Ini Rekomendasi Sidang Komisi Konferencab PCNU Banyuwangi

TIMESINDONESIA, BANYUWANGI – Pemberdayaan Ekonomi Keumatan menjadi pokok utama yang dibahas dalam sidang pleno komisi dalam Konferencab Pimpinan Cabang Nahdlatul (PCNU) 2018. 

Meski sering dibahas dalam setiap Konfercab, akan tetapi hal tersebut tidak pernah digarap secara serius oleh kepengurusan, sehingga pencapaian PCNU khususnya di bidang ekonomi tidak maksimal.

Advertisement

Pantauan TIMES Indonesia, dalam pembahasan tersebut, peserta menyarankan agar PCNU Banyuwangi melalui Lembaga Perekonomian Nahdlatul Ulama betul-betul menggarap program tersebut secara serius dan profesional. 

Seperti produk Air minum Nusantara (AMNU) yang telah diluncurkan oleh PCNU beberapa waktu lalu yang dirasa masih belum maksimal. Hal itu sebenarnya bisa diatasi ketika ada kerjasama secara profesional yang dilakukan oleh cabang dengan MWC dan ranting. 

"MWC dan ranting bisa menjadi agen marketing sementara warga NU bisa menjadi konsumen tetapnya,” ujar salah satu peserta, Minggu, (22/4/2018).

Sementara itu Taufik Ismail dari MWC NU Blimbingsari menyampaikan, dengan kemajuan yang telah dicapai oleh Banyuwangi seharusnya NU mampu membaca peluang tersebut. Menurutnya pengembangan ekonomi kreatif bisa dilakukan oleh MWC dengan mengembangkkan potensi ekonomi yang ada di daerahnya.

Pembahasan lain adalah bidang pendidikan. Pembahasan tersebut mengarah pada peran LP Ma’arif dalam upaya pengembangan pendidikan di Banyuwangi. 

Seperti yang diungkapkan oleh perewakilan MWC NU Tegaldlimo, seharusnya LP Ma’arif benar-benar melakukan pembinaan kepada lembaga-lembaga di bawah naunganya. Ia menycontohkan, selama ini hubungan antara sekolah dengan LP Ma’arif hanya sebatas hubungan formal saja yaitu ketika akan melaksanakan ujian Ma’arif saja, selain itu tidak pernah.

"Kami merekomendasikan agar LP Ma’arif melakukan pembenahan oragnisasi secara menyeluruh serta mempertegas dan memperjelas hubungan antara LP Ma’arif dengan sekolah-sekolah di bawah naungannya, agar bisa memiliki kekuatan untuk melakukan intervensi kepada lembag dibawahnya. Tapi hal tersebut harus di imbangi dengan pelayanan dan pembinaan yang dilakukan secara continue," ungkapnya.

Hasil sidang komisi ini nantinya akan dijadikan pembahasan utama dalam rapat kerja (raker) pengurus PCNU masa khidmat 2018 - 2023.(*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.