Sekolah Rakyat Bakal Hadir di Dlingo, Pemkab Bantul Siapkan Lahan 5 Hektare

TIMESINDONESIA, BANTUL – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bantul tengah menyiapkan lahan untuk pendirian Sekolah Rakyat di Kalurahan Temuwuh, Kapanewon Dlingo. Sekolah ini merupakan program pendidikan yang digagas pemerintah pusat dan akan dibangun di atas tanah kas desa seluas lima hektare.

“Secara luas area, lokasi, dan sebagainya sudah siap. Namun, kami masih menunggu keputusan dari pemerintah pusat,” ujar Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul, Agus Budi Raharja, Jumat (11/4/2025).

Advertisement

Agus menjelaskan, lahan yang disiapkan merupakan tanah kas desa sehingga penggunaannya akan mengikuti skema sewa oleh pemerintah pusat. Lokasi tersebut dipilih karena dianggap paling ideal dari sisi kondisi tanah, aksesibilitas, dan potensi pemanfaatan.

“Kami mengikuti arahan dari pusat. Salah satu syarat utama pendirian Sekolah Rakyat adalah lahan seluas lima hektare, dan itu sudah kami siapkan,” katanya.

Meski lahan telah tersedia, pembangunan belum bisa dipastikan kapan dimulai. Hingga kini, belum ada petunjuk teknis maupun jadwal resmi dari Kementerian Sosial Republik Indonesia.

“Desain bangunannya nanti mencakup fasilitas berasrama. Jika dibangun dari nol, rasanya tidak cukup waktunya untuk bisa mulai operasional pada tahun ajaran 2025/2026. Paling cepat, butuh satu tahun untuk konstruksi,” imbuh Agus.

Terkait tenaga pengajar dan jumlah peserta didik, Agus mengaku belum menerima informasi lebih lanjut dari pemerintah pusat.

Sementara itu, Plt Panewu Dlingo, Marji Hidayat, menyambut baik rencana tersebut. Ia optimistis keberadaan Sekolah Rakyat akan membawa dampak positif, terutama bagi masyarakat Padukuhan Salam, Kalurahan Temuwuh.

“Kami sangat mendukung. Saat ini lahannya memang masih digunakan untuk pertanian, tapi kalau nanti akan dibangun, tinggal diurug terlebih dahulu,” ungkap Marji.

Meski belum mengetahui jenjang pendidikan yang akan dibuka, Marji yakin lokasi tersebut cukup strategis dan kondusif untuk mendukung program peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui akses pendidikan yang lebih merata.

Anggota DPRD Bantul Herry Fahamsyah. (Foto: Edis/TIMES Indonesia)

Sementara itu, Sekretaris Komisi D DPRD Bantul, Herry Fahamsyah, menilai program Sekolah Rakyat (SR) berpotensi memperlebar jurang sosial jika tidak dirancang dengan koordinasi yang matang. Ia mengungkapkan bahwa hingga kini Komisi D belum menerima informasi resmi maupun komunikasi dari Dinas Sosial maupun Dinas Pendidikan terkait pelaksanaan program tersebut.

“Program Sekolah Rakyat ini sepenuhnya berada di bawah Kementerian Sosial. Ini menjadi tantangan karena selama ini Kemensos tidak memiliki rekam jejak dalam penyelenggaraan pendidikan,” ujarnya, Jumat (11/4/2025).

Herry mengingatkan adanya potensi tumpang tindih kewenangan antarinstansi jika program ini tidak dikoordinasikan dengan baik, terutama dengan instansi yang selama ini menangani sektor pendidikan. Ia juga mempertanyakan dampak keberadaan Sekolah Rakyat terhadap alokasi anggaran pendidikan yang telah berjalan.

Menurutnya, saat ini setiap sekolah sudah memiliki jalur afirmasi bagi siswa dari keluarga tidak mampu berdasarkan data Desil 1 dan 2 dari Kemensos. Bahkan, program tersebut tidak memungut biaya sama sekali.

Lebih lanjut, Herry menilai bahwa pengelompokan siswa miskin dalam satu institusi seperti Sekolah Rakyat justru berisiko memperkuat stigma sosial.

“Kalau siswa dari keluarga tidak mampu dikumpulkan dalam satu tempat, justru bisa memperkuat stigma dan menciptakan sekat-sekat sosial baru. Padahal, pemerintah sedang berupaya mengurangi kesenjangan itu,” tegasnya.

Hingga saat ini, lanjut Herry, belum ada kejelasan apakah Sekolah Rakyat akan memanfaatkan gedung sekolah lama seperti sekolah-sekolah Inpres yang terbengkalai, atau membangun sekolah baru secara khusus. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.