Ketua F-PKB Pamekasan Curiga DD-ADD Dikorupsi 

TIMESINDONESIA, PAMEKASAN – Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB) DPRD Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur, Samsuri curiga, bahwa Dana Desa dan Alokasi Dana Desa (DD-ADD) yang dikucurkan oleh pemerintah pusat dan daerah, dikorupsi oleh oknum pejabat desa. Kecurigaan itu, didasari fakta di lapangan karena banyaknya infrastruktur yang tidak tuntas. 

Menurut Samsuri, banyak jalan poros dan saluran air di desa-desa yang tidak tuntas dibangun. Meskipun ada, kualitasnya jauh dari standar layak. Sebab, belum satu tahun fasilitas itu dibangun, sudah rusak.

Advertisement

"Saya curiga, DD dan ADD cenderung dimanfaatkan menjadi penghasilan tambahan bagi para oknum Kades, bukan untuk memaksimalkan program," terang Samsuri, Jumat (8/2/2019). 

Politis PKB Pamekasan ini menambahkan, masyarakat di bawah juga mengeluh terkait status kepala desa yang berubah menjadi kontrak dan kontraktor berstatus kepala desa. Status ganda tersebut, menyebabkan DD-ADD mudah dikorupsi dan disalahgunakan.

"Keluhan masyarakat di bawah ada status ganda kepala desa sebagai kontraktor," ungkapnya. 

Oleh sebab itu, pihaknya meminta kepada inspektorat Pemkab Pamekasan, untuk melakukan pengawasan secara serius dan ketat terhadap pelaksanaan pembangunan yang bersumber dari DD dan ADD. Hal itu penting dilakukan, dalam rangka menepis atau menjawab kecurigaan masyarakat, serta memastikan bahwa DD dan ADD tidak disalahgunakan. 

"Sangat berbahaya jika DD-ADD dikorupsi. Pembangunan bisa terhambat dan pelakunya bisa dipidana berat," ungkap anggota Komisi IV DPRD Pamekasan ini. 

Di Kabupaten Pamekasan, DD yang dicairkan ke 178 desa di Pamekasan, dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Tahun 2015, Kementerian Desa mencairkan Rp 100 miliar, 2016 Rp 121 miliar, 2017 Rp 154 miliar, 2018 Rp 162 miliar. Dan tahun 2019 ini DD Kabupaten Pamekasan meningkatkan lagi menjadi Rp 198 miliar. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.