Terbebani Harga Kain Seragam, Orang Tua Siswa Baru di Banyuwangi Mengadu ke Wakil Rakyat

BANYUWANGI – Perjuangan seorang ayah demi pendidikan buah hatinya selalu menghadirkan kisah yang menyentuh hati. Demi memastikan sang anak bisa tetap sekolah, Imam Gozali, seorang orang tua siswa baru di SMPN 4 Banyuwangi, Jawa Timur, memberanikan diri melangkah ke Kantor DPRD Banyuwangi.

Warga Kelurahan Singonegaran ini memilih tidak berpangku tangan saat merasa terbebani oleh praktik jual beli kain seragam di sekolah anaknya. Di kantor dewan, pria yang sehari-hari bekerja sebagai juru parkir di kawasan kuliner Jalan Brigjen Katamso, Kelurahan Tukangkayu ini diterima langsung oleh anggota Fraksi NasDem DPRD Banyuwangi, Zamroni SH.

Di ruang fraksi, Imam menumpahkan seluruh keluh kesahnya. Dia bercerita bahwa atribut dan kain seragam di SMPN 4 Banyuwangi, dibanderol Rp1.500.000. Namun, karena postur tubuh anaknya lumayan bongsor, dia harus merogoh kocek lebih dalam untuk ukuran jumbo, yakni sebesar Rp1.600.000.

Karena keterbatasan ekonomi, Imam baru mampu mencicil sebesar Rp800.000. Alhasil, dia baru menerima kain rok batik, seragam olahraga, dasi, ikat pinggang, dan dua pasang kaus kaki berlogo sekolah. Karena belum lunas dan belum menerima kain seragam secara utuh, anaknya kini dibayangi kecemasan tidak bisa mengikuti awal tahun ajaran baru dengan semestinya.

Bagi seorang juru parkir, nominal Rp1.600.000 tergolong sangat mahal dan jauh di atas harga pasaran. Terlebih, orang tua masih harus mengeluarkan biaya tambahan untuk jasa tukang jahit.

“Ya kalau bisa kan jangan membebani masyarakat. Iya kalau wali murid mampu, kalau tidak mampu bagaimana?,” keluh Imam dengan mata berkaca-kaca, Selasa (7/7/2026).

Imam menceritakan bahwa anaknya sejak kelas 1 SD merupakan penerima bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) serta bantuan dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyuwangi.

“Biaya sekolah mahal, anak ingin sekolah. Kami sebagai orang tua ingin anak bisa sekolah, bisa jadi pintar, jangan seperti ayah dan ibunya yang tidak sekolah,” ucapnya lirih penuh harap.

Mendengar jeritan hati itu, Zamroni langsung mengambil tindakan cepat. Dia seketika menelepon Plt. Kepala Dinas Pendidikan (Dispendik) Banyuwangi, Dr. H. Alfian, M.Pd, untuk meminta solusi konkret. Respons cepat pun diberikan Alfian yang langsung menghubungi Kepala Sekolah SMPN 4 Banyuwangi.

Zamroni menegaskan bahwa sekolah negeri, baik SD maupun SMP, di Banyuwangi tidak boleh membuat kebijakan yang menjadi beban berat bagi orang tua murid, khususnya warga kurang mampu.

“Pendidikan itu hak dasar seluruh rakyat Indonesia. Sekolah negeri itu dibangun pemerintah untuk rakyat. Guru dan Kepala Sekolah itu digaji oleh pemerintah untuk mencerdaskan anak bangsa. Untuk itu, sekolah SD dan SMP Negeri di Banyuwangi jangan malah membuat kebijakan yang memberatkan orang tua siswa,” tegas legislator dari Dapil 1 Banyuwangi ini.

Anggota Komisi IV DPRD Banyuwang ini juga meminta para wali murid lain yang mengalami hal serupa untuk tidak ragu mengadu ke dewan. Baginya, keberanian masyarakat sangat penting untuk mendukung program Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani Azwar Anas, yang sejak awal telah melarang keras sekolah negeri menjual kain seragam.

“Saya mengapresiasi keberanian Bapak Imam ini. Demi pendidikan anaknya, dia memberanikan diri mengadu ke DPRD Banyuwangi. Saya sangat mengapresiasi langkah heroik ini,” tegas Zamroni. (*)

Simak breaking news dan berita pilihan TIMES Indonesia langsung dari WhatsApp-mu!
Klik 👉 Channel TIMES Indonesia
Pastikan WhatsApp kamu sudah terpasang.