Bukan karena Tak Berprestasi, 13 Ketua OSIS Gagal Menembus SPMB Sekolah Maung SMAN 1 Tasikmalaya

TASIKMALAYA – Menjadi Ketua Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS) bukanlah perkara mudah. Seorang siswa harus melalui proses panjang, mulai dari membangun kepercayaan teman-temannya, mengikuti pemilihan, menyusun program kerja, hingga memimpin berbagai kegiatan sekolah. Namun, pada Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2026, prestasi kepemimpinan itu ternyata belum cukup untuk membuka pintu masuk ke salah satu sekolah favorit di Kota Tasikmalaya, yakni Sekolah Maung SMAN I Tasikmalaya.

Sebanyak 13 siswa yang mendaftar ke SMAN 1 Tasikmalaya melalui jalur prestasi non akademik Ketua OSIS dipastikan tidak satu pun dinyatakan lolos seleksi.

Angka tersebut menjadi perhatian karena selama ini jalur prestasi non akademik dipandang sebagai ruang apresiasi bagi siswa yang memiliki kemampuan di luar capaian akademik semata.

Fenomena itu semakin menarik karena terjadi di tengah berbagai upaya pemerintah mendorong pendidikan karakter, penguatan kepemimpinan pelajar, serta pengembangan soft skill sebagai bagian penting dalam membentuk generasi masa depan.

Alih-alih menjadi jalur alternatif yang memberikan peluang bagi calon pemimpin muda, hasil seleksi justru menunjukkan bahwa seluruh peserta dari kategori Ketua OSIS harus tersingkir dari persaingan.

Di lingkungan SMAN 1 Tasikmalaya yang dikenal dengan julukan Sekolah Maung, hasil tersebut ternyata tidak hanya mengejutkan para pendaftar dan orang tua.

Humas SMAN 1 Tasikmalaya, Wanti Yulianti didampingi Panitia SPMB SMAN I Tasikmalaya Oban dan Elis Nurjanah, mengatakan sekolah telah berupaya mencari penjelasan kepada panitia penyelenggara di tingkat Provinsi Jawa Barat mengenai tidak adanya peserta dari jalur Ketua OSIS yang lolos.

Menurutnya, komunikasi telah dilakukan melalui kepala sekolah kepada pihak terkait.

"Kami bukan tidak berusaha untuk mengklarifikasi dan berkomunikasi dengan panitia di provinsi melalui kepala sekolah. Sudah diberikan keterangan mengapa tidak satu pun Ketua OSIS yang masuk. Bahkan di SMAN 2 Cibinong juga terjadi hal yang sama," ujar Wanti, Senin (8/6/2026).

Pernyataan itu menunjukkan bahwa fenomena tersebut bukan hanya terjadi di Tasikmalaya, melainkan juga dialami sejumlah sekolah lain di Jawa Barat.

Hasil komunikasi dengan pihak provinsi menunjukkan bahwa mekanisme penilaian jalur Ketua OSIS berada dalam sistem yang tidak ditentukan langsung oleh sekolah penerima.

Dengan kata lain, sekolah hanya menerima hasil akhir yang telah diproses oleh sistem seleksi.

Bagi dunia pendidikan, seorang Ketua OSIS sesungguhnya bukan sekadar pemegang jabatan organisasi.

Di balik posisi tersebut terdapat kemampuan yang tidak selalu bisa diukur melalui angka rapor.

Mereka terbiasa berbicara di depan publik, menyusun agenda kegiatan, mengelola konflik antar siswa, membangun kerja sama tim, hingga mengambil keputusan dalam berbagai situasi.

Kemampuan-kemampuan tersebut selama ini dianggap sebagai modal penting dalam membangun karakter generasi muda.

Karena itu, ketika seluruh peserta dari jalur Ketua OSIS gagal lolos, muncul pertanyaan mengenai sejauh mana sistem seleksi mampu menangkap nilai-nilai kepemimpinan yang telah mereka bangun selama bertahun-tahun.

Wanti mengaku sekolah merasa kehilangan potensi tersebut.

"Kalau seperti ini tentu kami sangat kehilangan pendaftar yang memiliki talenta kepemimpinan," katanya.

