Pemuda Muslimin Kota Palu Dukung Pemprov Tolak Bandara Beroperasi

TIMESINDONESIA, PALU – Ketua Pengurus Daerah Pemuda Muslimin Kota Palu, Siddiq Djatola, mendukung langkah Gubernur Sulteng Longki Djanggola yang memilih menolak bandara kembali beroperasi. Sebab, dibukanya bandara dianggap dapat menjadi pemicu meningkatnya kasus pasien positif Covid-19 di Sulawesi Tengah. 

Kementerian Perhubungan telah memutuskan membuka kembali akses moda transporasi sejak Kamis (7/5/2020).  Salah satunya moda transportasi udara. 

Advertisement

Penolakan bandara beroperasi dituangkan melalui Surat Gubernur Sullteng tentang nomor 550/260/DIS.HUB tentang penundaan kelonggaran akses transporasi dari dan ke Sulteng tertanggal 8 Mei 2020. 

“Ini langkah yang tepat demi menyelamatkan nyawa masyarakat Sulteng,” kata Siddiq Senin, (11/5/2020). 

Keputusan Kemenhub itu tertuang dalam Peraturan Menteri Nomor 25 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi selama Musim Mudik 2020 untuk menekan Penyebaran Covid-19. 

Kemudian dikuatkan dengan Surat Edaran (SE) Dirjen Perhubungan Udara Kementrian Pehubungan Nomor 31 Tahun 2020 tentang Pengaturan Penyelenggaraan Transportasi Udara selama masa dilarang mudik Idul Fitri 1441 hijriah dalam rangka pencegahan penyebaran Corona Virus Disease atau Covid-19. 

Dengan diizinkannya Bandara beroperasi, Sidiq, menilai hanya akan menambah beban pemerintah daerah dalam melakukan percepatan penanganan Covid-19. Sebab, bandara merupakan salah satu penyebab masuknya wabah virus di Sulteng. 

Selain itu, Kota Palu saat ini telah ditetapkan sebagai derah transmisi lokal penyebaran virus di Sulteng. "Itu artinya, percepatan penanganan Covid-19 harus dilakukan maksimal dengan tidak mengoperasikan kembali bandara Mutiara Sis al Jufri," ungkapnya. 

Hingga Minggu, (10/5/2020) Pusat Data dan Informasi (Pusdatina) Covid-19 Sulteng, merilis jumlah pasien positif Covid-19 mencapai 83 orang dari sebelumnya 75 orang. 

Naiknya jumlah kasus pasien positif itu dikarenakan adanya penambahan sebanyak 8 orang berasal dari Kabupaten Buol.

"Saat puncak pandemi ini, mestinya pemerintah pusat memikirkan untuk tidak mengoperasikan bandara. Karena ini berbahaya sekali." terangnya. (*)
 

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.