Ibas Tekankan Kesejahteraan Dosen, Tunjangan Kinerja Harus Segera Cair

TIMESINDONESIA, JAKARTA – Wakil Ketua MPR RI dari Partai Demokrat, Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas), menegaskan bahwa kesejahteraan dosen merupakan faktor utama dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia.

Dalam Diskusi Kebangsaan bertema "Dosen Sejahtera, Riset Bermakna, Pendidikan Berkualitas", Senin (3/3/25), Ibas menyoroti pentingnya pencairan tunjangan kinerja dosen agar pendidikan tinggi semakin berkualitas.

Advertisement

Dosen sebagai Arsitek Generasi Unggul

Dalam sambutannya, Ibas mengapresiasi peran besar profesor dan dosen dalam membangun karakter serta daya saing mahasiswa. Menurutnya, tugas dosen bukan hanya mentransfer ilmu, tetapi juga membentuk mental dan kesiapan generasi muda menghadapi tantangan dunia yang terus berkembang.

“Pendidikan tinggi adalah pilar utama dalam menciptakan sumber daya manusia yang inovatif dan berdaya saing. Oleh karena itu, kesejahteraan dosen harus menjadi perhatian utama,” ujarnya.

Ibas menyoroti Pasal 31 UUD 1945 yang mengamanatkan setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan yang layak. Ia juga mengapresiasi program pendidikan pemerintah seperti Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), Beasiswa Unggulan, Beasiswa Indonesia Maju (BIM), hingga LPDP.

Namun, menurutnya, upaya peningkatan pendidikan tidak cukup hanya dengan program bantuan tersebut. Pemerintah juga harus memastikan kesejahteraan tenaga pendidik, salah satunya melalui pencairan tunjangan kinerja dosen.

Kendala dalam Pencairan Tukin

Meskipun tukin menjadi hak dosen ASN, hingga kini masih banyak kendala dalam pencairannya. Ibas menyoroti beberapa permasalahan, seperti keterlambatan pembayaran, ketimpangan antara dosen di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan Kementerian Agama, serta ketidakmerataan tukin bagi dosen yang belum tersertifikasi.

Berdasarkan data Kemendikbudristek 2023, lebih dari 183 ribu dosen masih menunggu pencairan tukin dengan total anggaran mencapai Rp70,3 triliun.

“Keterlambatan ini menjadi persoalan serius. Kita harus memastikan tukin ini tidak hanya sekadar janji, tetapi benar-benar terealisasi demi kemajuan pendidikan,” tegas Ibas.

Perbandingan Kesejahteraan Dosen Indonesia dengan Negara Lain

Ibas juga membandingkan tingkat kesejahteraan dosen Indonesia dengan negara lain. Di Australia, gaji pokok dosen bisa mencapai Rp90 juta per bulan, di Singapura sekitar Rp70 juta, dan di Jepang sekitar Rp40 juta. Sementara itu, di Indonesia, kesejahteraan dosen masih jauh di bawah standar tersebut.

“Bahkan, negara tetangga seperti Filipina dan Vietnam pun memiliki standar gaji dosen yang lebih tinggi dibandingkan Indonesia,” tambahnya.

Ibas menegaskan bahwa DPR akan terus mendorong peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik, tidak hanya bagi dosen, tetapi juga bagi TNI, Polri, ASN, dan profesi lainnya.

Tukin Harus Segera Cair

Dalam diskusi ini, sejumlah akademisi juga mengkritik keterlambatan pencairan tukin yang dianggap sebagai akibat kelalaian dalam penganggaran.

“Tukin ini seharusnya tidak lagi menjadi polemik, mengingat anggaran pendidikan telah ditetapkan sebesar 20 perssndari APBN. Yang menjadi masalah adalah kesalahan dalam penganggaran,” ujar salah satu peserta diskusi.

Ibas mengungkapkan bahwa Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Brian Yuliarto telah menyatakan komitmennya untuk memastikan pencairan tukin tahun ini dengan alokasi anggaran Rp2,5 triliun.

Menurut Ibas, menjamin kesejahteraan tenaga pendidik adalah bagian dari upaya membangun pendidikan nasional yang lebih baik dan sejalan dengan cita-cita Pancasila. Ia juga optimistis bahwa pemerintahan Prabowo akan memperhatikan kesejahteraan dosen, sebagaimana dilakukan terhadap profesi hakim.

“Kami berharap ekonomi Indonesia terus tumbuh, sehingga pemerintah dapat merevisi kebijakan dan memberikan perhatian lebih bagi dosen yang belum tersertifikasi,” ujar Ibas.

Dosen Butuh Tukin, Bukan Aplikasi yang Rumit

Senada dengan Ibas, Anggun Gunawan, Wakil Ketua Aliansi Dosen ASN Kemdiktisaintek Seluruh Indonesia (ADAKSI), menegaskan bahwa para dosen lebih membutuhkan pencairan tukin daripada sistem administrasi yang semakin rumit.

“Kami butuh tukin, bukan aplikasi yang sulit. Jika tukin tidak cair sebelum lebaran, kami akan turun ke jalan untuk mencari keadilan,” tegas Anggun.

Menutup diskusi, Ibas menegaskan bahwa peningkatan kesejahteraan dosen bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi memerlukan dukungan semua pihak, termasuk akademisi, sektor swasta, dan masyarakat.

Diskusi ini dihadiri oleh para profesor dan dosen dari berbagai universitas di Indonesia, di antaranya Prof. Dr. Ir. Aman Wiratakusumah (Mantan Rektor IPB), Julian Aldrin Pasha (Ketua Senat Fakultas Akademik Unsur Universitas Indonesia), serta anggota DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat.

Dengan berbagai masukan dari akademisi dan pemangku kebijakan, harapannya, kesejahteraan dosen dapat terus ditingkatkan guna mendukung kemajuan pendidikan di Indonesia. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.