Rektor UIN Malang Beberkan Potensi Valley of Death PT

TIMESINDONESIA, MALANG – Rektor UIN Malang, Prof Dr. M Zainuddin, MA terpilih menjadi pembicara dalam gelaran Rapat Koordinasi Wakil Rektor Bidang Kerjasama Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) yang dilaksanakan di Pontianak, 12 - 14 Juli 2023. 

Di hadapan Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam, dan puluhan Rektor PTKIN, serta rektor Universiti Malaysia Serawak (UNIMAS) dan Universiti Teknologi MARA (UiTM) Malaysia, Prof Dr. M Zainuddin MA menyampaikan, di era industri 4.0 ini perguruan tinggi (PT) menghadapi tantangan serius. Yang apabila tidak dipersiapkan dengan baik, sebuah PT akan masuk pada lembah kematian atau valley of death. 

Advertisement

Dia memaparkan kondisi antara riil antara PT dan dunia industri saat ini. "Selama ini para praktisi dunia kerja dan dunia industri (DUDI) menganggap inovasi PT tidak kompatibel dengan kebutuhan industri, semenatara PT menganggap DUDI tidak menghargai riset dan inovasi PT. Sikap saling menyalahkan ini harus diakhiri," ucapnya. 

Sehingga menurutnya, pemantapan kurikulum berbasis capaian, dengan fokus pada isu-isu terkini seperti coding, big data, dan artificial intelligence mutlak diperlukan oleh PTKIN agar tidak mati, dengan tetap memberikan penguatan pada 4 pilar utama yaitu moral, spiritual, intelektual dan profesionalisme. 

"Tentu PT tidak ingin ada istilah the valley of death, yang menggambarkan kesenjangan antara PT dan DUDI dalam pengembangan produk," imbuhnya. 

Prof Zain memaparkan, menurut laporan Bank Dunia (2020), jumlah peneliti persatu juta penduduk Indonesia hanya 216, jika dibandingkan dengan negara-negara lain maka kalah jauh. Tiongkok 1307, Thailand 1350, Malaysia 2397, Jepang 5331, Singapore 6803, dan Korea Selatan 7980. 

"Perbandingan dari sisi persentase anggaran riset per PDB adalah:  Indonesia 0,3, Thailand 1,0, Malaysia 1,4, Singapore 1,9, Tiongkok 3,1, Jepang 3,2, dan Korea Selatan 4,2," terangnya. (*)

Selain itu Rektor UIN Malang juga menyebut, di negara-negara lain sudah mulai ada pergeseran sumber dana riset dari pemerintah ke swasta. Persentase dana riset swasta beberapa negara sebagai berikut: Indonesia (12), Malaysia (38), Singapore (52), Tiongkok (77), dan Korea Selatan (77), dan Thailand (81). 

"Research and Development World melaporkan bahwa dari 40 negara riset Indonesia menempati urutan ke 34. R&D World menyebut, pada tahun anggaran 2022, Indonesia adalah negara dengan rasio penganggaran riset terhadap PDB paling rendah, yang hanya sebesar 0,24% saja," paparnya. 

Pihaknya pun memberikan rekomendasi, agar masyarakat, melalui para pengusaha dan LSM hendaknya turut serta menyediakan sarana pendidikan yang bermutu dan lapangan kerja yang memadahi. Dana sosial baik yang ada dalam pemerintah maupun perusahaan hendaknya diprioritaskan pada pengembangan pendidikan dan SDM. 

"Seluruh komponen masyarakat harus memiliki komitmen dan kesepakatan bersama untuk menjadi warga negara yang taat azas, mengikuti norma hukum, baik hukum agama maupun pemerintah, sehingga segala macam tindak korupsi dan eksploitasi yang mengakibatkan kerugian negara dan rakyat banyak dapat terhindarkan, termasuk kegaduhan sosial," kata Rektor UIN Malang. 

Selanjutnya, pemerintah hendaknya memiliki good will dan komitmen yang tinggi terhadap pemberdayaan kaum miskin melalui prioritas program pendidikan dan melakukan kontrol yang ketat terhadap anggaran pendidikan, agar tersalurkan secara merata dan benar. 

"Politik anggaran untuk riset perlu diperkuat agar makin banyak peneliti yang produktif dan berdaya guna. Program beasiswa LPDP dan Indonesia bangkit (BIB) hendaknya dapat disalurkan secara benar dan tepat sasaran," pangkas Prof Zain. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.