Gubernur Jabar Dedi Mulyadi Atur Sekolah Masuk Jam 6 Pagi

TIMESINDONESIA, BANDUNG – Gubernur Jawa Barat (Jabar), Dedi Mulyadi berencana menggulirkan kebijakan baru yang mewajibkan seluruh siswa dari tingkat dasar hingga menengah di Jawa Barat untuk masuk sekolah lebih awal, yakni pada pukul 06.00 WIB.

Menurut Dedi, kebijakan tersebut sejalan dengan keinginannya untuk menata ulang jadwal masuk sekolah agar hanya berlangsung hingga hari Jumat, sementara hari Sabtu dijadikan hari libur.

Advertisement

"Enggak apa-apa jam belajarnya jam 6 pagi, tapi hari Sabtu libur. Setuju enggak?" ujarnya dalam unggahan video di akun Instagram pribadinya, @dedimulyadi71, Kamis (29/5/2025).

Dedi menjelaskan bahwa perubahan tersebut bertujuan menciptakan kebiasaan hidup disiplin sejak dini bagi para siswa. Ia pun mengaku telah menerapkan kebijakan serupa saat menjabat sebagai Bupati Purwakarta.

Saat ini, lanjut Dedi, sejumlah SMA di Jawa Barat sudah menerapkan sistem sekolah sampai Jumat. Namun, jenjang SMP ke bawah masih melaksanakan kegiatan belajar mengajar hingga Sabtu.

Oleh karena itu, ia berkomitmen untuk menyeragamkan jadwal sekolah di seluruh wilayah Jawa Barat.

“Saya akan mengajak para kepala daerah, bupati dan wali kota, agar hari belajarnya sampai hari Jumat. Sabtu libur,” kata Dedi.

Ia berharap para kepala daerah di Jawa Barat dapat mendukung rencana tersebut.

Kebijakan pendidikan bukan kali ini saja diwacanakan oleh Gubernur Dedi. Sebelumnya, ia juga telah memberlakukan jam malam bagi pelajar melalui Surat Edaran Gubernur nomor 51/PA.03/Disdik tentang Penerapan Jam Malam Bagi Peserta Didik Untuk Mewujudkan Generasi Panca Waluya Jabar Istimewa, yang diterbitkan pada 23 Mei 2025.

Dalam surat edaran tersebut, pelajar diimbau untuk tidak melakukan aktivitas di luar rumah mulai pukul 21.00 WIB hingga 04.00 WIB, sebagai upaya mencegah perilaku negatif dan menciptakan generasi yang unggul dan berkarakter.

Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat pun telah diminta untuk segera berkoordinasi dengan satuan pendidikan menengah dan pendidikan khusus, serta menggandeng Kantor Wilayah Kementerian Agama terkait implementasi kebijakan tersebut. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.