebijakan di pusat dan penyusunan rencana kegiatan serta pengalokasian anggaran," ujar pria yang pernah menjabat sebagai Sekjen Kementerian Pertanian tersebut.

Momon mengatakan implementasi penguatan kelembagaan penyuluhan pertanian kecamatan dan desa dengan cara, yakni: pemberdayaan kelembagaan penyuluhan; alokasi anggaran; serta BPP dilengkapi dengan tenaga penyuluh, tenaga TIK, dan tenaga administrasi.

Untuk meningkatkan kelembagaan petani dan KEP (Kelembagaan Ekonomi Petani), kata Momon, dilakukan dengan beberapa cara, meliputi: penumbuhan petani milenial, peningkatan kapasitas poktan dan gapoktan, peningkatan produktivitas SDM pertanian, pengembangan KEP, dan peningkatan kompetensi petani berbasis digital.

Penyuluh pertanian dalam era digital

Dalam pemaparan pada sarasehan, Prof. Hafied Cangara, MSc, PhD, mengatakan perubahan besar selama dua dekade terakhir berada di teknologi informasi dan komunikasi. Di era perubahan teknologi, semua sektor dipaksa untuk berubah, tidak terkecuali sektor pertanian.

Hafied menyebut penggunaan telepon selular terbukti dapat meningkatkan pendapatan petani dibandingkan sebelum menggunakan teknologi tersebut.

"Teknologi akan menciptakan kemudahan-kemudahan baru bagi petani di era digital," ujar Guru Besar Ilmu Komunikasi Universitas Hasanuddin itu.

Dia mengatakan saat ini banyak inovasi teknologi untuk petani, namun adopsi di kalangan petani masih sangat rendah. terkait hal tersebut, dia mendorong penyuluh pertanian memanfaatkan media digital untuk menguatkan fungsi penyuluhan pertanian.

Rekomendasi sarasehan ke pusat

Direktur Polbangtan Malang Dr. Setya Budhi Udrayana berjanji akan membawa rekomendasi dari hasil sarasehan untuk disampaikan ke pemerintah pusat melalui Kementerian Pertanian. 

"Itu bentuk kepedulian Polbangtan Malang sebagai institusi pendidikan, menyumbangkan pemikiran yang kritis dan konstruktif tapi dikemas secara cantik demi kemajuan pertanian Indonesia," ujar Udrayana.

Sebagai informasi, sarasehan nasional yang digelar Polbangtan Malang secara hibrid itu diikuti oleh para peserta dari berbagai unsur, mulai penyuluh pertanian, mahasiswa, para kepala UPT Kementan di Jawa Timur, penerimahibah kompetitif program YESS. Juga peserta online dari berbagai daerah di Indonesia. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.