Pendidikan

Kesejahteraan Guru Honorer Kabupaten Malang Naik

Selasa, 16 Januari 2024 - 17:56 | 25.68k
Bupati Malang, HM Sanusi, didampingi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Malang, Suwadji, saat penandatanganan prasasti peresmian bantuan fisik SDN di Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Malang, Selasa (16/1/2024) (FOTO: Amin/TIMES Indonesia) 
Bupati Malang, HM Sanusi, didampingi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Malang, Suwadji, saat penandatanganan prasasti peresmian bantuan fisik SDN di Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Malang, Selasa (16/1/2024) (FOTO: Amin/TIMES Indonesia) 

TIMESINDONESIA, MALANG – Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Malang, Suwadji mengungkapkan, bantuan insentif bagi guru honorer atau non-ASN bakal dinaikkan pada 2024 ini. 

"Iya, untuk lebih meningkatkan kesejahteraan guru non-ASN di Kabupaten Malang, pada tahun 2024 ini bantuan insentif guru kita naikkan besarannya. Yang sebelumnya diberikan hanya 4 bulan, nanti menjadi 12 bulan," terang Suwadji, usai menghadiri acara Launching Program Inovasi Pengembangan Bahasa Inggris SD Wilayah Kerja Dinas Pendidikan Kecamatan Pakisaji, Selasa (16/1/2024) siang. 

Untuk nominal besaran insentif guru non ASN ini, lanjutnya, adalah sebesar Rp 500 ribu perbulan. Bantuan insentif ini, kata Suwadji, diberikan kepada para guru yang sudah terdaftar dapodik, dan memenuhi berbagai persyaratan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 

"Besaran insentifnya yang diusulkan Rp 500 ribu perbulan, jadi tiap guru akan mendapatkan Rp 6 juta dalam setahun. Guru non ASN yang akan mendapatkan insentif ini harus terdaftar dapodik, dan juga database honorer di BKPSDM (Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM," jelas Suwadji. 

Dikatakan, saat ini tercatat ada sejumlah 3.600 an guru honorer non ASN di Kabupaten Malang. Akan tetapi, ia belum bisa memastikan berapa jumlah pastinya guru non-ASN yang berhak mendapatkan insentif tersebut pada 2024 ini. 

Selain terdaftar di dapodik, ia merinci sejumlah syarat penerima insentif guru non-ASN yang harus dipenuhi guru. Diantaranya, guru sudah berpengalaman mengajar sebelum 2021, serta mendapatkan surat keterangan dari Kepala Dinas Pendidikan yang lama, yang menyatakan guru bersangkutan masuk data guru/pegawai tidak tetap di kepegawaian. 

"Yang pasti, kami akan melakukan pendataan dan verifikasi ulang pada semua guru non-ASN ini. Dan, tentunya bagi guru yang sudah menjadi ASN PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja), tidak lagi bisa mendapatkan insentif ini," demikian pria yang pernah menjabat Asisten I Setdakab Malang ini. (*) 

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

Advertisement



Editor : Ferry Agusta Satrio
Publisher : Sofyan Saqi Futaki

TERBARU

Togamas - togamas.com

INDONESIA POSITIF

KOPI TIMES