Menko PMK RI Soroti Fasilitas Sekolah di Wilayah Kemiskinan Ekstrem Kota Malang

TIMESINDONESIA, MALANG – Ada yang menjadi perhatian khusus bagi Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK RI), Muhadjir Effendy saat berkunjung ke Kota Malang.

Salah satu wilayah di Kelurahan Tanjungrejo, Kecamatan Sukun, Kota Malang yang tercatat sebagai wilayah kemiskinan ekstrem, dinilai masih minim sentuhan dari pemerintah daerah. Salah satunya adalah fasilitas pendidikan atau sekolah yang tak dimiliki oleh warga di sekitaran Kelurahan Tanjungrejo.

Muhadjir melihat bahwa tidak ada sekolah tingkat menengah pertama (SMP) di wilayah tersebut. Jika hal tersebut dibiarkan, tentunya anak-anak di wilayah tersebut akan kesusahan mencari sekolah, apalagi kini menggunakan sistem zonasi.

"Di sini gak ada SMP, sehingga dengan sistem zonasi kan mereka jauh dari sekolahnya, bakal kalah sama yang dekat kan," ujar Muhadjir, Kamis (25/8/2022).

Oleh sebab itu, secara tegas Muhadjir meminta kepada Pemerintah Daerah, dalam hal ini adalah Pemkot Malang untuk bisa membangun SMP di wilayah Kelurahan Tanjungrejo.

"Jadi perlu ada bangunan sekolah SMP di sini. Nanti lahannya biar Pemkot yang menyiapkan dan PU yang mengerjakan," ungkapnya.

Muhadjir menjelaskan bahwa kemiskinan ekstrem ini tak hanya bisa ditangani dengan pemberian Bantuan Sosial (Bansos) saja. Akan tetapi, perlu perhatian mulai dari lingkungan, kondisi sanitasi, ketersediaan air minum hingga jaminan pendidikan dan kesehatan harus terpenuhi.

"Jadi harus ditangani secara holistik, bukan hanya dilihat per kepala keluarga. Tapi juga dengan lingkungan harus kita lakukan menyeluruh," tegasnya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Malang, Erik Setyo Santoso menyebutkan bahwa Pemkot Malang telah memiliki sejumlah program lintas perangkat daerah untuk mengentas kemiskinan.

Menurutnya, pengentasan kemiskinan ini perlu melibatkan banyak sektor dan banyak perangkat daerah untuk secara terpadu melaksanakan apa yang telah ditargetkan oleh Presiden RI Joko Widodo melalui Inpres No 4 Tahun 2022 tentang penanganan kemiskinan di Indonesia.

"Termasuk pula dari sektor pendidikan, sanitasi, infrastruktur, ada banyak hal nanti," katanya.

Menyoal pendirian sekolah SMP yang diminta oleh Menko PMK RI, Erik memastikan akan sesegera mungkin melakukan pengkajian kebutuhan sekolah tingkat SMP tersebut untuk bisa segera dibangun. "Kita lihat keberadaan lokasinya, lalu anak usia sekolah yang butuh di sini berapa. Karena begitu kita beri bangunan sekolah, artinya sustainable lah ya. Harapannya juga selalu terjaga," ujarnya. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

Advertisement