KPK Diminta Awasi Tender PT Kereta Api Indonesia

TIMESINDONESIA, JAKARTA – Sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Organisasi Kemahasiswaan dan Pemuda meminta KPK turun tangan mengawasi tender atau pengadaan barang dan jasa di DAOP I dan II PT Kereta Api Indonesia (KAI).

Demikian disampaikan Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat Gerpita Anti Korupsi, Abdul Aziz dalam keterangan pers yang diterima TIMES Indonesia, di Jakarta, Sabtu (28/12/2019).

Advertisement

"Kemarin kita sudah kirim surat untuk pimpinan KPK dengan maksud agar bisa turun tangan mengawal semua tender atau pengadaan barang dan jasa di PT. Kereta Api Indonesia, kita tahu di KAI ini banyak terindikasi penyelewengan terhadap keuangan yang mengakibatkan kerugian bagi negara," ujarnya.

Senada, Ketua Presidum Perhimpunan Mahasiswa Jakarta, Rohadi Rahadian juga meminta hal yang sama kepada Firli Bahuri cs agar turun langsung mengawasi tender BUMN plat merah itu untuk memastikan tidak ada konspirasi jahat yang dapat merugikan keuangan negara.

"Pimpinan KPK yang baru harus mampu membuktikan jika mereka memang bisa bekerja untuk menyelamatkan uang negara, jangan sampe KAI jadi bancakan bagi pejabatnya yang haus fulus dan fulus," ucap Rohadi.

Menurutnya, kasus penyelewengan tender di perusahaan-perusahaan BUMN, terutana di PT Kereta Api Indonesia, antara lain kasus dugaan korupsi lahan PT KAI yang mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp 39,7 miliar.

"Kemudian terkait adanya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, dimana PT Kereta Api Indonesia melakukan diskriminasi dan persekongkolan terkait pengadaan 20 unit lokomotif CC 204 tahun 2009 dengan nilai lebih dari Rp. 366 Miliar," tandas Rohadi.

Sampai berita ini dirilis, redaksi TIMES Indonesia belum bisa tersambung dengan pihak PT Kereta Api Indonesia untuk dimintai konfirmasi dan klarifikasi atas dugaan suap pengadaan barang dan jasa di DAOP I dan II PT Kereta Api Indonesia. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.