Ibu-Ibu PKK Banjarnegara Bahas Partisipasi Perempuan dalam Pengambilan Keputusan

TIMESINDONESIA, BANJARNEGARA – Sedikitnya 50 kader PKK desa di Kecamatan Bawang Kabupaten Bajarnegara, Jawa Tengah, Jumat (20/11/2020)  mengikuti sosialisasi dari Dinas Pemberdayaan Perempuan,  Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan  Keluarga Berencana dan  (DP3AP2KB) Provinsi Jawa Tengah, di Aula Balai Desa Majalengka, Kecamatan Bawang.

Kegiatan ini terselenggara atas kerja sama DP3AP2KB dan Komisi E DPRD Povinsi Jateng dan DP3AP2KB Bajarnegara bertujuan untuk memberikan  bekal kepada para ibu - ibu di Banjarnegara untuk mampu berkiprah dalam mengambil sebuah keputusan baik itu terkait  dengan kedinasan, organisasi maupun personal dalam lingkup keluarga.

Advertisement

Kagiatan ini dihadiri hadiri pula oleh sejumlah kades se Kecamatan Bawang beserta ketua tim penggerak  desa serta pengurus PKK.

Kabid  Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Kaluarga Berencana  (DP3AP2KB) Provinsi Jawa Tengah Ny Sri Dewi Indrayati dalam kesempatan itu menyampaikan bahwa kaum perempuan harus memiliki kemampuan setara dengan  kaum pria.Termasuk dalam hal mengambil keputusan.

Termasuk terkait politik. Karena dalam kehidupan berkeluarga pun tidak terlepas dari ilmu politik. "Dulu program sosialisasi seperti ini  bernama  pendidikan politik nasional," katanya.

Namun kemudian diubah menjadi Peningkatan Partisipasi Perempuan Dalam Pengambilan Keputusan. Tujuanya untuk  menjelaskan berbagai hal tentang perempuan dalam arti luas. "Di dalamnya juga ada politik dan ini harus dipahami oleh kaum perempuan apalagi sebagai pengurus PKK," jelas Sri Dewi Indrayati.

Contoh, di desa, ada anggaran untuk pemberdayaan perempuan, pastikan masalah anggaran tersebut dipahami. Sehingga saat musrenbangdes ibu PKK juga harus bisa menyampaikan usulan dengan data yang akurat. Dengan demikian kiprahnya  akan mewarnai.

Ini hanya sebuah gambaran kecil saja,  bagaimana peran ibu PKK dapat berkiprah membangun besa dibidang kesehatan bahkan kesejahteraan kaum.perempuan.

Sekretaris Komisi E DPRD Jawa Tengah, Hj Sri Ruwiyati SE MM menyampaikan peran pengurus PKK tidak terkecuali di desa sebenarnya sangat luas. Oleh karena itu, sosialisasi semacam ini sangat penting.

"Ibu - ibu tidak boleh kalah sama bapak - bapak dalam hal penguasaan ilmu pengetahuan, ketrampilan dan lain  sebagainya. Semua ini merupakan ujud dikesetaraan gender," kata Sri Ruwiyati.

Harapannya, penggerak PKK dapat berkiprah dalam pembangunan di daerah dan dapat bersinergi dengan pemerintah, khususnya guna menyelesaikan  masalah - masalah menyangkut perempuan.

Salah satu indikator yang perlu diketahui, keterwakilan perempuan di parlemen dapat menciptakan demokrasi yang berkualitas. Sebab, proses dan mekanisme pengambilan keputusan melibatkan peran gender secara berimbang.

Agustin Isnaeni  dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Banjarnegara menambahkan perempuan memiliki peran yang seimbang dengan kaum.

Termasuk termasuk ikut serta dalam merumuskan pembangunan di daerah. Secara mikro di desa, sebagai istri kades diharapkan mampu memberikan masukan agar kepentingan perempuan ini bisa diakomodir. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.