UMM Soroti Opsi Keikutsertaan Bersyarat dalam Board of Peace
“Kehadiran Indonesia di BoP harus menjadi ruang untuk menyuarakan kepentingan rakyat Palestina, yang kerap tidak terwakili dalam forum-forum elite global.
MALANG – Pembentukan Board of Peace (BoP) yang digagas Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada Januari 2026 memantik respons kalangan akademisi. Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) menilai Indonesia perlu merumuskan sikap diplomatik yang terukur agar tetap konsisten pada prinsip politik luar negeri sekaligus menjaga solidaritas dunia Islam.
Melalui kolaborasi Program Studi Hubungan Internasional (HI) dan Pusat Studi Islam Berkemajuan (PSIB), UMM menggelar diskusi bertajuk “Menimbang Posisi Indonesia dalam Board of Peace (BoP)” pada Senin (9/2/2026) di Laboratorium HI UMM. Kegiatan ini diikuti sekitar 70 peserta dan difokuskan pada perumusan langkah taktis diplomasi Indonesia di tengah dinamika global.
Kepala PSIB sekaligus dosen HI UMM, Prof. Gonda Yumitro, Ph.D., menilai Indonesia memiliki daya tawar strategis sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia. Namun, ia mengingatkan agar setiap keputusan terkait BoP tidak mengganggu soliditas Organisasi Kerja Sama Islam (OKI).
“Indonesia harus memosisikan diri sebagai jembatan, bukan sekadar pengikut. Dalam konteks BoP, kita tidak bisa menolak mentah-mentah, tetapi juga tidak dapat menerima tanpa syarat. Keikutsertaan bersyarat menjadi opsi yang rasional,” ujarnya.
Menurut Prof. Gonda, ada prasyarat mendasar yang perlu ditegaskan Indonesia, yakni memastikan BoP bersifat komplementer terhadap mekanisme Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), bukan menggantikannya. Ia juga menekankan pentingnya transparansi peta jalan rekonstruksi Gaza serta jaminan eksplisit atas kedaulatan Palestina dalam dokumen kerangka kerja BoP.
“Klausul kedaulatan Palestina harus jelas. Tanpa itu, dukungan penuh tidak dapat diberikan,” tegasnya.
Pandangan tersebut diperkuat oleh pakar politik luar negeri Indonesia, Dion Maulana Prasetya, Ph.D. Ia menjelaskan bahwa prinsip “Bebas Aktif” bukan berarti tanpa sikap, melainkan aktif memperjuangkan nilai keadilan.
“Kehadiran Indonesia di BoP harus menjadi ruang untuk menyuarakan kepentingan rakyat Palestina, yang kerap tidak terwakili dalam forum-forum elite global. Jika syarat prinsipil tidak terpenuhi, Indonesia perlu mempertimbangkan langkah mundur demi menjaga integritas moralnya,” kata Dion.
Diskusi ini sekaligus menegaskan bahwa kepemimpinan moral Indonesia di panggung internasional tidak ditentukan oleh kedekatan dengan kekuatan besar, melainkan oleh konsistensi dalam membela hak bangsa-bangsa tertindas. Opsi conditional adherence atau keikutsertaan bersyarat dinilai sebagai pijakan strategis dalam merespons dinamika BoP. (*)
Simak breaking news dan berita pilihan TIMES Indonesia langsung dari WhatsApp-mu!
Klik 👉 Channel TIMES Indonesia
Pastikan WhatsApp kamu sudah terpasang.
