Milenial Jatim Mengubah Wajah Dunia Pertanian

TIMESINDONESIA, SURABAYA – Pangan merupakan sektor esensial yang harus tetap terjaga hingga masa mendatang. Oleh sebab itu, regenerasi dunia pertanian harus seiring dengan perkembangan teknologi. Namun tak hanya itu saja. Pemerintah juga perlu menahan laju konversi lahan.

Wakil Dekan 1 Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya Malang Dr Sujarwo mengatakan, sebelum terjadi pandemi permasalahan pangan juga menjadi perhatian karena laju konversi lahan yang sangat tinggi dan juga pasar internasional yang sangat tipis untuk produk pangan. 

Advertisement

Terkait konversi lahan, ini sebagai implikasi tekanan pertumbuhan penduduk dan penggunaan lahan untuk kegiatan non-pertanian. Trade-off ini, jelas Sujarwo, semakin kuat mendesak pertanian dengan semakin rendahnya opportunity cost lahan pertanian. 

Walaupun ada upaya menyelamatkan lahan pertanian dengan program LP2B (Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan) tetapi hukum pasar sumberdaya lahan lebih kuat mendesak sektor pertanian untuk beralih fungsi menjadi sumberdaya sektor lain.

Wakil Dekan 1 Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya Malang Dr Sujarwo.(Foto: Dok.Pribadi) 

Sementara di sisi lain, perdagangan pangan internasional termasuk dalam pasar yang tipis (thin market). Hal ini karena produksi pangan suatu negara lebih diprioritaskan untuk memenuhi produk dalam negeri dan pasar pangan dunia lebih merupakan residual market dari surplus domestic. 

"Setelah adanya pandemi ini, pertanian di Indonesia menjadi tumpuan untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi dengan penyediaan pangan yang cukup sepanjang waktu," terangnya kepada TIMES Indonesia, Selasa (7/9/2021).

Pandemi Covid-19 disebut juga memberikan tes sejauh mana kekuatan produksi pangan dalam negeri cukup untuk memenuhi kebutuhan domestik. 

Namun sejak munculnya pandemi sampai saat ini tekanan demand pangan nampaknya tidak terjadi sebagaimana yang dikhawatirkan. Harga pangan relatif stabil mengindikasikan bahwa tarikan demand masih dapat dipenuhi dengan baik. 

Distribusi pangan di tengah pandemi juga relatif baik sehingga goncangan supply pangan bersifat lokal di pusat-pusat konsumsi tidak mengkhawatirkan. 

"Hal ini telah memberikan bukti bahwa produksi pangan kita sebenarnya mampu memenuhi kebutuhan domestik sepanjang tahun," tandasnya. 

Namun, kata Jarwo, yang perlu mendapat perhatian lanjutnya adalah aspek sustainability dari penyediaan pangan domestik. 

Sustainability ketersediaan pangan domestik ini terkait dengan aspek kekuatan sumberdaya, efisiensi (teknologi), SDM pelaku produksi pertanian pangan, pengembangan aspek kelembagaan dan pasar, khususnya di pusat-pusat penyangga pangan nasional. 

Pusat penyangga pangan nasional adalah Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Sumatera Selatan, dan Sulawesi Selatan. Jawa Timur memiliki potensi sawah paling tinggi di antara provinsi tersebut. 

"Dari sisi supply, Jawa Timur adalah penyangga pangan terbesar di tingkat nasional," terang Sekjen Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia (PERHEPI) periode 2021-2024 itu.

Jarwo melanjutkan, pusat-pusat penyangga pangan ini harus memiliki sistem pangan yang mantap, yaitu adanya linkage produksi, konsumsi, dan juga investasi yang didukung teknologi produksi yang modern, infrastruktur transportasi dan informasi yang memadai, dan kelembagaan petani yang semakin berkembang. Korporasi petani diharapkan sebagai perwujudan mendukung sistem pangan nasional yang mantap. 

Jarwo menjabarkan, jika dikaitkan dengan pandemi Covid-19, produk pertanian terdampak dalam dua sisi, yaitu melemahnya tarikan demand dan aspek distribusi. 

