Dalami Suap Meikarta, KPK RI Panggil Saksi dari DPRD Bekasi dan Provinsi Jabar 

TIMESINDONESIA, JAKARTA – Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi RI (KPK RI) mengagendakan pemeriksaan terhadap dua saksi DPRD Jabar. Mereka akan diperiksa terkait kasus suap terkait pengurusan perizinan proyek Meikarta di Kabupaten Bekasi.

Keduanya merupakan DPRD dari dua daerah yang berbeda, yakni, Waras Wasisto Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dan Soleman Anggota DPRD Kabupaten Bekasi.

Advertisement

Menurut Kabiro Humas KPK, Febri Diansyah, mereka akan diperiksa untuk dimintai beberapa keterangan terkait kasus Meikarta yang dalam hal ini menjerat Iwan Kaniwa (IWK) sebagai tersangka.

"Waras Wasisto dan Soleman akan diperiksa untuk mendalami bukti-bukti yang berkaitan dengan tersangka IWK mantan Sekda Jabar," kata Febri kepada Wartawan di gedung KPK RI, Jl. Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Selasa (20/8/2019).

Sebelumnya pada tanggal 29 Juli 2019, KPK RI telah menetapkan IWK, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat periode 2015- sekarang bersama BTO mantan Presiden Direktur PT. Lippo Cikarang sebagai tersangka dalam dua perkara dugaan tindak pidana korupsi.

Perkara ini berawal dari kegiatan tangkap tangan pada 14 dan 15 Oktober 2018. Dalam kegiatan tangkap tangan saat itu, KPK RI mengamankan uang SGD 90.000, Rp513 juta, 2 unit mobil, dan menetapkan 9 orang sebagai tersangka dari unsur Kepala Daerah, Pejabat di Pemkab Bekasi dan pihak swasta.

Sembilan orang tersangka tersebut telah divonis dari Pengadilan Tipikor pada PN Bandung di Jawa Barat.

Sedangkan terhadap tersangka IWK, dilakukan penyidikan dalam perkara dugaan suap terkait dengan Pembahasan Substansi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten Bekasi Tahun 2017. 

Tersangka IWK diduga melanggar pasal Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Selain itu, terhadap tersangka BTO dalam perkara dugaan suap terkait dengan pengurusan perizinan proyek pembangunan Meikarta di Kabupaten Bekasi. Tersangka BTO melanggar pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menurut Febri dalam perkara ini, KPK RI akan terus melakukan pengembangan sebagai bagian dari upaya KPK untuk mewujudkan perizinan yang bersih, transparan dan antikorupsi. Jika perizinan diberikan karena suap, padahal perizinan tersebut tidak sesuai dengan peruntukan lahan di sebuah daerah, maka korupsi seperti ini akan beresiko menimbulkan efek domino kerusakan yang lain.

Praktik korupsi dalam proses perizinan akan mengganggu upaya bersama Pemerintah yang sedang meletakkan perizinan yang bebas dari korupsi sebagai prioritas, sebagaimana disebutkan pada salah satu bagian dari pidato Presiden RI tentang Visi Indonesia beberapa waktu yang lalu

"KPK memandang, fokus untuk mendorong investasi, pembangunan infrastruktur, hingga distribusi kesejahteraan yang adil untuk Rakyat Indonesia perlu didukung dengan keseriusan melakukan pemberantasan korupsi. Oleh karena itu, KPK akan mendukung upaya perbaikan tersebut sesuai dengan kewenangan KPK, baik melalui tugas Pencegahan ataupun Penindakan," ujar Kabiro Humas KPK RI ini. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.