Kadin Majalengka Nilai Pemda Belum Berpihak Kepada UMKM

TIMESINDONESIA, MAJALENGKA – Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Majalengka menilai hingga saat ini Pemkab Majalengka belum berpihak kepada pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

Kadin Majalengka menilai perlu ada regulasi konkret guna keberlangsungan UMKM. Apalagi peluang adanya Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) untuk mendongkrak pusat ekonomi dinilai cukup besar.

Advertisement

Ketua Kadin Majalengka, Budi Victoriadi menilai saat ini pemerintah setempat memang telah mengeluarkan kebijakan terkait UMKM. Namun, kebijakan itu tidak memiliki konsekuensi yang kuat.

"Kami butuh regulasi yang jelas. Pernah ke Asda dan Dewan, tapi sampai saat ini tidak ada kelanjutannya. Regulasi jangan basa-basi. Terbitkan SK, Perbup atau semacamnya. Jangan berupa SE," ujarnya saat menjadi narasumber dalam diskusi di PWI Majalengka, Jumat (28/8/2020).

Di Kabupaten Majalengka, sebut dia, UMKM sejatinya sudah mulai menggeliat. Namun, seiring keberadaan BIJB keberlangsungan UMKM itu cukup terancam, jika tidak ada regulasi jelas yang berpihak.

Dia menjelaskan, seiring menggeliatnya BIJB dipastikan akan datang investor-investor dengan modal besar.

"Ke depan, kalau nggak punya regulasi jelas, (UMKM) Majalangka mati. 1000 UMKM bersatu, memang kuat. Tapi kalau 1 gajah (investor) datang, (UMKM-UMKM) akan mati," ucap Budi.

Ia mengaku dalam perjalanannya, Kadin Majalengka tidak pernah diajak untuk berdiskusi oleh pemerintah, saat mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan dunia usaha. Padahal, masukan dari para pelaku usaha menjadi suatu keharusan saat mengeluarkan sebuah kebijakan.

"Tanyalah ke UMKM, sebelum membentuk regulasi itu, (pelalu UMKM) harus diajak (diskusi). Saya, Ketua Kadin Majalengka aja tidak pernah diajak ngobrol," jelas dia. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.