Waspada Sentimen Ras di Tengah Konflik Natuna

TIMESINDONESIA, SURABAYA – Tiongkok telah melakukan pelanggaran batas wilayah di perairan Natuna, Indonesia. Hubungan dua negara bersahabat itu kini memanas. TNI melaksanakan operasi siaga tempur terkait pelanggaran kawasan dan digelar untuk melaksanakan pengendalian Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) laut Natuna Utara. 

Pemerhati politik dan intelijen dari Generasi Optimis (GO) Indonesia, Tigor Mulo Horas Sinaga mengatakan, operasi siaga tempur ini wajib dilakukan, karena Tiongkok sendiri mengklaim daerah yang dilalui kapalnya di Natuna sebagai daerah teritorinya sendiri. 

Advertisement

"Argumen mereka adalah sembilan garis putus-putus (Nine Dash Line)," kata Horas, Senin (6/1/2020).

Ia menegaskan, masuknya 30 kapal nelayan Tiongkok ke laut Natuna yang dikawal 2 kapal Coast Guard dan 1 kapal pengawas perikanan Tiongkok jelas merupakan pelanggaran batas wilayah ZEE Indonesia. 

Batas tersebut sudah ditetapkan oleh United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) tahun 1982 dan Tiongkok salah satu partisipan dari UNCLOS 1982, jadi mereka wajib menghormati pelaksanaan UNCLOS 1982.

Pada saat yang sama Horas mengingatkan agar masyarakat waspada terhadap pihak-pihak tertentu yang ingin menggunakan situasi panas di laut Natuna untuk membangkitkan sentimen ras di tanah air.

"Apa yang terjadi di laut Natuna tidak perlu dipolitisir. Apa yang terjadi di laut tetaplah terjadi di laut, tak perlu dibawa ke darat," katanya.

Di kesempatan yang sama, Ketua Dewan Pembina Generasi Optimis (GO) Indonesia, Mangasi Sihombing mengatakan, pihaknya mengapresiasi langkah tegas Panglima TNI dan KSAL yang taktis mengatasi potensi gangguan kedaulatan wilayah RI.

Secara khusus mantan diplomat senior untuk negara-negara Eropa Timur itu mendukung Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan I TNI Laksamana Madya Yudo Margono yang sigap menggelar operasi dengan menurunkan dua unsur KRI untuk mengusir kapal ikan dan kapal coast guard Tiongkok ke luar Laut Natuna.

"Kami mendukung TNI yang kini melakukan operasi gabungan di wilayah Natuna Utara dan yang akan menambah 4 KRI lagi. Kita optimis TNI dan rakyat Indonesia mampu atasi ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan yang mengarah kepada Ibu Pertiwi," ujar Mangasi.

Mantan Duta Besar RI untuk Hungaria, Kroasia, Bosnia, serta Makedonia itu juga memberi apresiasi atas tindakan cepat Menteri Luar Negeri Retno Marsudi yang langsung mengirim nota protes ke Pemerintah Tiongkok saat kapal-kapal mereka berkeliaran di perairan Natuna. Menteri Retno juga telah memanggil Dubes Tiongkok untuk Indonesia. 

"Klaim Tiongkok bahwa perairan Natuna Utara menjadi bagian dari wilayahnya sesuai Nine Dash-Line itu kan berdasarkan sejarah. Masa hukum internasional UNCLOS kalah dengan sejarah, tidak boleh sepihak begitulah," tegas Mangasi lagi.

Mantan Dirjen Informasi dan Diplomasi Publik Kementerian Luar Negeri itu pun mengingatkan kembali agar seluruh rakyat Indonesia waspada terhadap upaya pihak tidak bertanggung jawab yang ingin memperkeruh dan memanfaatkan situasi di Natuna sebagai provokasi sentimen ras.

Sementara itu, Horas Sinaga, pemerhati politik dan intelijen dari GO Indonesia mengatakan pihaknya memberi dukungan penuh kepada TNI yang siap siaga bertempur membela kedaulatan NKRI.

Namun di sisi lain, dukungan GO Indonesia kepada kesiapan tempur TNI, secara tak langsung justru berbeda dengan respons Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang cenderung diaminkan Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.

Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menanggapi santai situasi di Natuna. Menurutnya semua orang harus tenang dan menyatakan bahwa pihaknya sedang mengusahakan semua masalah di Natuna dapat diselesaikan dengan baik dan damai. 

"Kita cool (tenang) saja. Kita santai kok dan kita selesaikan dengan baik. Bagaimanapun China negara sahabat," kata Prabowo di Jakarta Pusat, Jumat (3/1/2020) lalu.

Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan pun meminta semua pihak tidak membesar-besarkan masalah di Natuna. Menurutnya, situasi ini bisa menjadi introspeksi pemerintah yang kurang jumlah kapal penjaga siaga di Natuna dan sekarang pun sedang dilakukan peningkatan mutu pada Badan Keamanan Laut (Bakamla).

"Sebenarnya enggak usah dibesar-besarinlah. Kalau soal kehadiran kapal itu, kan kita juga kekurangan kemampuan kapal untuk melakukan patroli di ZEE kita itu. Sekarang memang coast guard kita itu," ungkap Luhut, di kantornya, Jumat (3/01/2020).

Luhut menilai kalau tidak ada penjagaan di Natuna kapal negara lain bisa masuk dengan mudah. Menurutnya hal itu terjadi karena belum ada kapal penjaga yang cukup sehingga saat ini Bakamla sedang diproses agar menjadi coast guard yang mumpuni sekaligus lengkap dengan peralatannya.

Pernyataan Horas, Prabowo, dan Luhut kini menjadi diskusi hangat dalam komunitas intelijen dan politik. Tiongkok mengklaim ada Nine Dash Line alias sembilan garis putus-putus. Horas dan Luhut menyatakan pemerintah Indonesia tidak pernah mengakui klaim tersebut.

Di lain pihak, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan, Pemerintah RI tidak akan membentuk tim negoisasi dengan Tiongkok. Pemerintah RI akan mempertahankan kedaulatan dengan mengusir kapal-kapal Tiongkok dari perairan Natuna.

"Karena kalau kita mau berunding, kita mengakui kalau ada sengketa. Ini tidak ada sengketa dan milik Indonesia secara penuh. Kalau cari masalah ya kita usir dengan segala kemampuan kita. Kalau mau dipermasalahkan berarti itu multilateral urusan PBB, bukan urusan China dan Indonesia," ujar Mahfud di Malang, Jawa Timur, Minggu (5/1/2020). (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.