Pulau Maitara Jadi Role Model Pulau Bebas Pornografi Anak di Malut

TIMESINDONESIA, SOFIFI – Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Maluku Utara (Malut) sukses menggelar acara Seribu Mimpi Maitara Untuk Anak Maluku Utara (SerbuMMi), di pantai wisata Pulau Maitara, Kota Tikep (Tidore Kepulauan) pada Kamis (24/9/2020).

Acara yang sedianya dihadiri Menteri PPPA RI I Gusti Ayu Darmawati (Bintang Puspayoga) itu harus diwakili oleh Deputi Perlindungan Anak, Nahar. Mengingat di waktu yang sama Menteri Bintang Puspayoga diminta Presiden RI Joko Widodo ke Istana Negara.

Advertisement

Nahar didampingi Ketua DPRD Kuntu Daud, Staf Ahli Gubernur Idham Umasangadji, Ketua Tim penggerak PKK Faoniah Djauhar Kasuba, Forkopimda Malut, Wali Kota Ternate Burhan Abdurahman dan Ibu, serta Kadis PPPA Musyrifah Alhadar, tiba di lokasi kegiatan pukul 10:01 Wit.

Rombongan dijemput langsung oleh Wali Kota Tidore Kepulauan Capt Ali Ibrahim, Wakil Wali Kota Muhammad Senen dan Forkopimda Tidore Kepulauan. Nahar dijemput dengan tarian selamat datang dan prosesi acara joko hale saat menginjakkan kaki di tanah yang familiar dengan uang seribu rupiah itu.

Laporan Kadis PPPA Musyrifah Alhadar mengatakan, tujuan dibentuknya Pulau Maitara Bebas Pornografi Anak adalah untuk melindungi anak-anak dari situs pornografi, meningkatkan inisiasi Pemerintah Pulau Maitara dan Desa/Kelurahan lain di Tikep dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan perlindungan anak dari bahaya pornografi.

Di samping itu, untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat dan stake holder lainnya tentang pentingnya melindungi anak, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, khususnya anak dan keluarga, serta menekan dan menurunkan angka perkawinan anak.

"Kami menjadikan Pulau Maitara Sebagai Role Mode Pulau Bebas Pornografi Anak di Maluku Utara,"jelas Musyrifah

Sementara Wali Kota Ali Ibrahim pada kesempatan itu mengucapkan selamat datang kepada Deputi Perlindungan Anak, Nahar di kota yang telah meraih penghargaan Adipura kesembilan kali tersebut. Bahkan, ia juga menyebut Tidore Kepulauan adalah kota kecil terbersih di dunia.

"Ini bukan kata Wali Kota, tapi bebersps pakar, para dosen se-Asia dan Amerika pada saat itu berkunjung ke Tidore. Dan itu terbukti, sembilan kali Adipura,"ujar Ali Ibrahim

Ali menyatarakn masyarakat Maluku Utara khususnya Tidore Kepulauan sangat mengharapkan kehadiran Menteri Bintang Puspayoga.

"Namun karena satu lain hal kami memahami. Kami sangat mengharapkan pada kesempatan yang akan datang, tolong kalau kunjungan ke salah satu daerah di Maluku Utara, supaya bisa menjawab yang kami tunggu-tunggu kedatangan Ibu (Menteri),"ucap Ali

Ia juga meminta Kementerian PPPA RI memperjuangkan Dana Alokasi Khusus (DAK) di tahun 2021 untuk 10 kabupaten/kota di Maluku Utara. Sehingga, mendukung kerja-kerja tim dalam mensosialisasikan Maluku Utara bebas pornografi anak.

Pada kesempatan yang sama, sambutan tertulis Gubernur KH Abdul Gani Kasuba yang dibacakan Staf Ahli Idham Umasangadji mengungkapkan, jumlah anak di Malut kurang lebih sebanyak 461.621 pada tahun 2019, 37.402 anak tersebut berada di Kota Tidore Kepulauan dan 680 diantaranya berada di Pulau Maitara ini.

Ia menyebut, data laporan kekerasan, belum pernah terlapor dan tercatat kekerasan baik terhadap perempuan maupun anak yang terjadi di Pulau Maitara.  Dengan kondisi tersebut, Pemprov sangat mendukung pencanangan Maitara sebagai Pulau Bebas Pornografi.

Ia berharap menjadi Pilot Project bagi wilayah lainnya dalam mewujudkan Perlindungan Anak, khususnya dari bahaya Pornografi serta berharap kepada Aparatur Desa dan semua elemen masyarakat berkomitmen dalam menjalankan sistem perlindungan anak.

"Mewujudkan Pulau bebas Pornografi bukan berarti Kita menolak pekembangan informasi khususnya melalui internet, namun dengan upaya bersama oleh seluruh unsur Masyarakat, Pemerintah dan Anak itu sendiri untuk berkomitmen agar anak-anak tidak terpapar dengan Pornografi,"jelasnya

Untuk itu, Gubernur mengajak semua pihak mulai dari Orang Tua, Guru, hingga Pemerintah Daerah untuk turut serta dalam upaya melindungi anak dari ancaman Pornografi dengan bersama-sama bergandeng tangan, dan menjaga agar anak-anak tidak menjadi korban dari teknologi ke depan.

Disebutkan, Anak, Orangtua dan Masyarakat menjadi Tiga Pilar Utama dalam ragka Perlidungan Anak, akan tetapi ketiga pilar itu dirasa belum cukup, maka negara punya kewajiban untuk mengintervensi persoalan-persoalan yang dihadapi oleh anak-anak.

"Dengan peran serta Masyarakat dalam pencegahan kekerasan dan perlindungan anak, maka akan semakin menunjang terwujudnya Kabupaten/Kota Layak Anak di Daerah Kita sekalian,"imbuhnya

Sementara sambutan Menteri PPPA yang disampaikan oleh Deputi Bidang Perlindungan Anak, Nahar menyampaikan, sumberdaya yang paling berharga bagi suatu negara adalah sumberdaya manusianya.

Menurutnya tidak ada negara maju tanpa sumberdaya manusia yang berkualitas. Disebutkan, investasi yang terbesar di indonesia berada di tangan 30,1% atau 79,55 juta anak Indonesia sesuai hasil sensus BPS tahun 2018. "Dari angka tersebut pentingnya kita memenuhi hak-hak anak," Ucapnya.

Selain itu, Nahar juga menjelaskan di Maluku Utara saat ini telah dicanangkan delapan Desa Bebas Pornografi. Untuk itu dirinya berharap, kedepan semakin banyak lagi desa/kelurahan di Maluku Utara yang memberikan komitmenya dalam mencegah pornografi anak," pintahnya.

"Harap diperhatikan, kegiatan ini jangan hanya sebatas serimonial saja tetapi benar-benar disertai dengan langkah konkrit. Untuk itu peningkatan kapasitas perangkat di empat desa sangat dibutuhkan.

Dirinya juga menambahkan, saat ini kementerian PPPA telah meratifikasi konvensi hak anak yang telah diturunkan kedalam berbagai undang-undang yang salah satunya undang-undang perlindungan anak.

Kegiatan pencanangan Pulau Maitara Bebas Pornografi juga dirangkaikan dengan pembacaan Komitmen bersama sebagai Pulau Bebas Pornografi, Penandatangan pakta integritas pencegahan perkawinan anak di Malut, Pengukuhan Bunda Forum Anak Maluku Utara kepada Ibu Hj Faoniah Jauhar Kasuba disertai dengan penyerahan cinderamata sekaligus peninjauan industri rumahan (pengolahan ikan fufu) hasil produk lokal. (adv)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.