Pendataan Keluarga 2021, BKKBN Catat 13 Juta Keluarga Sudah Terdata
![Deputi Pengendalian Penduduk BKKBN, Dwi Listyawardani, menyampaikan sosialisasi penguatan pendataan keluarga di Malang. (Foto: Naufal Ardiansyah/TIMES Indonesia)](https://cdn.timesmedia.co.id/images/2021/04/17/BKKBN.jpg)
TIMESINDONESIA, MALANG – Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) mencatat sudah ada 13 juta keluarga yang terdata melalui program Pendataan Keluarga tahun 2021. Program ini dimulai pada 1 April 2021 dan akan berakhir 31 Mei 2021.
"Sekarang berlangsung. Kita punya target 77 juta keluarga nasional dan 13 juta yang sudah terdata. Kurang lebih 20-25 persen yang sudah tercapai," kata Deputi Pengendalian Penduduk BKKBN, Dwi Listyawardani di Malang, Sabtu (17/4/2021).
Ia menjelaskan bahwa dalam proses pendataan di lapangan, kendala yang dijumpai adalah sulitnya akses masuk ke rumah-rumah yang berada di pedalaman desa.
Namun, seiring berjalannya waktu, kendala tersebut dapat dilalui dengan baik. Pihak petugas lapangan melakukan kerjasama dengan tokoh setempat untuk mempermudah proses pendataan.
Program lima tahunan ini bertujuan untuk mendapatkan singkroninasi data lapangan tentang keluarga. Data ini nantinya kata Dwi akan digunakan untuk intervensi kebijakan pemerintah terkait pemerataan pembangunan.
"Kita sampaikan bagi keluarga yang belum ikut KB, kami ajak untuk ikut KB. Yang belum ikut kelompok posyandu kami ajak untuk segera ikut ya," imbuhnya.
Sosialisasi Penguatan Pendataan Keluarga dan Kelompok Sasaran Bangga Kencana Bersama Mitra di RM Ringin Asri, Kota Malang, Sabtu (17/4/2021) juga menghadirkan Hasanuddin Wahid atau Cak Udin.
Anggota DPR RI daerah pemilihan Malang Raya itu menyampaikan beberapa usulan kepada BKKBN. Yakni salah satunya terkait dengan memberikan perhatian khusus kepada keluarga penyandang disabilitas.
"Kami minta secara resmi kepada BKKBN untuk memberikan prioritas dalam melakukan program ini. Harus memberikan perhatian khusus kepada keluarga disabilitas," tegasnya.
Menurut Sekretaris Jenderal DPP PKB itu, keluarga penyandang disabilitas memiliki stigma sosial berbeda. Mau tidak mau, suka tidak suka, masyarakat disabilitas harus mendapatkan prioritas dalam hal pelayanan.
"Sebab mereka ini kan punya stigma sosial ya. Dan juga minimnya fasilitas dan pelayanan administrasi publik. Jadi negara harus hadir menjemput mereka," bebernya.
Cak Udin menyampaikan bahwa BKKBNmemiliki peran penting membentuk keluarga yang sehat, jauh dari stunting, dan motor penggerak untuk menciptakan keluarga yang berkualitas. "Keluarga itu inti. Jika dalam keluarga itu baik dan sehat, generasi bangsa juga akan demikian," pungkasnya. (*)
**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.
Advertisement
Editor | : Deasy Mayasari |
Publisher | : Rizal Dani |