Rektor UIN Malang Sebut Mutu Pendidikan Tergantung Pada Anggaran
Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim (Maliki) Malang, Prof. Ilfi Nur Diana menyebut bahwa alokasi anggaran sangat berpengaruh pada mutu pendidikan.
MALANG – Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim (Maliki) Malang, Prof. Ilfi Nur Diana menyebut bahwa alokasi anggaran sangat berpengaruh pada mutu pendidikan. Menurutnya, sekolah maupun perguruan tinggi membutuhkan banyak fasilitas pendukung seperti laboratorium, perpustakaan, hingga kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di dalamnya.
“Bagaimana pendidikan mau bermutu kalau tidak punya anggaran untuk fasilitas pendukung seperti laboratorium dan peningkatan SDM di dalamnya,” ujarnya saat ditemui pada Senin (20/7/2026).
Selain itu, menurutnya, kesejahteraan tenaga pendidik seperti dosen dan guru, khususnya non-ASN juga perlu menjadi perhatian karena sangat jauh dari kata ideal.
“Banyak dosen sudah menempuh pendidikan hingga jenjang doktor (S-3), tetapi penghasilannya masih di bawah atau setara upah minimum regional. Kondisi ini tentu tidak seimbang jika dibandingkan dengan profesi lain yang kualifikasi pendidikannya lebih rendah namun memperoleh penghasilan lebih besar,” tambahnya.
Menurut Prof. Ilfi, masih lebarnya disparitas anggaran pendidikan antara perguruan tinggi di bawah Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) dengan perguruan tinggi yang berada di bawah Kementerian Agama (Kemenag) membuat perguruan tinggi atau sekolah menghadapi tantangan dalam meningkatkan kualitas penelitian maupun pengembangan akademik.
Ia juga mendorong pemerintah untuk lebih memperhatikan perguruan tinggi swasta karena memiliki peran penting dalam memperluas akses pendidikan di Indonesia.
“Perguruan Tinggi Negeri itu tidak mampu menampung lulusan SMA yang begitu banyak, justru Perguruan Tinggi Swasta yang membantu menjadi penyangganya, jadi Pemerintah harusnya lebih memperhatikan perguruan tinggi swasta,” ucapnya.
Selain perguruan tinggi, ia juga menyebut bahwa ketimpangan anggaran tersebut juga terjadi pada jenjang sekolah dan madrasah. Lanjutnya, terdapat beberapa bentuk disparitas, yakni antara sekolah negeri dengan madrasah negeri, sekolah negeri dengan sekolah swasta, madrasah negeri dengan madrasah swasta, hingga sekolah swasta dengan madrasah swasta.
“Disparitas ini justru banyak terjadi pada sekolah atau madrasah yang muridnya banyak yang tidak mampu, bahkan gaji gurunya sedikit,” pungkasnya. (*)
Simak breaking news dan berita pilihan TIMES Indonesia langsung dari WhatsApp-mu!
Klik 👉 Channel TIMES Indonesia
Pastikan WhatsApp kamu sudah terpasang.
