Wapres RI Isi Kuliah Umum di Unisma, Bahas Pentingnya Moderasi Beragama

TIMESINDONESIA, JAKARTA – Wakil Presiden Republik Indonesia, KH Ma'ruf Amin mengisi kuliah umum di Universitas Islam Malang (Unisma) Jumat (19/1/2024). Dia datang ditemani oleh beberapa pejabat seperti Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak, dan Forkopimda Malang Raya.

Dalam kuliah umum yang dihadiri oleh ribuan mahasiswa itu, KH Ma'ruf Amin banyak membahas soal moderasi beragama dan keberagaman yang ada di Indonesia

Advertisement

Wapres mengatakan, pemerintah telah mencanangkan visi Indonesia emas 2045. Untuk menuju pencapaian cita-cita ini, persatuan bangsa yang berlandaskan kerukunan umat merupakan prasyarat yang mutlak. Dan moderasi beragama memegang peran kunci untuk memastikan seluruh program dan rencana kerja bisa diimplementasikan secara maksimal.

"Pada dasarnya moderasi beragama menjadi simbol keseimbangan antara kehidupan beragama dan bernegara sehingga tercipta toleransi kerukunan di seluruh aspek kehidupan," jelasnya.

Dia melanjutkan, Indonesia di karuniai beragam suku, agama, ras, bahasa, dan budaya. Perbedaan ini, harus menjadi modal untuk persatuan, dan bukan malah perpecahan.

"Perbedaan menjadi sebuah keniscayaan.  Para pendiri bangsa berhasil menuangkan rumusan yang merekatkan kemajemukan ini dalam UUD 1945 dan pancasila sebagai dasar negara," ucapnya.

Wapres melanjutkan, sejarah panjang bangsa telah membuktikan bahwa kebinekaan tidak semestinya menjadi perpecahan tetapi justru anugerah dan kekayaan yang mempersatukan.

"Inilah yang harus kita ejawantahkan dalam keseharian. Diantaranya melalui sikap cinta tanah air, toleransi, juga penghormatan kepada tradisi," kata dia.

Menurutnya, seluruh komponen yang ada di Indonesia mempunyai tugas untuk memastikan kondisi persatuan diatas keberagaman ini terus dirawat dan dikelola. Sehingga tidak malah menimbulkan ancaman bagi keutuhan bangsa.

"Pada kesempatan ini saya ingin mengajak seluruh pihak untuk merenungkan kembali cara kita memaknai perbedaan. Hari ini tidak hanya kita menuntut peran pemerintah tetapi juga semua komponen masyarakat," pungkasnya. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.