DPRD Gresik Janji Perjuangkan Guru Diniyah dan Non-PNS dapat JPS

TIMESINDONESIA, GRESIK – DPRD Gresik, Jawa Timur berjanji akan memperjuangan guru madrasah diniyah dan non-pns untuk mendapatkan jaring pengaman sosial (JPS).

Seperti diketahui, Pemkab Gresik sepakat menganggarkan dana untuk JPS senilai Rp 210 miliar. JPS akan dibagikan ke 116 ribu penerima sebesar Rp 600 ribu selama tiga bulan (April, Mei, Juni).

Advertisement

Ketua DPRD Fandi Akhmad Yani mengatakan  guru diniyah dan non-pns tidak masuk menjadi calon penerima JPS. Maka dari itu, ia akan memperjuangkannya hingga para guru bisa mendapatkan bantuan.

"Jadi ini disampaikan dari Pergunu ada guru yang belum terdata ini yang kami tangkap. Nanti akan kami komunikasikan dan tindaklanjuti ke Bappeda," kata Yani usai hearing bersama Pergunu (Persatuan Guru NU) Gresik, Senin (11/5/2020).

Politikus PKB ini menuturkan, pandemi corona ini sangat berdampak bagi ekonomi sosial di masyarakat. Bahkan, semua profesi pun terdampak adanya pelambatan ekonomi.

Diungkapkan Yani, guru juga terdampak dengan pandemi ini. Maka dari itu, ia juga meminta kepada Pergunu untuk mendata seluruh guru diniyah dan non-pns  mendapatkan bantuan sosial yang bersumber dari APBD.

"Jadi kita akan perjuangkan. Semoga jaring pengaman sosial dari pemda ini bermanfaat. Kami juga apresiasi Pergunu yang proaktif menjalin komunikasi dengan kita," tambahnya.

Senada dengan Yani, Wakil Ketua DPRD Gresik Ahmad Nurhamim menambahkan, memang saat ini yang membuat lamban dalam penyaluran JPS adalah data base kemiskinan yang belum ada dan belum update. Saat ini pemkab masih berkecimpung soal pendataan serta verifikasi hingga ke desa. Ia meminta, pemerintah bekerja lebih cepat dan akurat. Sehingga JPS cepat tersalurkan.

"Pemkab belum punya data base akurat, yang bisa upgrade setiap saat. Ini kelemahan kita. Seperti pandemi ini pendataan sangat menyita waktu," jelasnya. 

Sementara itu Ketua Pergunu Gresik Syamsul Anam berharap dewan bisa memperjuangkan guru diniyah, non-pns yang juga terdampak corona bisa mendapatkan bantuan sosial.

Anam menyebut, ada banyak guru yang belum terdata JPS. Sebab yang terdata hanya guru non-formal atau guru diniyah. Bahkan, kendala di lapangan kata Anam, Pemdes tak tahu kalau guru diniyah dan non-pns bisa mendapatkan manfaat JPS.

"Jadi yang terdata di Bappeda itu guru non-formal, yang guru formal dari Kober hingga SMA SMK belum," jelasnya.

Anam menjelaskan, saat ini ada 12 ribu guru non formal dan 16 ribu guru formal yang mengajar dari tingkat TK hingga SMA. Maka dari itu, ia ke dewan untuk memperjuangkan agar mendapatkan bantuan JPS.

"Total kalau sementara data base, diniyah non formal yang masuk. Namun guru formal dari TK ke SMA belum masuk. Kami ke dewan agar nasib guru yang terdampak Covid-19," imbuhnya usai melakukan audiensi dengan DPRD Gresik. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.