Namun nampaknya dari aspek distribusi tidaklah menjadi permasalahan serius karena indikator harga pasar produk pertanian masih mengindikasikan perubahan harga yang wajar. 

Ilustrasi penyuluh pertanian dalam program Sekolah Lapang

Sedangkan, tandasnya, jika dilihat dari melemahnya demand produk pertanian sangat jelas ini dikarenakan rendahnya mobilitas masyarakat dan pembatasan kegiatan-kegiatan yang mendorong konsumsi pangan seperti terjadi di perhotelan dan restaurant. 

"Namun demikian, karena pangan adalah kebutuhan dasar manusia maka demand produk pangan relatif tidak berubah banyak walaupun dalam kondisi pandemi seperti sekarang ini," ujarnya. 

Di sisi lain, kata Dr Sujarwo, pandemi Covid-19 menurunkan agresifitas sektor lain untuk menekan sumberdaya lahan sektor pertanian untuk dikonversi ke dalam penggunaan non-pertanian. 

Kondisi ini memberikan napas kepada sektor pertanian untuk mengupayakan sumberdaya lahannya. Penjagaan pemerintah dalam aspek ketersediaan dan keterjangkauan input produksi, kemudahan akses pasar hasil panen dan distribusinya menjadi faktor penting untuk pertanian terus memberi napas roda perekonomian nasional. 

Dengan demikian, krisis pangan bukanlah merupakan concern jangka pendek tetapi lebih merupakan concern jangka panjang akan bangsa yang besar ini. 

Jarwo mengatakan, hal ini harus dijawab dengan ketersediaan teknologi produksi pangan yang lebih baik, penguatan sistem pangan berbasis kelembagaan yang kuat dari petani, tumbuh dan berkembangnya korporasi petani dan pertanian kawasan, penyelamatan sumberdaya produksi pangan, dan juga penjagaan atas efisiensi pasarnya. 

Sentuhan Kebijakan Pemerintah

Dr Sujarwo mengurai, secara normatif, kebijakan pemerintah hadir untuk menguatkan sisi supply, sisi demand, dan alokasi sumberdaya lebih optimal. 

"Dari sisi supply, sektor pertanian di Jawa Timur telah menunjukkan perkembangannya seiring teknologi produksi diintroduksi, bahkan cenderung pada levelling-off," jelasnya. 

Kondisi ini ia sebut memberikan signal adanya kapasitas teknologi yang sudah mendekati frontier-nya sehingga peningkatan produktivitas produksi harus diupayakan inovasi teknologi yang lebih baik lagi dari yang telah ada. 

Inovasi teknologi produksi dibutuhkan harus memiliki dimensi sustainabilitas, ada dukungan SDM yang baik serta adanya dukungan kelembagaan dan pasar. 

Kebijakan pada aspek kelembagaan dan pasar merupakan titik terlemah intervensi pemerintah selama ini. Aspek kelembagaan lebih merupakan pembangunan yang membutuhkan waktu dan ketidakpastian atas keberhasilannya relatif tinggi. 

"Dengan suasana politik di nasional dan character building masyarakat yang belum terbentuk kokoh, maka pembangunan kelembagaan sampai kemandiriannya memiliki biaya yang tinggi sehingga kebijakan ini cenderung dihindari untuk dituntaskan," ucapnya menambahkan. 

Begitu juga dengan aspek pasar. Kebijakan dalam aspek pasar, seperti kebijakan  harga output, memiliki konsekuensi anggaran yang sulit dipastikan. 

Petani Modern Jatim

Lalu, bagaimana design kebijakan pemerintah untuk menjaga sustainabilitas pertanian pangan khususnya di Jawa Timur sebagai penyangga pangan nasional?

"Pemerintah, khususnya pemerintah daerah Jawa Timur, memiliki peran penting dalam melakukan stimulasi dan dinamisasi sektor pertanian di Jawa Timur," tegasnya. 

Dr Sujarwo menyebutkan jika dalam Perda No 1 tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Jawa Timur memuat tujuan pembangunan jangka panjang tahun 2005-2025 adalah mewujudkan Provinsi Jawa Timur sebagai pusat agrobisnis terkemuka, berdaya saing global dan berkelanjutan. 

"Saat ini, tahap pembangunan Jawa Timur adalah pada lima tahun ke lima dalam mewujudkan cita-cita tersebut," terangnya. 

Implisit di dalam cita-cita tersebut, imbuhnya, adalah menjadikan pertanian di Jawa Timur menjadi pertanian modern dengan efisiensi tinggi, efektifitas penggunaan teknologi, dan perhatian tidak hanya pada eksploitasi ekonomi jangka pendek tetapi juga menjalin kolaborasi dalam perspektif jangka panjang dari hulu sampai hilir. 

Akselerasi kebijakan untuk mewujudkan ini adalah pembangunan BUMD Pangan Jawa Timur yang diblended dengan kolaborasi aktif dengan korporasi petani yang wujud di Jawa Timur. 

Tidak dapat dipungkiri bahwa skala ekonomi menciptakan efisiensi maka korporasi petani hanya akan dapat dilakukan dengan baik jika berbasis kawasan dan memenuhi skala ekonomi produksi kemudian linkage dengan pasar dalam jejaring supply yang kemudian dikenal dengan supply chain. 

"Linkage ini dikuatkan dengan hadirnya BUMD Pangan di Jawa Timur. BUMD Pangan Jawa Timur berfungsi sebagai hub-market yang menghubungkan supply dengan demand-nya," ungkap Jarwo. 

BUMD Pangan, Korporasi Petani, dan kebijakan pemerintah terhubung dengan hadirnya perguruan tinggi, pusat-pusat penelitian, dan juga perbankan, ditambahkan lagi publikasi di media sebagai bagian tak terpisahkan dalam penta-helix collaborations. 

Hadirnya penta-helix collaboration ini dalam realitas maka sektor pertanian pangan dapat mewujudkan sistem pangan yang dinamis dan responsif terhadap perubahan-perubahan. 

Inovasi-inovasi dan desiminasinya yang diimplementasikan dalam skala ekonomi menjadikan sektor pertanian pangan Jawa Timur tangguh terhadap goncangan eksternal. 

"Design kolaborasi yang didasarkan pada semangat kebersamaan dalam pembangunan pangan menjadi jiwa dari pembangunan sesungguhnya," ucapnya. 

Ekspektasi hasil lanjutnya adalah daya saing sektor pertanian pangan Jawa Timur yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat Jawa Timur, menghasilkan surplus yang menjadi input bagi perdagangan produk pangan baik domestik maupun pasar yang lebih luas di luar negeri.

Peran Pemuda Lestarikan Sektor Pertanian 

Dr Sujarwo juga menegaskan, jika kekuatan sektor pertanian saat ini terletak pada kemampuan sektor pertanian menciptakan supply and value chain dalam jangka panjang, meningkatkan opportunity cost penggunaan sumberdaya, dan kelembagaan yang menguatkan skala ekonomi. 

Dalam kondisi seperti tersebut maka peran teknologi nyaris tidak terelakkan. Penguasaan teknologi yang dimaksud adalah teknologi produksi, teknologi informasi, dan juga teknologi dalam distribusi produk-produk pangan di sektor pertanian. 

Upaya menciptakan performance sektor pertanian pangan sebagaimana disebutkan di atas tentunya bukanlah kompetensi yang dimiliki oleh petani-petani kita dahulu. 

Petani-petani dahulu telah mewarisi kerja keras dan meletakkan pembelajaran apa yang harus diperbaiki atas apa yang telah dilakukan. 

Petani milenial melanjutkan sektor pertanian pangan untuk menghadapi tantangan baru, yaitu memanfaatkan teknologi produksi yang lebih modern dengan adopsi teknologi di industri 4.0 dan mendasarkan produksi berdasarkan market driven dan customized customers. 

"Di sinilah wajah pertanian berubah dari tampak kumuh dan kurang menjanjikan menjadi pertanian yang bernilai tambah lebih tinggi dan merupakan pekerjaan yang setara dengan sektor-sektor yang lain," ujarnya. 

