H. Ijang Faisal Resmi Jabat Ketua PW IPHI Jabar Periode 2021-2026

TIMESINDONESIA, BANDUNG – H. Ijang Faisal resmi menjabat Ketua Pengurus Wilayah Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (PW IPHI) Jawa Barat masa bakti 2021-2026. Pengukuhan dipimpin Ketua Umum PP IPHI H. Erman Suparno, di Gedung Balai Asri Pusdai Jabar, Sabtu (15/1/2022).

Pengukuhan berlangsung secara khidmat dan dihadiri Ketua Dewan Penasehat Majelis Taklim Perempuan IPHI Jabar, Hj. Atalia Praratya Ridwan Kamil, Kepala Biro Kesra Setda Jabar, H. Barnas Adjidin, Kepala Bidang PHU Kemenag Jabar, H. Ahmad Handiman Romdony dan jajaran dewan penasehat dan pembina IPHI Jabar.

Advertisement

"IPHI Jabar itu perintis, pejuang, dan inisiator banyak hal. Saya sambut baik dengan berbagai hal yang sudah dilakukan seperti MoU dengan BJB, saya harap ini dikembangkan terus," kata Ketua Umum IPHI H. Erman Suparno.

Menteri Tenaga Kerja era Presiden SBY itu, berharap PW IPHI Jabar di era kepemimpinan H. Ijang Faisal, dapat berperan lebih banyak dan menjadi salah satu lembaga yang berkontribusi mewujudkan Jabar Juara.

"Hari ini kita punya sang ketua, saya ulangi bukan sekedar ketua, tapi sang ketua. Kalau sang, ya satu. saya sangat butuh sang ketua yang memiliki kelembagaan. Saya ingin IPHI Jabar dapat berkolaborasi dengan pemerintah daerah untuk mewujudkan visi Jabar juara lahir & batin," kata H. Erman.

Sementara Kepala Biro Kesra Setda Jabar, H. Barnas Adjidin menyampaikan dukungan penuh terhadap apa yang akan dilakukan IPHI Jabar kedepan, terutama bersama-sama dalam menyiapkan pennyelanggaraan ibadah haji dan umrah pasca pandemi covid 19. 

Lebih lanjut H. Barnas menyampaikan apresiasi gubernur Jawa Barat terhadap IPHI Jabar, sehingga pemerintah akan selalu menunggu kolaborasi kebaikan yang akan dilakukan IPHI dengan pemerintah.

Hj. Atalia Praratya Ridwan Kamil pun optimis IPHI dan MTP IPHI Jabar dapat membuat kebermanfaatan yang lebih bagi masyarakat sehingga akan terus menjadi teladan baik. 

Ini penting dilakukan sebagai bentuk syukur telah diberikan kesempatan bisa menyempurnakan rukun Islam karena tak semua masyarakat memiliki kesempatan untuk beribadah ke tanah suci. 

"Seorang haji dianggap sudah sempurna Islamnya bukan berarti mereka luput dari dosa. Oleh karenannya mereka yang beruntung melakukan ibadah perlu mewujudkannya dalam bentuk teladan dengan memberikan kebermanfaatan, juga contoh yang baik kepada masyarakat," ujar istri Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil tersebut.

Adapun Ketua PW IPHI Jawa Barat, H. Ijang Faisal, dalam sambutannya menegaskan jika ia akan mendorong penguatan regulasi di tingkat lokal sebagai upaya mengimplementasikan substansi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibdah Haji dan Umrah. 

IPHI Jawa Barat mencatat ada 19 Kabupaten/Kota di Jawa Barat yang belum memiliki regulasi dalam kerangka peningkatan kualitas pelayanan terhadap jemaah haji dan umrah, baik dalam bentuk Peraturan Daerah, Peraturan Bupati/Walikota atau peraturan lainnya. 

"Pada kesempatan ini, IPHI Jawa Barat meminta agar Pemerintah Daerah dan DPRD segera menyusun dan mengeluarkan peraturan lokal terkait dengan peningkatan kualitas pelayanan haji dan umroh. Hal itu menjadi sangat penting terlebih kita baru saja mengalami masa Pandemi Covid-19, sehingga keselamatan, kesehatan, dan kenyamanan para jemaah haji harus menjadi prioritas. Termasuk juga aspek pembinaan terhadap para jemaah haji pasca-kembali ke Tanah Air," kata H. Ijang Faisal. 

Adapun 19 daerah tersebut adalah Kota Bandung, Kota Bogor, Kota Sukabumi, Kota Cirebon, Kabupaten Cianjur, Kab. Bekasi, Kab. Karawang, Kab. Subang, Kab. Purwakarta, Kab. Bandung, Kab. Garut, Kab. Ciamis, Kab. Cirebon, Kab. Majalengka, Kota Bekasi, