Danrem 083/BJ: Ancaman Indonesia Kini Bukan Hanya Perang Militer
Danrem menegaskan bahwa tantangan menuju Indonesia Emas 2045 tidak cukup dijawab dengan memperkuat sektor pertahanan semata. Menurutnya, Indonesia harus membangun kekuatan nasional secara terpadu, mulai dari kualitas SDM, ekonomi, teknologi.
MALANG – Ancaman terhadap kedaulatan Indonesia telah berubah. Jika dahulu ancaman identik dengan agresi militer, kini perang justru berlangsung di ruang digital, ekonomi, hingga ruang informasi. Kondisi tersebut menuntut seluruh elemen bangsa membangun ketahanan nasional secara menyeluruh apabila ingin mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.
Pesan itu disampaikan Komandan Korem (Danrem) 083/Baladhika Jaya, Kolonel Inf. Wahyu Ramadhanus Suryawan, S.Sos., M.M.S., M.Han., saat menjadi pembicara dalam forum diskusi "Kedaulatan Negara Menyongsong Indonesia Emas 2045" di Regent's Park Hotel, Kota Malang, Selasa (30/6/2026).
Forum yang mempertemukan unsur akademisi, TNI, media, organisasi kepemudaan, organisasi profesi, hingga tokoh masyarakat tersebut merupakan kelanjutan dari diskusi terbatas yang sebelumnya digelar di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Brawijaya.
Dalam paparannya, Danrem menegaskan bahwa tantangan menuju Indonesia Emas 2045 tidak cukup dijawab dengan memperkuat sektor pertahanan semata. Menurutnya, Indonesia harus membangun kekuatan nasional secara terpadu, mulai dari kualitas sumber daya manusia, ekonomi, teknologi, pangan, hingga energi.
"Kita harus mulai memikirkan secara serius bagaimana menyongsong Indonesia Emas 2045. Bagaimana meningkatkan kualitas sumber daya manusia, mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, menguasai teknologi, sekaligus memperkuat kedaulatan pangan dan kedaulatan energi. Semua itu harus mulai dipersiapkan dari sekarang," ujar Wahyu.
Ia mengingatkan bahwa dinamika geopolitik dunia telah melahirkan bentuk-bentuk ancaman baru yang jauh lebih kompleks dibandingkan ancaman konvensional.
Menurutnya, perang saat ini tidak selalu menggunakan senjata, melainkan dapat berlangsung melalui penguasaan informasi, pengaruh ekonomi, hingga manipulasi opini publik melalui teknologi digital.
"Kita sedang menghadapi perang ekonomi, perang informasi, perang kognitif, hingga perang siber. Media sosial dimanfaatkan untuk membentuk opini publik melalui berbagai akun anonim maupun akun otomatis. Tidak menutup kemungkinan terdapat kepentingan asing yang memanfaatkan situasi tersebut untuk memengaruhi arah kebijakan dan stabilitas nasional," katanya.
Karena itu, Danrem mengajak masyarakat membangun kemampuan berpikir kritis agar tidak mudah terpengaruh berbagai informasi yang belum tentu benar.
Menurutnya, literasi digital kini menjadi bagian penting dari sistem pertahanan negara.
Masyarakat yang mampu menyaring informasi akan lebih sulit diprovokasi maupun dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang memiliki kepentingan tertentu. Ia juga menegaskan bahwa menjaga kedaulatan negara bukan semata menjadi tugas TNI ataupun pemerintah.
Seluruh komponen bangsa, kata dia, memiliki tanggung jawab sesuai bidang dan profesinya masing-masing.
"Kalau kita ingin menjadi negara yang kuat, kita harus memiliki ekonomi yang kuat, diplomasi yang kuat, teknologi yang maju, dan pertahanan yang tangguh. Semua itu harus berjalan secara terpadu," tegasnya.
Wahyu juga menekankan pentingnya membangun budaya kritik yang produktif dalam kehidupan demokrasi.
Menurutnya, kritik terhadap pemerintah merupakan hal yang wajar, tetapi harus disertai solusi yang dapat diterapkan sehingga mampu memperbaiki kualitas kebijakan publik.
"Apabila kita mengkritisi pemerintah, kritik tersebut harus disertai solusi yang dapat dilaksanakan. Forum seperti ini diharapkan mampu menghasilkan produk pemikiran yang dapat menjadi masukan bagi negara," ujarnya.
Diskusi tersebut turut menghadirkan Ketua Umum Perkumpulan Ilmuwan Sosial Humaniora Indonesia (PISHI), Dr. Wadji, M.Pd., yang menyoroti pentingnya menjaga kedaulatan bangsa melalui bahasa, budaya, dan literasi.
Menurutnya, ancaman terhadap bangsa tidak hanya datang dari aspek pertahanan, tetapi juga dari melemahnya identitas kebangsaan akibat derasnya arus informasi global.
Sementara itu, CEO Nusadaily Group Hanan Jalil mengatakan forum tersebut dibangun sebagai ruang dialog independen untuk melahirkan rekomendasi strategis bagi masa depan Indonesia.
"Yang ingin kita lakukan adalah melakukan rekonstruksi terhadap negara, bukan terhadap rezim. Pemerintahan boleh berganti, tetapi negara harus tetap berdiri kokoh. Karena itu, forum ini tidak dibangun untuk membela ataupun menyerang pemerintah tertentu, melainkan menghadirkan gagasan yang memperkuat bangsa," katanya.
Diskusi juga diikuti akademisi Universitas Brawijaya, pengurus PISHI, unsur Korem 083/Baladhika Jaya, KAHMI, PMII, KNPI, Karang Taruna Jawa Timur, Pemuda Muhammadiyah, Pemuda Hindu, serta berbagai organisasi masyarakat lainnya.
Dalam forum berkembang pandangan bahwa pembangunan menuju Indonesia Emas 2045 harus bertumpu pada penguatan kualitas sumber daya manusia, ketahanan ekonomi, serta tata kelola pemerintahan yang adaptif terhadap perubahan global.
Sejumlah peserta juga menilai program strategis pemerintah, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Merah Putih, memiliki tujuan yang selaras dengan pembangunan SDM dan ekonomi kerakyatan. Namun, implementasinya tetap perlu dievaluasi secara ilmiah agar manfaatnya semakin optimal.
Forum akhirnya menyepakati bahwa kedaulatan negara tidak dapat dipisahkan dari kesejahteraan rakyat. Karena itu, sinergi antara pemerintah, TNI, akademisi, media, dan masyarakat sipil dinilai menjadi modal utama agar Indonesia mampu menghadapi tantangan global sekaligus mewujudkan cita-cita Indonesia Emas 2045. (*)
Simak breaking news dan berita pilihan TIMES Indonesia langsung dari WhatsApp-mu!
Klik 👉 Channel TIMES Indonesia
Pastikan WhatsApp kamu sudah terpasang.
