APTRI Sampaikan Aspirasi Petani Tebu langsung di Depan Musdhalifah Machmud

TIMESINDONESIA, JEMBER – Kedatangan Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Pertanian Kemenko Perekonomian Musdhalifah Machmud ke Jember, Jawa Timur pada Minggu (6/5/2018) kemarin, dimanfaatkan oleh Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI), untuk menyampaikan aspirasi dan keluhan.

Dalam dialog tersebut, salah seorang perwakilan APTRI, Edy Sunardi, mengemukakan beberapa hal yang masih menjadi pertanyaan dan keluhan para petani tebu.

Advertisement

Di antaranya, masalah hasil giling gula tahun lalu yang belum terbeli akibat kegagalan pemerintah mendorong Bulog membeli gula petani, sehingga menumpuk di gudang.

Selanjutnya, masalah modal petani, yaitu masalah Kredit Untuk Rakyat (KUR) khususnya petani tebu yang hanya bisa digunakan sekali, setelah lunas tidak bisa digunakan lagi. Padahal petani butuh modal untuk terus bisa menanam.

Kemudian yang ketiga, lanjut Edy, masalah penetapan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) pada gula. Pasalnya, jelang musim giling antara petani dan pihak pabrik gula (PG) harus ada kontrak giling. Maka jika HPP tidak ditentukan akan meresahkan petani. 

"Terakhir, bagaimana pemerintah membuat regulasi yang jelas untuk membeli gula petani, sehingga pemerintah memiliki data jumlah gula yang dihasilkan oleh petani di Indonesia dan menjadi pertimbangan impor," kata Edy.

“Kalau kurang boleh impor, kalau cukup sebaiknya tidak perlu impor. Intinya kami butuh regulasi yang berpihak kepada petani," imbuhnya.

Mendengar keluhan tersebut, Musdhalifah langsung memberikan tanggapan. Untuk keluhan pertama, pihaknya langsung meminta data berapa gula petani yang belum terjual. Untuk keluhan kedua, dia berjanji akan menyapaikannya ke Kementerian Perekonomian.

Menurutnya, semua keluhan tersebut akan dibawa dalam rapat terbatas dengan Kementerian Pertanian dan Perdagangan.

"Saya minta data pasti gula yang belum terbeli secepatnya, juga terkait kredit ini seharusnya kalau lunas bisa mengajukan kembali," katanya.

Sementara di sisi lain, ketua Pembina APTRI Arum Sabil yang menjadi pemandu dialog meminta, sebelum ditetapkannya HPP, maka PTPN yang membawahi PG, harus mengosongi HPP dalam kontrak giling.

Tampak hadir dalam dialog tersebut di antaranya Direktur Holding PTP 3 Holidi, Dirut PTPN Xl, Kepala Puslitkoka Dr Misnawi, ratusan pengurus APTRI dari dari masing-masing unit PG dari Malang, Pasuruan, Probolinggo, Lumajang, Jember, Bondowoso, dan Situbondo. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.