Kampus Terbengkalai, Mahasiswa Poltekom Malang Kirim Surat ke Mendikbud

TIMESINDONESIA, BLITAR – Sejumlah mahasiswa Politeknik Kota Malang (Poltekom Malang) terus berupaya mencari kejelasan soal kampus yang telah terbengkalai hingga membuat mereka tak mendapatkan pembelajaran hampir satu tahun ke belakang.

Presiden BEM Poltekom, Mahbub Ubaidilah mengatakan, baru-baru ini ia bersama mahasiswa lain mendatangi Polresta Malang Kota untuk menanyakan soal izin kegiatan demo yang rencananya bakal dilakukan.

Advertisement

"Kami sudah ke Polresta Malang Kota untuk tanya kalau mau demo gimana," ujar Mahbub, Kamis (23/11/2023).

Namun, rencana tersebut masih dalam angan-angan, karena berbagai pertimbangan. 

Mahbub menjelaskan, pertimbangan yang dikhawatirkan, yakni massa yang hanya sedikit, kemudian ia juga masih berusaha menjaring hubungan dengan BEM Malang Raya untuk bisa melaksanakan demo tersebut.

"Kami masih bimbang, karena massa kita sedikit. Kalau komunikasi dengan BEM Malang Raya masih kita usahakan," ungkapnya.

Tak hanya akan menggelar demo, sejumlah mahasiswa Poltekom juga akan berkirim surat ke Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Nadiem Makarim.

Diketahui, saat akun Instagram Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Poltekom memposting aksi pemasangan spanduk di depan gerbang kampus, ternyata postingan tersebut dilihat oleh sejumlah tokoh nasional, termasuk Nadiem Makarim.

Ia menyebut, postingan akun Instagram BEM Poltekom meski dilihat oleh Nadiem, sampai saat ini belum ada respons.

Oleh sebab itu, ia berencana akan mengirim surat langsung ke Mendikbud RI agar bisa menindak lanjuti soal nasibnya beserta seluruh mahasiswa dan dosen yang selama ini tak mendapatkan haknya.

"Kemarin dilihat Nadiem, Najwa Shihab sampai Dedy Corbuzier, tapi belum ada respons. Mungkin setelah ini kita langsung surati pak Nadiem," katanya.

Isi surat yang akan dikirimkan ke Mendikbud, tentu soal tuntutannya, dimana mahasiswa sudah tidak pernah mendapat hak perkuliahan sejak satu tahun terakhir hingga gaji dosen yang sudah tak terpenuhi beberapa tahun ke belakang.

"Kami ditelantarkan yayasan. Kami mau pak Nadiem turun tangan, seperti rekomendasi kita, untuk mengambil alih Poltekom dari yayasan," tandasnya.

Sebagai informasi, aksi protes sejumlah mahasiswa dengan memasang spanduk di gerbang kampus Poltekom viral di media sosial.

Mereka merasa haknya tak pernah terpenuhi selama ini. Bahkan, angkatan 2023 saja tak pernah mendapatkan perkuliahan dan aktifitas perkuliahan sudah berhenti sejak akhir 2022 lalu.

Sampai saat ini, pihak yayasan menurut para mahasiswa belum mampu bertanggungjawab atas hak-hak mereka yang dituntut.

Kampus tersebut diketahui berdiri di era kepemimpinan Wali Kota Malang, Peni Suparto. Kala itu, Poltekom dibiayai oleh Pemkot Malang hingga akhirnya harus beralih ke yayasan setelah Pemkot Malang mengeluarkan aturan baru bahwa pemerintah daerah dilarang membiayai instansi pendidikan.

Setelah berpindah ke yayasan, kampus pun dirasa semakin tak jelas dan nasib para mahasiswa yang akan wisuda dan yang masih berkuliah sampai saat ini terkatung-katung. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.