PUSPA: Kesejahteraan Perempuan dan Anak Butuh Partisipasi Publik

TIMESINDONESIA, MADIUN – Partisipasi publik dibutuhkan untuk mewujudkan kesejahteraan perempuan dan anak. Sebagai wadah bagi masyarakat yang peduli terhadap persoalan perempuan dan anak di Kabupaten Madiun telah terbentuk Forum Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak (PUSPA).

"Peran forum PUSPA diupayakan terus meningkat dan kontinyu terutama di masa pandemi seperti saat ini," ujar Siska Diana Sari Ketua Forum PUSPA Kabupaten Madiun, Rabu (2/6/2021).

Advertisement

Siska menyebut perempuan dan anak merupakan isu lintas sektor dan bidang yang sangat strategis.

Permasalahan perempuan dan anak saat ini juga semakin kompleks.

Sehingga peran dan partisipasi masyarakat diperlukan agar tidak ada lagi kekerasan, kesenjangan ekonomi, dan human trafficking.

"Keberadaan forum PUSPA di Kabupaten Madiun akan di-refresh dan dikuatkan kembali secara organisasi," jelas Siska.

Menurut Siska, PUSPA Kabupaten Madiun tengah menyusun program dan rencana aksi.

Berbagai elemen masyarakat dilibatkan dalam kepengurusan dan pokja sesuai bidang tugasnya masing-masing.

"Banyak elemen yang tergabung dalam forum ini. Antara lain akademisi, organisasi perempuan dan anak, LSM, dan media massa," ungkap Siska.

Program dan rencana aksi PUSPA Kabupaten Madiun saat ini difokuskan pada permasalahan   perkawinan anak dan pemberdayaan perempuan kepala keluarga (peka) serta membangun kesamaan prespektif atas isu perempuan dan anak.

"Forum PUSPA akan membangun sinergi dan kerja sama dengan berbagai pihak dalam pelaksanaan program kerja dan rencana aksi," papar Siska.

Sementara itu, Widiasih Murtanengrum Kabid Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak DPPKBPPA Kabupaten Madiun mengatakan pemerintah daerah akan men-support dan memfasilitasi forum PUSPA.

Sehingga partisipasi masyarakat untuk kesejahteraan perempuan dan anak akan lebih maksimal.

"Dengan adanya forum PUSPA, maka nantinya porsi pemerintah sedikit demi sedikit akan berkurang. Peran pemerintah lebih pada fasilitasi saja," ujar Widi.

Fasilitasi tersebut salah satunya dengan dilaksanakannya sosialisasi petunjuk teknis (juknis) Forum PUSPA di aula DPPKBPPA.

Widi berharap dengan adanya juknis dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur dapat menguatkan keorganisasian dan peran forum PUSPA. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.