Sidak, DPRD Bontang Sayangkan Progres Lamban Pekerjaan Jalan Kampung Nelayan Selambai

TIMESINDONESIA, BONTANG – Kekhawatiran Komisi III DPRD Bontang atas lambannya pengerjaan jalan lingkungan kampung nelayan selambai Kelurahan Loktuan Kota Bontang dibuktikan dengan Inspeksi Mendadak (Sidak), Kamis (2/9/2021) pagi.

Di lokasi proyek, dalam pantauan Komisi III, terungkap proyek pengerjaan bongkar pasang jalan Ulin sepanjang 2 Kilometer itu baru berjalan 8 Persen. Sedang progres pada posisi awal September ini mestinya sampai pada capaian 19 persen.

Advertisement

"Pengerjaan mestinya Juli, ini baru dimulai pertengahan Agustus sementara ini harus selesai November, Ada sekitar kurang 3 bulan lagi,” ujar Anggota Komisi III, Faisal.

Sebagai warga setempat, dalam pantauannya Faisal menduga keterlambatan pekerjaan disebabkan beberapa hal. Salah satunya ketersediaan material berbahan kayu ulin yang tidak mendukung.

"Material diambil dari satu sumber, itu jadi kendala utama makanya terlambat, mestinya bisa banyak sumber," ucapnya.

Lokasi proyek pengerjaan jalan kampung nelayan selambai Loktuan (Foto; Kusnadi/TIMES Indonesia)

Tak hanya itu, disaksikan koleganya di Komisi III, Asisten II Pemkot Bontang, Zulkifli dan Dinas terkait dari Kimpraswil hingga Kelurahan Loktuan, Faisal juga menyoroti rendahnya upah yang diberikan kepada pekerja.

Lagi-lagi politisi Nasdem ini menemukan adanya laporan warga bahwa upah kerja ditetapkan kontraktor sebesar Rp 115 Ribu per meter persegi. "Pekerja di sini diupah Rp 115 ribu untuk bongkar pasang jembatan Ulin ini, kan sedih rasanya," ungkap Faisal.

Sementara itu Perwakilan kontraktor pelaksana PT Muerific Gemilang Putra dan PT Devi Farhana Mandiri, Nurdin membenarkan dugaan Faisal.

Terkait targetnya mengejar ketertinggalan progres ia meyakini akan bisa menuntaskannya. Bahkan ia yakin bisa menyelesaikannya November mendatang. "Insya Allah target bisa tercapai, ya kami optimis," ungkapnya.

Kontraktor Pekerjaan Jalan Ulin Kampung Nelayan Selambai Loktuan, Nurdin (Foto: Kusnadi/TIMES Indonesia)

Menyangkut upah pekerja, Nurdin tidak mengecek kepastian kontrak kerja. Akan tetapi dirinya memastikan pihaknya dan pekerja telah membangun kesepakatan sebelum pekerjaan berjalan. "Kami sudah sepakat dengan pekerja," tegasnya

Di akhir Sidak Pimpinan Komisi, Amir Tosina menegaskan akan agendakan RDP bersama kontraktor dan pengawas pekerjaan. Hal ini dilakukan untuk memastikan proyek senilai Rp 13,6 miliar itu bisa kelar sesuai target.

"Jangan sampai anggaran yang sudah diberikan malah tidak digunakan secara maksimal. Segera minimal 70 persen dan kontraktor sedikit gesit mempercepat pengerjaan jembatan,” tambah Ketua Komisi III DPRD Bontang, Amir Tosina. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.