Bagi sekolah, keberadaan siswa dengan pengalaman organisasi yang kuat bukan hanya menguntungkan individu yang bersangkutan, tetapi juga berdampak terhadap dinamika kehidupan sekolah secara keseluruhan.

Mereka biasanya menjadi motor penggerak kegiatan kesiswaan, organisasi, kepanitiaan, hingga berbagai program sosial yang melibatkan siswa.

Kondisi serupa juga terjadi pada jalur Pramuka Garuda. Predikat Garuda merupakan pencapaian tertinggi dalam dunia kepramukaan yang diperoleh melalui serangkaian proses pembinaan, penilaian, dan pengabdian yang tidak singkat.

Namun dalam SPMB 2026, dari 16 pendaftar yang berasal dari jalur tersebut, hanya enam orang yang berhasil lolos.

Artinya, lebih dari 60 persen peserta Pramuka Garuda juga harus menerima kenyataan tidak diterima.

Data ini menunjukkan bahwa kepemilikan prestasi non akademik tingkat tinggi tidak otomatis menjadi jaminan keberhasilan dalam seleksi.

Persaingan yang ketat serta sistem penilaian yang kompleks membuat banyak siswa berprestasi tetap harus tersingkir.

Di balik polemik hasil seleksi, SMAN 1 Tasikmalaya menyoroti persoalan lain yang dinilai tidak kalah penting, yakni pemetaan potensi siswa sejak di bangku SMP.

Menurut Wanti, sekolah asal seharusnya mampu memberikan pendampingan lebih intensif kepada peserta didik dalam menentukan jalur pendaftaran yang paling sesuai dengan kekuatan masing-masing.

Tidak semua siswa yang aktif berorganisasi harus masuk melalui jalur non akademik.

Sebagian mungkin memiliki nilai rapor yang sangat kompetitif sehingga lebih berpeluang melalui jalur akademik.

Sebaliknya, ada pula yang memiliki kombinasi prestasi yang dapat dimaksimalkan melalui jalur tertentu.

"Hanya yang disayangkan adalah pemetaan dari sekolah asal. Harusnya siswa dipetakan untuk berkompetisi melalui jalur yang paling sesuai, apakah jalur rapor atau jalur lainnya meskipun dia aktif di OSIS atau Pramuka," ujarnya.

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan dalam SPMB bukan hanya soal prestasi yang dimiliki, tetapi juga kemampuan membaca peluang dalam sistem yang berlaku.

SPMB pada dasarnya dirancang untuk memberikan kesempatan yang adil kepada seluruh calon peserta didik.

Namun hasil seleksi tahun ini memperlihatkan bahwa masih terdapat ruang diskusi mengenai bagaimana prestasi kepemimpinan dan karakter mendapatkan tempat dalam proses penerimaan siswa baru.

Di satu sisi, sistem berbasis data dan algoritma dianggap mampu menghadirkan objektivitas.

Di sisi lain, banyak pihak berharap prestasi yang berkaitan dengan kepemimpinan, pengabdian, dan organisasi tetap memperoleh penghargaan yang proporsional.

SMAN 1 Tasikmalaya menegaskan bahwa seluruh hasil seleksi berada di bawah kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Dinas Pendidikan.

Sekolah tidak memiliki peran dalam menentukan peserta yang diterima maupun yang tidak diterima.

"Semua itu di luar kendali kami karena yang menentukan sistem dari Provinsi Jawa Barat. Dari sekian banyak pendaftar hanya enam Pramuka Garuda yang lolos, sementara lainnya tidak lulus," kata Wanti.

Bagi para siswa yang gagal lolos, hasil seleksi mungkin menjadi kekecewaan. Namun pengalaman memimpin organisasi, mengelola kegiatan sekolah, serta mengabdikan diri melalui Pramuka tetap menjadi bekal yang tidak dapat diukur hanya dengan angka.

Sebab pendidikan pada akhirnya bukan sekadar tentang diterima atau tidak diterima di sebuah sekolah, melainkan tentang bagaimana pengalaman dan karakter yang telah dibangun mampu menjadi modal untuk menghadapi tantangan yang lebih besar di masa depan. (*)

Simak breaking news dan berita pilihan TIMES Indonesia langsung dari WhatsApp-mu!
Klik 👉 Channel TIMES Indonesia
Pastikan WhatsApp kamu sudah terpasang.