Forum Komunitas R3 Pendidik dan Tenaga Kependidikan Audiensi BKD Banjarnegara

TIMESINDONESIA, BANJARNEGARA – Sedikitnya 284 dari 400-an tenaga pendidik dan kependidikan berstatus P3K paruh waktu Banjaregara melakukan audensi dengan Dindikpora dan Badan Kepegawaian Daerah Banjarnegara (BKD Banjarnegara) di Aula Gedung PGRI setempat, Senin (3/2/2025).

Audensi bertajuk 'Melangkah Bersama Menuju R3 Penuh Waktu' yang dijembatani PGRI Banjarnegara menghasilkan keputusan yang cukup menggembirakan dan menjadi penawaran kegelisahan para pendidik.

Advertisement

Walaupun mereka tetap harus bersabar menunggu formasi atau penempatan yang direncanakan tahun 2025. 

Ketua PGRI Banjarnegara Heling Suhono saat ditanya insan media menyampaikan, bahwa R3 Paruh Waktu ini sesungguhnya sudah menjadi ASN. Hanya saja, penempatannya menunggu formasi.

"Dan berkaitan dengan formasi tersebut insyaallah diusahakan. Informasi dari BKD Banjarnegara, bahwa paruh waktu ini akan diselenggarakan tahun 2025," ujar Heling Suhono.

Untuk catatan bahwa jumlah P3 Paruh waktu di Banjarnegara sekitar 400 pendidik, namun yang hadir 284 pendidik. Dan semua yang paruh waktu sudah pasti atau bagian prioritas untuk diangkat jadi P3K.

Disampaikan Heling Suhono, Banjarnegara masih kekurangan cukup banyak. Untuk SD sekitar 1.500 guru dan untuk SMP sebanyak 700 guru . 

"Tadi yang audensi tidak hanya guru, tapi juga ada R3 yang meliputi tenaga pendidik dan guru dan tadi sudah ada kejelasan," kata Heling

Kemudian bagi R3 L artinya adalah tenaga pendidik yang lulus dan dia berhak langsung penempatan dan mendapatkan NIP yang R3 saja berarti R3 Paruh Waktu, tapi menurut informasi BKD sudah menerima NIP. Sehingga mereka tinggal menunggu penempatan saja.

Dijelaskan Heling, bahwa Kepala Badan Kepegawaian Daerah BKD Banjarnegara Esti Widodo menyatakan jika mereka akan ditempatkan tahun 2025. Setelah tahun ini, harus habis artinya diselesaikan.

PGRI lanjut Heling hanya bertugas memfasilitasi atau memperjuangkan, mengawal, tentang nasib teman - teman guru. Ya kita kan induk organisasi apalagi mereka berkomunikasi baik dan kami jadi guru yang kita tempatkan secara martabat.

Jadi kita menyampaikan keluh kesah , pendapat, usulan, tanpa harus turun ke jalan . Kami berusaha memfasilitasi agar, mereka ini melakukan audensi.

Alhamdulillah kami PGRI berkomunikasi langsung dengan OPD terkait, seperti BKD, Dinas Pendidikan dalam posisi kamo sebagai ketua PGRI.

Apapun masalah yang terjadi di guru, bagian dari perhatian kami, sehingga PGRI selalu hadir memberikan layanan kepada anggotanya. Dan masalah keputusan, mereka selesai atau tidak bukan wewenang PGRI, karena kita sifatnya memperjuangkan teman sesama guru.

Esti Widodo menyampaikan bahwa sebelum memberikan keterangan di sini, sudah berbicara dengan OPD terkait, berkaitan dengan perjuangan ini, sebetulnya pemerintah memang berkomitmen untuk menyelesaikan tenaga honorer selambat - lambatnya 31 Desember 2024.

Ya meskipun, realisasinya belum terlaksana semuanya, tapi satu hal yang perlu digarisbawahi adalah pemerintah berkomitmen untuk menyelesaikan. 

Dan ini tentu butuh proses melalui mekanisme atau tahapan.Dan tahun ini, ada kebijakan pemerintah yang luar biasa dan berpihak kepada tenaga non ASN atau honorer. dan pasti akan diselenggarakan tapi harus bersabar. Dalam waktu dekat ini (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.