Forkopimda Gelar Rakor, Bupati Banjarnegara: MPLS Harus Ramah Anak dan Larang Pungli
Inspektorat Kota Banjar menuntaskan pemeriksaan dugaan penyelewengan dana BUMDes Sukamukti Rp134 juta. Musdes memberi tenggat pelunasan hingga akhir 2026, jika gagal kasus dibawa ke ranah hukum.
BANJARNEGARA – Pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah (MPLS) tahun 2026 di seluruh jenjang pendidikan di Kabupaten Banjarnegara harus mengedepankan prinsip edukatif dan menyenangkan.
Hal ini ditegaskan Bupati Banjarnegara dr Amalia Desiana dalam rapat koordinasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di Rumah Dinas Bupati, Jumat (10/7/2026).
Penekanan Bupati Banjarnegara tidak hanya pada sekolah dibawah naungan Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga (Dindikpora) saja, melainkan Kantor Kementerian Agama.
Secara tegas Bupati Banjarnegara juga melarang praktik perpeloncoan, perundungan (bullying), serta segala bentuk pungutan liar (pungli) yang membebani orang tua murid.
"Pemda tidak pernah menginstruksikan pungutan, dan hal ini harus disampaikan kepada komite sekolah," ujarnya.
Sementara terkait dengan penggunaan lembar kerja siswa (LKS), Bupati memberikan kelonggaran namun dengan syarat ketat.
"Sekolah dilarang mewajibkan pembelian LKS atau mengarahkan siswa untuk membeli di tempat tertentu," tukasnya.
Fokus pemerintah saat ini lanjut Bupati Banjarnegara adalah mendorong literasi digital melalui materi yang disediakan secara gratis oleh dinas untuk mengalihkan perhatian siswa dari penggunaan gawai untuk kegiatan yang kurang bermanfaat.
MPLS Dilaksanakan Lima Hari
Kepala Dinas Pendidikan,Kepemudaan dan Olahraga (Dindikpora) Banjarnegara,Yusuf Agung Prabowo,menjelaskan, MPLS akan dilaksanakan selama lima hari mulai Senin depan.
"Sesuai regulasi terbaru, kegiatan ini difokuskan pada pengenalan lingkungan sekolah, karakter, serta budaya sopan santun," jelasnya.
Hal yang sama juga disampaikan Kepala Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Banjarnegara Sukarno. Ia juga menyatakan kesiapannya melaksanakan Masa Taaruf Murid Madrasah (Mata Muda).
Kemenag juga menekankan pada penanaman nilai-nilai akhlak, moderasi beragama, serta komitmen anti-kekerasan di lingkungan madrasah.
Antisipasi Kekeringan dan Peringatan HUT Kemerdekaan RI ke-81
Selain sektor pendidikan, rakor juga membahas masalah dampak kekeringan dan peringatan HUT Kemerdekaan RI.
Bupati menginstruksikan para Camat untuk segera berkoordinasi dengan Forkopimcam guna menyiapkan bak penampungan air sementara di wilayah yang terdampak.
Hal ini bertujuan mempercepat proses distribusi air bersih bagi masyarakat di Wilayah Kabupaten Banjarnegara yang membutuhkan.
Sementara itu, dalam menyambut HUT RI ke-81, Pemkab Banjarnegara berencana menyelenggarakan berbagai kegiatan kebudayaan, termasuk karnaval untuk menumbuhkan jiwa nasionalisme dan patriotisme segenap pemuda dan masyarakat Banjarnegara. (*)
Simak breaking news dan berita pilihan TIMES Indonesia langsung dari WhatsApp-mu!
Klik 👉 Channel TIMES Indonesia
Pastikan WhatsApp kamu sudah terpasang.
