Upacara Hardiknas 2026, Bupati Bondowoso Sebut Masih Banyak PR di Bidang Pendidikan
Peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2026 dimanfaatkan Pemerintah Kabupaten Bondowoso sebagai momentum untuk membenahi berbagai persoalan di sektor pendidikan.
Malang – Peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2026 dimanfaatkan Pemerintah Kabupaten Bondowoso sebagai momentum untuk membenahi berbagai persoalan di sektor pendidikan.
Bupati Bondowoso, Abd Hamid Wahid, mengungkapkan bahwa masih ada sejumlah pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan. Di antaranya berkaitan dengan keterbatasan sarana prasarana serta belum meratanya distribusi tenaga pendidik. Untuk itu, pemerintah daerah kini tengah melakukan pemetaan sebagai langkah awal mencari solusi.
“Termasuk melalui kebijakan zonasi atau Si Zona, yang diharapkan dapat memberikan kenyamanan bagi tenaga pendidik karena lebih dekat dengan tempat tinggalnya, sehingga dapat bekerja dengan tenang dan optimal,” ungkapnya usai Upacara Peringatan Hardiknas di Alun-alun Ki Bagus Asra Bondowoso, Senin (4/5/2026).
Di tengah berbagai tantangan, termasuk adanya kebijakan efisiensi anggaran, Bupati tetap menunjukkan optimisme terhadap peningkatan kualitas pendidikan di daerahnya. Ia menekankan pentingnya keterlibatan semua pihak untuk bersama-sama mendorong kemajuan pendidikan.
“Kita bisa menggunakan seluruh sumber daya dan jaringan yang ada untuk bersama-sama meningkatkan kualitas pendidikan di Bondowoso,” katanya.
Lebih lanjut, ia juga mengajak para guru agar terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas dalam proses belajar mengajar.
Menurutnya, dunia pendidikan saat ini dituntut mampu menyiapkan generasi masa depan dengan pendekatan yang relevan dengan perkembangan zaman.
“Kita ini berasal dari masa lalu, hidup di masa sekarang, dan mendidik anak-anak yang akan hidup di masa depan. Maka adaptasi, kecerdasan, dan inovasi guru sangat dibutuhkan,” pungkasnya.
Berdasarkan data Dinas Pendidikan Bondowoso, bahwa kerusakan fasilitas pendidikan di wilayahnya cukup memprihatinkan. Terdapat lebih dari 300 lembaga pendidikan yang mengalami kerusakan dengan tingkat bervariasi, mulai dari ringan, sedang, hingga berat.
Namun pemerintah daerah tidak bisa menganggarkan dari APBD tahun ini lantaran efisiensi. Namun sejumlah sekolah sudah diajukan ke pemerintah pusat untuk dilakukan perbaikan. (*)
Simak breaking news dan berita pilihan TIMES Indonesia langsung dari WhatsApp-mu!
Klik 👉 Channel TIMES Indonesia
Pastikan WhatsApp kamu sudah terpasang.
