Ini Cerita Gus Yasin Mengenai Kegagalan Maju sebagai Caketum di Muktamar IX PPP

JAKARTA – Gelaran Muktamar IX PPP di Makassar, Sulawesi Selatan, menyisakan tanda tanya perihal pemilihan ketua umum Partai Persatuan Pembangunan.

Ini setelah putra mendiang ulama karismatik tokoh PPP dan Nahdlatul Ulama KH Maimoen Zubair, Taj Yasin Maimoen gagal mencalonkan diri sebagai Ketua Umum. Dalam Muktamar, muncul calon tunggal Suharso Monoarfa yang akhirnya terpilih sebagai ketua umum PPP secara aklamasi. 

Gus Yasin begitu sapaan akrabnya mengakui tidak mendapat informasi perihal adanya pendaftaran calon ketua umum dari panitia muktamar IX PPP. Meski diwaktu itu dirinya berada di Makassar pusat forum muktamar berlangsung.

Dia tidak bisa mengikuti forum karena kabar dihembuskan tidak adanya pemilihan ketua umum dalam forum muktamar tersebut. Saat formatur pembahasan tatib, Gus Yasin hanya dapat mengikuti pembukaan Muktamar saja.

"Sejak siang sudah dihembuskan tidak ada pemilihan dan akan aklamasi," ujarnya. 

Gus Yasin menceritakan memasuki rapat pembahasan tatib malam hari, sempat adanya skors. Dimana skors ini menunggu siapa saja yang akan maju menjadi ketua. Di sela skors ini ternyata formatur juga buka pendaftaran caketum artinya ada pemilihan ketua forum muktamar tersebut. 

Selain adanya pembahasan pencalonan caketum, dalam forum juga bahas salah satu draff aturan mensyaratkan calon pendaftaran caketum harus menjabat ketua DPW atau DPP selama satu masa bakti. Meski dalam pembahasan draff itu, DPW PPP Jawa Tengah mengintrupsi poin atau klausal. sebab dinilai mengganjal putra mbah Moen, Gus Yasin untuk maju sebagai caketum. 

"Sayangnya saya tidak diberi info dari forum perwakilan muktamirin maupun oleh panitia adanya pembahasan pencalonan," kenang Gus Yasin yang saat itu berada di luar forum Muktamar ke kepada TIMES Indonesia, Senin (21/12/2020) malam. 

Meski begitu, dirinya berharap suara aklamasi Suharso Monoarfa sebagai ketua umum PPP akan membawa partai ke arah lebih baik. Serta membawa perubahan dan mendengar para ulama, habaib, serta akar rumput partai.

"Semoga amanah ini dijalankan dengan baik. Tidak mengecewakan kader," ujar Gus Yasin.

Mengenai kemungkinan duduk di kepengurusan DPP PPP 2020-2025, Gus Yasin menjawab ada beberapa syarat harus dipertegas untuk kepengurusan DPP PPP.  Salah satunya, revitalisasi Majelis A’la PPP. Majelis ini mempunyai wewenang tertinggi yang bisa menegur ketua.

PPP lahir 1973 dari fusi 4 partai berazaskan Islam untuk beramar makruf nahi mungkar, maka sudah sepatutnya Majelis A’la diduduki kembali oleh kiai, ulama bukan politisi orang luar pesantren.

“Itu syarat wajib dan utama semisal di NU ada Syuriah, Tanfidziyah, dan di partai lain ada seperti itu. Ini lebih-lebih partai Islam, maka harus dinakhodai ulama,” ungkapnya.

Gus Yasin juga menyampaikan harapannya ke DPP, yakni kader PPP dari pusat, wilayah, cabang untuk sinergis dan sinkron. Tidak seperti sekarang. Dia mencontohkan pilkada terbaru, soal penentuan calon diusung partai dalam pilkada. Kader di daerah rapimcab mengusulkan ‘A’ akan tetapi justru DPP merekomendasikan ‘B’. "Alhasil, keputusan seperti itu tidak sinkron dan seperti ini merepotkan DPW, DPC serta kader dan militan partai," bebernya

Hal seperti itu menurut Gus Yasin justru akan mencederai atau mendholimi kader yang berada di bawah. "Mereka sudah pintar tidak seperti dulu, menurut apa kata politisi pusat. Pengurus dan kader PPP daerah dapat membaca bila itu diteruskan, marwah simpati partai islam akan sulit diterima masyarakat yang kian majemuk," ucapnya. (*)

Simak breaking news dan berita pilihan TIMES Indonesia langsung dari WhatsApp-mu!
Klik 👉 Channel TIMES Indonesia
Pastikan WhatsApp kamu sudah terpasang.