Petani-petani milenial yang dikehendaki adalah petani yang memiliki kemampuan manajerial yang baik, komitmen dalam pemberdayaan masyarakat petani, membangun supply dan value chain produk pertanian pangan, memiliki literasi teknologi informasi yang baik, dan memiliki ekspektasi jangkauan pasar tidak hanya di dalam negeri tetapi juga luar negeri. 

"Petani milenial yang menjadi champion dalam pembangunan pertanian juga memiliki kapasitas dalam hilirisasi produk pertanian maupun membaca peluang pasar yang baik," jelasnya. 

Kekuatan lain yang diharapkan ada pada petani milenial adalah kapasitasnya dalam mengakselerasi wujudnya korporasi petani berbasis kawasan. 

Jelas bahwa sumberdaya pertanian, khususnya lahan, tidak dapat hanya diolah sebagaimana kebiasaan, sebagaimana usaha tani dikelola sebagaimana kebiasaan. Usaha tani memerlukan sentuhan manajerial usaha tani yang baik untuk optimalisasi penggunaan sumberdaya dan menguatkan profitabilitas sekaligus sustainabilitasnya. 

"Inilah peran petani-petani muda untuk mengisi kekosongan kompetensi yang tidak dapat dipenuhi petani sebelumnya," beber Jarwo.

Ia menyebut, bahwa pemerintah memahami ini dengan baik, dan hal ini terlihat dengan adanya program Pengembangan Wirausaha Muda Pertanian (PWMP) yang sudah dimulai sejak tahun 2016 sampai saat ini. 

Juga kemudian dikembangkan program Youth Entrepreneurship and Employment Support (YESS) kerjasama Kementerian pertanian dan International Fund for Agricultural Development (IFAD) sejak tahun 2017.

Belum lagi perkembangan pendidikan tinggi saat ini semakin agresif menjalin kerjasama dengan DUDI (Dunia Usaha dan Dunia Industri) melalui program merdeka belajar yang diinisiasi oleh Menteri Nadiem Makarim. 

Beberapa program besar yang diikuti mahasiswa pertanian di antaranya adalah 8 (delapan) bentuk pembelajaran di luar kampus untuk maksimal 2 semester, yaitu dalam bentuk magang, pembangunan desa, kewirausahaan, proyek kemanusiaan, proyek independen, mengajar di unit pendidikan, dan penelitian. 

Kedelapan bentuk pembelajaran di luar kampus ini akan mendinamisasi kegiatan-kegiatan di kampus dan di masyarakat karena mahasiswa terlibat aktif di dalam kegiatan yang bersifat peningkatan kapasitas ekonomi, penguatan pemberdayaan masyarakat, maupun pendidikan di masyarakat. 

Pemerintah juga menguatkan skim-skim hibah institusi maupun individu untuk mendorong peran aktif mahasiswa dalam interaksinya dengan realitas di masyarakat, dunia usaha, dan dunia industri. 

Beberapa program hibah yang memiliki dana besar diantaranya adalah Competitive Fund atau Program Kompetisi kampus Merdeka (PKKM) dan matching fund (MF). Inovasi-inovasi diharapkan muncul dari mahasiswa bersama dosen dan mitra Merdeka Belajar. 

Dr Sujarwo mengatakan, Fakultas Pertanian  UB mendapat kedua hibah tersebut dan bersama-sama dengan mahasiswa melaksanakan berbagai kegiatan mendukung pembelajaran di luar kampus dan interaksi lebih intensif dengan masyarakat, dunia usaha, dan dunia industri. 

Beberapa inovasi terus dikembangkan dalam kaitan dengan hibah PKKM Fakultas Pertanian, UB, adalah tentang model pengembangan multifunctional landscape pertanian, model pengembangan complex agro-ecosystem pada komoditas utama padi, dan pengembangan klinik pertanian yang diharapkan menjadi penghubung bagi petani dan Fakultas Pertanian, UB. Untuk program Matcing Fund, hibah DIKTI ini di Fakultas Pertanian digunakan untuk pengembangan socio-entrepreneurship dan penguatan riset kolaborasi dengan mitra dalam rangka implementasi merdeka belajar. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.