Pendidikan

Bupati Ipuk Pastikan PPDB SD dan SMP Negeri di Banyuwangi Tanpa Pungutan Biaya

Selasa, 25 Juni 2024 - 21:54 | 16.54k
Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, saat memberikan pengarahan kepada  puluhan guru SD dan SMP di sela kegiatan Bunga Desa (Bupati Ngantor di Desa) di SDN 1 Pesanggaran di Desa Pesanggaran, Kecamatan Pesanggaran, Selasa (25/6/2024) (FOTO: Humas)
Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, saat memberikan pengarahan kepada puluhan guru SD dan SMP di sela kegiatan Bunga Desa (Bupati Ngantor di Desa) di SDN 1 Pesanggaran di Desa Pesanggaran, Kecamatan Pesanggaran, Selasa (25/6/2024) (FOTO: Humas)

TIMESINDONESIA, BANYUWANGI – Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, menegaskan bahwa proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di sekolah-sekolah SD dan SMP Negeri di Banyuwangi bebas dari segala bentuk pungutan biaya. 

"Semua sekolah SD dan SMP Negeri wajib menyelenggarakan pendidikan gratis. Tidak boleh ada pungutan SPP, uang bangunan, dan lainnya," kata Bupati Ipuk saat memberikan pengarahan kepada puluhan guru di sela kegiatan Bunga Desa (Bupati Ngantor di Desa) di SDN 1 Pesanggaran, Kecamatan Pesanggaran.

Mengacu pada Permendiknas Nomor 44 Tahun 2012, Bupati Ipuk menjelaskan bahwa larangan pungutan ini berlaku meskipun sumbangan dan bantuan masih diperbolehkan. 

"Biaya operasional sekolah itu gratis. Jika ada biaya, itu hanya untuk keperluan personal seperti seragam, uang transportasi, dan uang saku," tambahnya.

Bagi siswa dari keluarga tidak mampu, Pemkab Banyuwangi telah menggulirkan berbagai program bantuan pendidikan, termasuk bantuan uang saku dan uang transportasi, beasiswa Banyuwangi Cerdas, serta gerakan daerah angkat pelajar putus sekolah (Garda Ampuh) untuk membantu anak-anak rawan putus sekolah kembali bersekolah. 

Ada juga program Siswa Asuh Sekolah (SAS) yang memungkinkan pelajar dari keluarga mampu menyisihkan uang sakunya untuk membantu teman-teman yang kurang mampu.

Kepala Dinas Pendidikan Banyuwangi, Suratno, menambahkan bahwa jika ada dana yang dihimpun dari masyarakat, itu harus dianggap sebagai sumbangan atau bantuan. 

"Bantuan bisa berupa uang, barang, tenaga, atau jasa yang diberikan oleh masyarakat atau orang tua berdasarkan kesepakatan. Sumbangan diberikan secara sukarela dan tidak memaksa. Jika sumbangan dirasa memberatkan, komite sekolah akan memfasilitasi karena leading sector sumbangan adalah komite, bukan sekolah," jelas Suratno. (*)

 

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

Advertisement



Editor : Faizal R Arief
Publisher : Ahmad Rizki Mubarok

TERBARU

Togamas - togamas.com

INDONESIA POSITIF

KOPI TIMES