Hanya 4 Desa di Blimbingsari Berani Pasang Baliho Transparansi Anggaran

TIMESINDONESIA, JAKARTA – Himbauan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPM-D) Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur agar pemerintah desa memasang papan transparansi anggaran desa, belum dilaksanakan dengan baik.

Dari pantauan TIMES Indonesia, sebagian besar desa di Banyuwangi belum memasang baliho anggaran pendapatan dan rencana penggunaan Dana Desa (DD) ataupun Alokasi Dana Desa (ADD).

Advertisement

Contohnya, di Kecamatan Blimbingsari, dari sepuluh desa yang masuk wilayah kecamatan yang baru dibentuk tahun ini itu, baru empat desa yang berani memasang baliho transparansi anggaran.

“Yang sudah memasang baliho, yakni Desa Kaligung, Bomo, Blimbingsari, dan Sukojati. Yang lain akan saya cek lagi,” jelas Kasi Pemerintahan dan Ketertiban Kecamatan Blimbingsari, Khoirul Anam, Rabu (26/7/2017).

Desa lain yang belum memasang, lanjutnya, adalah Gintangan, Karangrejo, Badean, Patoman, Watukebo dan Kaotan.

Sebenarnya, ungkap Anam, dalam setiap pertemuan rutin, pihaknya telah berkali-kali menegur pemerintah desa untuk segera memasang baliho transparansi anggaran desa.

“Padahal DPMD telah mengirim surat ke setiap desa agar transparan anggaran,” sesal Anam.

Sebelumnya diberitakan, Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas, mengintruksikan agar seluruh desa di Banyuwangi menerapkan transparansi dalam pengelolaan anggaran.

Jumlah anggaran dan peruntukannya harus diumumkan pada publik. Transparansi bisa dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya dengan memasang banner pemetaan pengelolaan anggaran di setiap kantor desa. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.