Geger Jual Pulau Tabuhan, Pemkab Banyuwangi Dialog Bersama Masyarakat

TIMESINDONESIA, BANYUWANGI – Isu jual Pulau Tabuhan sempat menggegerkan masyarakat Banyuwangi, mengingat pesona bahari yang berada di Selat Bali itu adalah salah satu aset vital bagi bumi Blambangan. Pemkab Banyuwangi berdialog bersama masyarakat di ruang rapat Mas Alit Kantor Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.

Dalam audiensi tersebut, dihadiri langsung stakholder terkait dan pemerhati pariwisata Banyuwangi, khususnya masyarakat pesisir yang tak jauh dari Pulau Tabuhan, yakni warga Wongsorejo.

Advertisement

Sekretaris Daerah (Sekda) Banyuwangi Mujiono mejelaskan bahwa dalam pengembangan pulau Tabuhan, rumor yang berkembang bukan dijual oleh investor, tetapi akan disewakan oleh investor paragon group selama 20 tahun kedepan. Tentunya dilandasi beberapa pertimbangan yang sangat matang, dan pioner utama dalam pengembangan tersebut salah satunya pelibatan masyarakat lokal.

"Sebenarnya teman-teman itu sangat menerima sekali, namun dengan catatan-catatan, artinya keterlibatan masyarakat pesisir ini harus betul-betul dilibatkan, jangan sampai kehilangan suatu kegiatan, intinya kan semuanya pengen ada dampak kesejahteraan," kata Mujiono, Selasa (11/02/2020).

Mujiono menegaskan pengembangan pulau Tabuhan tidak sepunuhnya untuk investor asing, namun dari 5,3 hektare terdapat 1 hektare untuk kawasan publik. Ia juga menyatakan tidak hanya soal ekonomi semata, namun juga memerhatikan kaidah kelangsungan ekologi dan aspek sosial dari pengembangan tersebut.

Berdasarkan data Pemkab Banyuwangi, Luas wilayah pulau Tabuhan sendiri sebesar 5,3 hektare, yang meliputi laut, pantai dan daratan.

Dalam konsep perencanaannya, Pulau Tabuhan terbagi kedalam lima zonasi, yakni zona kedatangan dan keberangkatan yang terdapat fasilitas dermaga (Jeti), zona penerima terdapat resto, mushola, pusat kuliner, pusat oleh-oleh, kemudian zona konservasi (Area Ruang Terbuka Hijau), zona hunian terdapat 12 Cottange diatas air dan zona utilitas meliputi IPAL, listrik surya, desalinasi air laut serta terdapat fasilitas helipad.

"Ini momentum yang bagus, moment ini jangan disia-siakan. Kapan lagi, mumpung ini juga ada yang berminat dengan Pemerintah Daerah, baru kita buatkan MOU dan setelah itu PKS (Perjanjian Kerjasama), jadi dilapangan saat ini belum ada realisasi fisik," jelasnya.

Mujiono mengatakan bahwa masyarakat pesisir Wongsorejo terutama nelayan yang biasanya mencari ikan disana akan tetap diberikan akses untuk mencari ikan seperti sediakala.

"Apa yang disampaikan oleh teman-teman, kita sampaikan di forum tanggal 18 Februari 2020 kepada investor untuk menyampaikan secara detail terkait konsep pulau Tabuhan," imbuhnya.

Ketua Asosiasi Pokdarwis Kabupaten Banyuwangi Sukirno Wildan mengaspirasikan harapannya agar masyarakat sekitar tetap dilibatkan dalam pengembangan pulau Tabuhan tersebut.

"Hanya satu sih tetap dilibatkan, tujuan awal adalah bukan untuk kepentingan pribadi, tapi untuk kepentingan orang banyak," kata Wildan.

Wildan mengungkapkan beberapa catatan permintaan dari masyarakat agar para nelayan tetap memanfaatkan Pulau Tabuhan, tidak ada pembatasan untuk penangkapan ikan, angkutan wisata yang dari beberapa wilayah selatan, baik itu dari titik pemberangkatan Pantai Cacalan, Pantai Grand Watudodol, Pantai Bangsring Under Water (Bunder), Pantai Kampe tetap dilibatkan, dengan tetap menggunakan perahu tradisional.

"Intinya kita sepakat dan mendukung, apabila permintaan yang kita ajukan itu dipenuhi, dan kita tidak akan menolak," ujar Sukirno Wildan, Ketua Asosiasi Pokdarwis Kabupaten Banyuwangi. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.