Wamendikdasmen Bahas Kebijakan Pendidikan Swasta di Unisma

TIMESINDONESIA, MALANG – Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Wamen Dikdasmen), Prof. Atip Latipulhayat, SH, LLM, PhD banyak membahas soal kebijakan pendidikan di era Presiden Prabowo saat berada di Universitas Islam Malang (Unisma). Hal itu dia sampaikan ketika menjadi narasumber dalam Seminar Nasional bertema Arah Kebijakan Pembangunan Pendidikan Dasar dan Menengah Kabinet Merah Putih: Implikasi bagi Lembaga Pendidikan Swasta di Unisma, Rabu (19/2/2025).

Acara yang berlangsung di Hall KH Abdurrahman Wahid itu dihadiri ratusan peserta, termasuk berbagai tokoh pendidikan dan pemangku kebijakan. Beberapa di antaranya adalah Ketua Badan Pengawas Perguruan Swasta (BMPS) Pusat Dr. Ki Saur Panjaitan, Ketua BMPS Jawa Timur Drs. Abdullah Sani, M.Pd., Sekretaris Dewan Pembina Yayasan Unisma Dr. H. Mochtar Data, Kepala Balai Guru Penggerak Jawa Timur Drs. Abu Khaer, M.Pd., serta sejumlah pelaku pendidikan lainnya.

Advertisement

Dalam kesempatan tersebut, Rektor Unisma, Prof. Junaidi, menyoroti pentingnya dukungan pemerintah terhadap sekolah swasta. Ia menilai kebijakan yang ada masih kurang berpihak pada lembaga pendidikan swasta, meskipun sekolah-sekolah tersebut telah berkontribusi besar dalam dunia pendidikan nasional, bahkan sebelum kemerdekaan Indonesia.

“Kami masih sering mendengar berbagai keluhan terkait kebijakan pendidikan yang kurang mendukung sekolah swasta, mulai dari sistem penerimaan siswa baru hingga persoalan distribusi tenaga pengajar,” ujarnya.

Di tempat yang sama, Wamen Dikdasmen Prof. Atip mengakui bahwa lembaga pendidikan swasta memiliki peran signifikan dalam peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia.

“Jika pendidikan swasta tidak berjalan dengan baik dan tidak mampu menghasilkan lulusan berkualitas, maka standar pendidikan kita di tingkat global akan menurun,” jelasnya.

Sebagai bentuk dukungan, Prof. Atip menegaskan bahwa Kementerian Dikdasmen akan terus memperhatikan kebijakan yang berpihak pada sekolah swasta. Ia menegaskan bahwa pendidikan swasta merupakan mitra strategis pemerintah dalam mewujudkan pendidikan yang berkualitas dan merata.

“Pendidikan swasta adalah mitra pemerintah. Ibarat tangan kiri dan kanan, keduanya saling melengkapi. Kita harus mengakui bahwa pemerintah belum sepenuhnya mampu menyelenggarakan pendidikan berkualitas untuk semua sebagaimana yang diamanatkan dalam konstitusi,” paparnya.

Menanggapi kekhawatiran terkait tenaga pengajar di sekolah swasta yang kerap berpindah ke sekolah negeri setelah diangkat sebagai ASN, Prof. Atip berjanji akan membawa aspirasi ini ke tingkat pusat. Ia menyebutkan bahwa regulasi mengenai redistribusi guru sudah diatur dalam Permendikdasmen Nomor 1 Tahun 2025.

“Kami telah berkeliling ke berbagai daerah dan mendengar keluhan serupa. Oleh karena itu, kami telah menindaklanjuti hal ini dengan regulasi yang memungkinkan guru di sekolah swasta yang diangkat menjadi ASN tetap dapat bertugas di tempat semula,” jelasnya.

Dengan adanya seminar ini, diharapkan sinergi antara pemerintah dan lembaga pendidikan swasta semakin kuat guna menciptakan sistem pendidikan yang lebih adil dan berkualitas bagi seluruh anak bangsa. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.