BPS Banyuwangi: Tahun Lalu Lebih dari 5.000 Warga Miskin Terangkat

TIMESINDONESIA, JAKARTA – Badan Pusat Statistik (BPS) merilis angka kemiskinan terbaru Kabupaten Banyuwangi. Berdasarkan perhitungan terakhir, angka kemiskinan di kabupaten di ujung timur Pulau Jawa ini turun menjadi 8,79 persen, turun dari tahun sebelumnya sebesar 9,17 persen.

Kepala BPS Banyuwangi Mohammad Amin mengatakan angka tersebut merupakan hasil perhitungan yang dilakukan pada Maret 2016. Penurunan persentase angka kemiskinan itu, lanjut dia, dikuti pula dengan penurunan jumlah penduduk miskinnya.

Advertisement

”Selama kurun waktu satu tahun dari 2015 ke 2016 ada lebih dari 5.000 orang penduduk Banyuwangi yang terangkat dari garis kemiskinan, atau dengan kata lain ada perbaikan pendapatan dari masyarakat,” kata Amin, Kamis (15/6/2017).

Amin menjelaskan, perhitungan tersebut berdasarkan survei sosial ekonomi nasional di kecamatan se-Banyuwangi dari data BPS pusat yang kemudian diverifikasi lagi di daerah. Beberapa komponen yang disurvei antara lain makanan dan minuman yang dikonsumsi rumah tangga, penerimaan dan pengeluaran rumah tangga, tingkat pendidikan dan aspek kesehatan.

“Misalnya, ada 236 komoditi yang menjadi komponen survei mulai beras sampai jajanan yang di konsumsi keluarga. Untuk pendidikan, tingkat sekolah, biaya pendidikan, dan bantuan yang didapatkan, semuanya dihitung selama satu tahun,” terang Amin.

Sementara itu, Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas mengatakan, data BPS terbaru ini menjadi panduan untuk menjalankan program berkelanjutan bidang sosial-ekonomi.

”Alhamdulillah kemiskinan kembali turun berdasarkan data resmi BPS. Terima kasih kepada seluruh warga, tokoh agama, tokoh masyarakat, TNI, Polri, swasta, BUMN, dan birokrasi yang selama ini terus bersinergi. Pekerjaan rumah ke depan masih berat, jadi sinergi perlu semakin erat agar masalah-masalah bisa diselesaikan secara bertahap,” ujar Anas.

Anas mengatakan, program pengentasan kemiskinan secara terpadu telah dan akan terus dilaksanakan serta disempurnakan. Mulai dari sektor pendidikan, kesehatan, pertanian, UMKM, dan pariwisata.

”Untuk masyarakat yang sangat rentan, dana sudah diperbesar ke pemerintah desa agar lebih cepat membantu, seperti untuk bedah rumah. Dari aspek administrasi, pengurusan surat pernyataan miskin (SPM) sebagai bekal mendapat jaminan kesehatan juga makin ringkas karena sudah diurus di tingkat desa dan kecamatan,” papar Anas.(*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.