Pendidikan

Pj Bupati Bondowoso Ingin Ada Posko Pengaduan Kasus PPA di Setiap Kecamatan

Selasa, 11 Juni 2024 - 13:59 | 9.57k
edukasi prosedur penegakan hukum bagi korban kekerasan terhadap perempuan dan anak, di Pendapa KI Ronggo (FOTO: Moh Bahri/TIMES Indonesia)
edukasi prosedur penegakan hukum bagi korban kekerasan terhadap perempuan dan anak, di Pendapa KI Ronggo (FOTO: Moh Bahri/TIMES Indonesia)

TIMESINDONESIA, BONDOWOSO – Pemerintah Kabupaten Bondowoso terus berupaya memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak, khususnya bagi mereka yang mengalami kekerasan. 

Salah satu wujud komitmen itu melalui kegiatan edukasi prosedur penegakan hukum bagi korban kekerasan terhadap perempuan dan anak, di Pendapa KI Ronggo, Selasa (11/6/2024). 

Kegiatan yang diselenggarakan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (Dinsos P3AKB) juga melibatkan Polres, Kejaksaan, camat dan sejumlah pihak terkait lainnya. 

Pj Bupati Bondowoso, Bambang Soekwanto menegaskan bahwa Pemkab Bondowoso telah berkomitmen untuk memberikan pemberdayaan dan perlindungan kepada kelompok perempuan. 

"Terlebih bagi perempuan dalam kondisi rentan mulai dari perempuan korban kekerasan, perempuan kepala keluarga dan perempuan dengan kebutuhan khusus,” kata dia. 

Sejak Tahun 2022, Kabupaten Bondowoso melalui surat keputusan Bupati Bondowoso, telah menetapkan Satgas Perlindungan Perempuan dan Anak atau Satgas PPA Kabupaten Bondowoso.

"Pemerintah terus meningkatkan sinergitas dan kolaborasi tingkat sektor lintas sektor melalui pembentukan bantuan tugas perlindungan perempuan dan anak hingga tingkat kecamatan, " lanjutnya. 

Pihaknya ingin ada posko pengaduan terhadap persoalan PPA di setiap kecamatan. Sebab kadang warga merasa takut untuk melapor pada pihak berwenang. 

Menurutnya, susunan Satgas tingkat kecamatan ini melibatkan kolaborasi lintas sektor di tingkat kecamatan, mulai dari Camat, Danramil, Kapolsek, Ketua PKK Kecamatan, Kepala Puskesmas, Kepala KUA, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TSK), Forum Anak Kecamatan, perwakilan lembaga atau organisasi masyarakat.

"Dengan adanya kolaborasi dan sinergitas multisektor diharapkan dalam memberikan perlindungan dan pelayanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan dapat dilakukan sesuai dengan SOP, layanan mendasar cepat akurat kompresi dan terintegrasi,” terang dia. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

Advertisement



Editor : Ferry Agusta Satrio
Publisher : Ahmad Rizki Mubarok

TERBARU

Togamas - togamas.com

INDONESIA POSITIF

KOPI TIMES