Polemik Wisuda Siswa, Komisi E DPRD Jatim Minta Sekolah Tak Bebani Orang Tua

TIMESINDONESIA, SIDOARJO – Momen kelulusan siswa memang menjadi memontum yang ditunggu-tunggu bagi orang tua, siswa maupun pihak sekolah. Saat ini beberapa sekolah di Jawa Timur menggelar puncak kelulusan anak didik mereka di tingkat TK, SD hingga SMP digelar meriah dengan prosesi wisuda layaknya kelulusan di perguruan tinggi.

Polemik di walimurid atau orang tua siswa pun muncul terkait gelaran wisuda kelulusan siswa tersebut. Masalah finansial dan menjadi beban orang tua salah satu yang mendasar dalam kegiatan wisuda yang akhir-akhir ini banyak digelar.

Advertisement

Anggota Komisi E DPRD Jawa Timur, Adam Rusydi saat dihubungi TIMES Indonesia lewat sambungan selulernya  menyerukan agar pihak sekolah untuk tidak menggelar acara wisuda yang berlebihan, yang dapat memberatkan orang tua dari sisi biaya.

Menurut Adam, Wisuda kelulusan yang digelar tingkat Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Dasar (SD) hingga Siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP) sebenarnya memiliki tujuan yang positif yakni sebagai wadah dan momen dalam memperdekat siswa serta sebagai wadah Sekolah dalam menampilkan bakat-bakat seni siswakepada orang tua mereka dan masyarakat.

"Nilai positif di wisuda kelulusan Siswa adalah bentuk improvisasi pihak pendidik (sekolah red) dalam menunjukkan kualitas siswa (lulusan sekolah red) yang dihasilkan pendidik (guru sekolah red) selama mereka mendidik siswa di TK, SD maupun SMP," kata Adam Rusydi, Kamis (22/6/2023).

Menurut politisi muda Golkar Jatim ini, wajar jika pihak sekolah ingin menunjukkan ke publik jika pihak Sekolah berhasil mencetak siswa siswi yang berkualitas, berprestasi dan berkopeten di Masyakarat. 

"Saya tahu, pihak sekolah-sekolah yang menggelar wisuda tersebut ingin menunjukkan sebuah kebersamaan, menunjukkan eforia bagi sekolah itu karena telah meluluskan anak didiknya," ujarnya.

"Saya juga menyadari pihak sekolah menggelar wisuda kelulusan siswa karena ingin menunjukkan ke publik, jika anak-anak didiknya berprestasi memiliki kualitas dan berkompeten. Tetapi menurut saya pihak sekolah harus mengekspose anak didiknya itu ke masyarakat, bukan hanya lewat wisuda-wisuda yang saat ini dilakukan," kata Adam Rusydi.

Menyikapi banyaknya keluhan terkait gelaran Wisuda kelulusan yang di gelar pihak sekolah oleh orang tua murid, Ketua DPD Golkar Sidoarjo ini menghimbau agar pihak sekolah memahami tingkat ekonomi siswa dan orang tua, utamanya jangan sampai menjadi beban finansial wali murid menginggat kebutuhan biaya pendidikan untuk jenjang selanjutnya juga harus dipenuhi setelah anaknya lulus dari TK, SD maupun SMP.

"Tidak ada larangan atau regulasi terkait pihak sekolah menggelar Wisuda kelulusan anak didik. Tapi pihak sekolah juga harus memikirkan dan memberi solusi kepada siswa tidak mampu dan orang tua siswa yang penghasilan kurang. Jika memang harus menggelar Wisuda, maka pihak Sekolah harus menghadirkan solusi, contoh saja ada subsidi silang atau garansi dari Sekolah jika Wisuda itu tidak menjadi beban finansial bagi Siswa tidak mampu atau orang tua yang berpenghasilah kurang," pesannya.

"Jangan sampai wali murid sampai berhutang, atau malah ada kejadian penahanan ijazah siswa karena beban wisuda tersebut," sambung Adam Rusydi.

Adam melanjutkan jika tidak perlu ada pelarangan dan penghapusan wisuda atau bahkan lewat peraturan atau undang-undang, cukup kehadiran Pemerintah Daerah masing-masing dalam penegasan regulasi itu alias tidak mewajibkan Sekolah menggelar Wisuda

"Tidak perlu ada regulasi atau diundang-undangkan, cukup adanya himbauan dari Pemerintah setempat bahwa kegiatan itu (Wisuda red) tidak diwajibkan di gelar oleh pihak sekolah. Jika memang digelar maka perlu dilakukan koordinasi antara pihak sekolah dan orang tua wali murid," ujarnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemkab Sidoarjo, Tirto Adi saat ditanya terkait polemik gelaran wisuda kelulusan siswa, dirinya menegaskan jika Pemkab Sidoarjo menolak gelaran Wisuda An Sich atau acara benar-benar wisuda layaknya perguruan tinggi, tanpa ada kegiatan aktualisasi siswa.

Tetapi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sidoarjo membuka pintu lebar ruang ekspresi bagi siswa lulusan TK, SD maupun SMP di Sidoarjo dalam  menggelar penghantaran kelulusan, purna widya, purna siswa atau purna wiyata dengan pertunjukkan seni atau potensi yang dimiliki siswa.

"Kegiatan penghataran kelulusan, purna widya, purna siswa atau purna wiyata dengan pertunjukkan kesenian dan lainnya itu bukan Wisuda. Saya tidak setuju adanya acara Wisuda saja atau An sich, tapi kalau mengapresiasi anak didik yang berhasil dengan misalnya disambut oleh adik adik kelasnya memberi persembahan terakhir untuk kakak kelasnya yang lulus  itu tidak masalah dan kita dukung," ungkap Tirto. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.