Bawaslu Indramayu Kesulitan Rekut Pengawas Tempat Pemungutan Suara

TIMESINDONESIA, INDRAMAYU – Proses rekruitmen Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) oleh Bawaslu di Indramayu, terkendala oleh Sumber Daya Manusia (SDM) yang terbatas.

Pasalnya, rekrutmen PTPS oleh Bawaslu tak jarang harus 'berebut orang' dengan para pihak lain, seperti partai politik (parpol) atau tim sukses paslon, KPU, hingga pemerintahan kelurahan/desa setempat.

Advertisement

Karena itu, tak sedikit SDM yang memenuhi syarat sebagai PTPS, sudah tergabung sebagai tim sukses parpol tertentu misalnya.

Menurut Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Barat sekaligus Koordinator Divisi SDM, Wasikin Marzuki, banyak daerah yang kesulitan dapat SDM yang bagus untuk PTPS. Biasanya ini terjadi di kawasan-kawasan perbatasan, seperti wilayah Kabupaten Indramayu di bagian barat, seperti Cantigi dan sekitarnya.

"Kesulitan rekrutmen PTPS, khususnya di kawasan perbatasan, tak lepas dari keterbatasan SDM yang memenuhi syarat di suatu daerah," jelasnya, Kamis (8/10/2020).

Wasikin melanjutkan, padahal syarat menjadi seorang PTPS tidaklah sulit. Seperti berpendidikan minimal SMA, dan berusia minimal 25 tahun. Selain itu, juga tidak boleh memiliki peran ganda, seperti tak boleh menjadi tim sukses/pendukung, bahkan pengurus parpol maupun pasangan calon (paslon) tertentu. Kemudian, juga dilarang dobel tugas sebagai KPPS ataupun pengawas kelurahan/desa.

"Honor PTPS sendiri terbilang tak besar, dengan kisaran masih di bawah Rp1 juta. Namun, honor itu pun masih ditambah dengan upah lain (take home pay)," ungkapnya.

Meskipun begitu, resiko tugasnya pun terbilang besar. Ketika muncul masalah dalam pemilihan, maka PTPS-lah yang nanti harus mengambil keputusan. Terkadang, seorang PTPS akan dihadapkan pada situasi yang dilematis.

"Dengan resiko dan beban moral yang besar ini banyak yang akhirnya sungkan," tuturnya.

Meski dihadapkan pada dilema seperti itu, lanjutnya, pihaknya terus berupaya menyosialisasikan rekrutmen PTPS. Dia pun meminta Bawaslu setiap daerah bekerja keras dan menggunakan metode yang menarik agar warga berkenan bergabung.

Menurutnya, beban yang dianggap besar itu sebanding dengan perasaan megah atau rasa heroik yang muncul ketika seseorang berhasil menegakkan demokrasi.

"Keterlibatan warga dalam pemilu, dalam hal ini PTPS, sebetulnya bentuk cinta pada tanah air dan itu sebagian dari iman. Mengawasi jalannya pemilu adalah salah satu aksi patriotik untuk sama-sama menegakkan demokrasi," ungkapnya.(*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.