Infrastruktur Kelistrikan Palu Pasca Gempa Donggala-Palu Hampir 100 persen Pulih

TIMESINDONESIA, JAKARTA – Infrastruktur listrik di wilayah Palu, Donggala dan sekitarnya, sampai hari ini, pasca gempa Donggala-Palu delapan belas hari lalu, sudah hampir 100 persen pulih. 

"Sudah hampir kembali seperti semula, seperti sebelum terjadinya gempa bumi dan tsunami. Kecuali untuk daerah-daerah yang bangunannya sudah ambruk, masih harus menunggu bangunannya selesai dulu," ujar Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan.

Advertisement

 Data yang dirilis PT PLN menyebutkan, 7 gardu induk telah beroperasi seluruhnya, termasuk 2.049 gardu distribusi juga telah beroperasi dan menyediakan 101 megawatt (MW) listrik untuk Palu. Daya yang tersedia di atas beban puncak yang sebesar 81,72 MW.

Sebanyak 45 penyuling (feeder) juga telah pulih 100 persen dan mensuplay listrik bagi pelanggan prioritas, yakni 15 perkantoran, 2 PDAM, 8 rumah sakit, 10 bank dan ATM, 11 SPBU, 18 BTS, 17 pusat ekonomi, dan 17 tempat ibadah.

Selain itu dari 77 genset yang tiba di Palu, 68 diantaranya telah didistribusikan ke berbagai daerah di Palu, Donggala, dan Sigi. 8 alat berat dan alat bantu, seperti crane, mobil, dan sepeda motor, juga telah dikerahkan sebagai armada pendukung percepatan perbaikan jaringan.

Saat ini, 570 orang relawan PLN dari seluruh Indonesia terus menyusuri daerah terkena dampak bencana hingga ke pelosok. Jumlah relawan menyesuaikan dengan pekerjaan yang tersisa di sisi distribusi.

Untuk membangun kembali Kota Palu, Jonan telah menugaskan Badan Geologi Kementerian ESDM memberikan pendampingan dan rekomendasi wilayah mana saja yang dapat dijadikan hunian.

Begitu insfrastruktur listrik di wilayah gempa Donggala-Palu dan sekitarnya sudah hampir 100 persen pulih, Jonan juga menyebutkan bahwa Badan Geologi Kementerian ESDM saat ini sedang melakukan asistensi kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, Pemerintah Kota Palu, dan Pemerintah Kabupaten Donggala serta Sigi untuk memberikan rekomendasi wilayah mana saja yang bisa dibangun kembali menjadi hunian dan tidak bisa untuk dibangun sama sekali. "Sekarang sedang berunding, karena melibatkan Kementerian dan Lembaga lain," ujar Jonan. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.