Program Semarang Smart City sebagai Upaya Perampingan Pelayanan

TIMESINDONESIA, SEMARANG – Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi menjadi salah satu pembicara virtual meeting Asosiasi Penyelenggara Jasa Informasi Indonesia (APJII) -dan Forum Orangta Anak Spesial Indonesia (FORKASI). Dalam acara itu, dia meceritakan sejumlah upaya dalam membangun jaringan komunikasi di untuk mewujudukan Semarang Smart City yang menyambungkan seluruh stakeholder.

Dalam kegiatan yang bertema "Kesiapan Infrastruktur Menghadapi Era Normal Baru" yang diselenggarakan pada Rabu (22/7/2020), Wali Kota yang akrab disapa Hendi itu mengatakan Kota Semarang memiliki tantangan dalam mengupayakan pembangunan secara menyeluruh. Hal itu tak terlepas dari sisi geografis yang tidak seragam serta wilayahnya terhitung sangat luas dibanding kota - kota besar lain di Indonesia untuk ukuran Kota Madya.

Advertisement

Untuk itu dirinya merasa perlu untuk menyambungkan seluruh daerah, agar masyarakat dapat berkomunikasi dengan mudah kepada pemerintah.

Hendi menceritakan bahwa program smart city dimulai pada tahun 2013. Namun dirinya menegaskan bahwa poin utama Smart City yang dibangunnya tidak hanya sekedar soal digitalisasi.

"Sepakat dengan Prof. Hono (Prof. Dr. Ir. Suhono. HS, M. Eng) kami meyakini bahwa Smart City tidak melulu berbicara persoalan TIK dan digitalisasi semata. Melainkan pada upaya merampingkan berbagai usaha yang dimiliki agar terwujud pelayanan yang lebih baik dan cepat," tegas Hendi.

Di sisi lain, konsep Semarang Smart City juga menjadi solusi keterbatasan jumlah pegawai di Pemerintah Kota Semarang, yang lebih sedikit dibanding daerah lain. Dipadu dengan konsep bergerak bersama sebagai wujud partisipasi 4 pilar pembangunan, Hendi meyakini sejumlah upaya menemukan solusi perbaikan. Di antaranya, melalui penyediaan 2.300 wifi, sistem e-government, e-monev, e-katalog lokal, perizinan online dan aplikasi Lapor Hendi.

Keberadaan berbagai sistem online ini, diakui Hendi mendapat respon yang sangat positif dari warga masyarakat. "Lapor Hendi misalnya, menjadi sarana warga masyarakat untuk menyampaikan berbagai curhat terkait masalah lingkungan sehingga dapat segera tertangani dengan SOP maksimal pelayanan 5 hari," ungkap Hendi.

Sejak tahun 2016, Lapor Hendi terus menjadi jujugan masyarakat menyampaikan permasalahan yang ada sekaligus menjadi salah satu dasar pengambilan kebijakan pembangunan Pemerintah kota Semarang karena bersumber langsung dari aspirasi masyarakat.

Tercatat, dari tahun ke tahun kepercayaan masyarakat untuk ikut melapor dan mengawasi pembangunan terus meningkat. Di tahun 2016 sebanyak 2.537, tahun 2017 sebanyak 6.300,  tahun 2018 sebanyak 3300, dan tahun 2019 sebanyak 3.100 laporan, papar Hendi. Di sisi lain, pada saat pandemi ini, tren perijinan online juga mengalami peningkatan karena kebutuhan layanan perizinan di tengah aktivitas di rumah saja.

Seminar online yang dimoderatori oleh Tamara Geraldine tersebut juga mengundang sejumlah pembicara lain, diantaranya Dr. Ir. H. Suharso Monoarfa selaku Menteri PPN dan Kepala Bappenas, Jamalul Izza Ketua Umum APJII, Prof. Dr.Ir. Suhono H.S, M. Eng, pakar Smart City sekaligus guru besar ITB dan sejumlah praktisi IT. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.