TIMESINDONESIA, SOFIFI – Gubernur Malut (Maluku Utara) KH Abdul Gani Kasuba (AGK) menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) di Maluku Utara tahun 2022 sebesar Rp 2.862.231, Besaran UMP tahun 2022 itu ditetapkan berdasarkan Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor 409/KPTS/MU/2021, tanggal 17 November 2021.
Besaran UMP Maluku Utara tahun 2022 naik 5,17 persen atau naik sebesar Rp 140.701, dibanding besaran UMP tahun 2021 yaitu Rp 2.721. 530.
Advertisement
Keputusan Gubernur tersebut, selain untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan juga mempertimbangkan rekomendasi dari Dewan Penggupahan Provinsi (Depeprov) Maluku Utara.
"Keputusan itu juga mempertimbangkan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dan khususnya pemulihan ekonomi Provinsi Maluku Utara,"ujar Kadis Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Maluku Utara Ridwan Hasan kepada TIMES Indonesia, usai paripurna DPRD, Senin (22/11/2021).
Penetapan UMP Provinsi Maluku Utara memperhatikan Surat Edaran Menteri Tenaga Ketenagakerjaan Nomor B-M/283/HI:01.00/XI/2021 tentang Penyampaian Data Perekonomian dan Ketenagakerjaan Dalam Penetapan Upah Minimum Provinsi Maluku Utara Tahun 2022.
Serta Berita Acara hasil rapat dari Dewan Pengupahan Provinsi (Depeprov) Maluku Utara dalam hal pertimbangan/saran Penetapan Upah Minimum Provinsi Maluku Utara Tahun 2022.
Ketua Dewan Pengupahan Provinsi Maluku Utara itu menegaskan, penentuan Upah Minimum Provinsi (UMP) mengacu pada aturan atau regulasi yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
"Penetapan UMP tak bisa bergeser dari aturan perundang-undangan,"tegas Ketua Dewan Pengupahan Provinsi Maluku Utara, Ridwan Hasan
Ia menjelaskan, peraturan tentang penetapan UMP dan UMK sudah melalui kesepakatan dan sudah diputuskan dengan mempertimbangkan berbagai masukan dari pihak pengusaha (APINDO), organisasi Serikat Pekerja (SPSI dan SPN) serta perwakilan dari BPS Statistik Maluku Utara dan akademisi dari Universitas Khairun Ternate.
Seperti diketahui, pembahasan UMP dan UMK sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja). UU tersebut salah satunya mengatur perhitungan upah buruh baru sebagaimana tertuang di dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.
Terpisah, Kepala Bidang HI & Pengawasan Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Maluku Utara Arizal Rivai menegaskan Pemprov Maluku Utara memperhatikan dan mencermati semua aspirasi dari berbagai elemen masyarakat terutama pengusaha dan pekerja/buruh terkait upah minimun.
Dijelaskannya, tahapan penetapan upah minimum dilaksanakan yaitu setelah adanya surat dari Kementerian Tenaga Kerja yang berisi petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis, nilai inflasi, dan pertumbuhan ekonomi masing-masing Provinsi dan Kab/Kota (termasuk Provinsi Maluku Utara).
"Kemudian diadakan Rapat Dewan Pengupahan Provinsi untuk membahas dan menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Gubernur untuk penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP),"pungkasnya terkait kenaikan UMP di Maluku Utara. (*)
**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.
| Editor | : Ronny Wicaksono |
| Publisher | : Sofyan Saqi Futaki |
