Akses dan Pendidikan Terbatas, Disabilitas di Daerah Minim Bekerja di Sektor Formal
Penyandang disabilitas di daerah atau pelosok mengalami tantangan lebih berat untuk menapaki jenjang karir di sektor formal.

SURABAYA – Penyandang disabilitas di daerah atau pelosok mengalami tantangan lebih berat untuk menapaki jenjang karir di sektor formal.
Hal tersebut berbeda dengan penyandang disabilitas di perkotaan karena memperoleh akses dan kesempatan lebih besar.
Dari segi pendidikan, sebagian besar penyandang disabilitas berpendidikan rendah, kecuali mereka yang mempunyai akses dan tinggal di perkotaan.
"Karena akses lebih dekat dan orang kota lebih care dengan penyandang disabilitas," terang Abdul Syakur ketua DMI (Disable Motorcycle Indonesia) Surabaya saat FGD Organisasi Penyandang Disabilitas di Kabupaten Sidoarjo dan Kota Surabaya via daring, Kamis (4/2/2021).

Berbeda dengan penyandang disabilitas di daerah. Mereka memiliki kesulitan karena akses dan kurangnya dukungan. Tidak sedikit disabilitas di perkotaan bisa meraih pendidikan tinggi hingga jenjang strata tiga (S3).
Sementara di daerah, kebanyakan disabilitas menjalani pekerjaan non formal dan usaha mandiri. Jumlah disabilitas yang bekerja di sektor formal sangat minim.
Oleh sebab itu, Abdul Syukur menyarankan, agar rekan-rekan disabilitas mengupgrade diri mengikuti pelatihan guna meningkatkan kemampuan.
Salah satu tempat pelatihan berada di UPT Rehabilitasi Sosial Bina Daksa (RSBD) Bangil. Disabilitas bisa mengikuti pelatihan selama satu tahun hingga mampu melakukan usaha mandiri. Bahkan bisa mengayomi keluarga bahkan teman-teman disabilitas lain.
"Banyak teman-teman disabilitas yang menjadi contoh setelah menjalani pelatihan," ujar Guru Yayasan Pembinaan Anak Cacat (YPAC) Surabaya tersebut.
Saat ini saja tercatat 60 persen penyandang disabilitas di Surabaya bisa terserap di sektor formal karena berbagai pelatihan dan dukungan lintas sektoral.

Sedangkan disabilitas di daerah jarang sekali memperoleh pelatihan. Kalaupun ada, proses itu tidak berjalan maksimal. Sebab banyak instansi memberikan pelatihan hanya untuk menggugurkan kewajiban.
"Harusnya pelatihan itu dengan sistematis, berjenjang dan berkesinambungan. Tidak 3-4 hari selesai tanpa kelanjutan. Jangan dilepaskan begitu saja. Anehnya tiap tahun selalu seperti itu," tandasnya.
Disabilitas dan Kemiskinan
Abdul Syukur menguraikan, selama ini penyandang disabilitas seolah-olah berada dalam alur setan. Penyandang disabilitas selalu diidentikkan dengan kemiskinan dan berpenghasilan rendah. Karena skill rendah, tidak berpendidikan tinggi sehingga tidak memiliki pekerjaan.
"Maka, harus tetap kita perjuangkan bersama-sama. Dalam beberapa tahun terakhir sudah mulai ada perhatian," ucapnya.
Penyandang disabilitas membutuhkan kompetensi agar mampu bersaing mendongkrak potensi dan melatih mental.

"Kalau tidak punya kompetensi akan sulit. Di perusahaan, kuota untuk disabilitas tidak selalu disebutkan tapi itu ada," ucapnya.
Oleh sebab itu, imbuhnya, disabilitas perlu masuk dalam organisasi. Karena berorganisasi memberi banyak manfaat. Mulai dari memperluas wawasan dan pengetahuan, memunculkan jiwa kepemimpinan, menyelesaikan masalah dan mencapai tujuan bersama, memiliki rasa tanggung jawab tinggi serta memiliki mental yang kuat. (*)
Simak breaking news dan berita pilihan TIMES Indonesia langsung dari WhatsApp-mu!
Klik 👉 Channel TIMES Indonesia
Pastikan WhatsApp kamu sudah terpasang.


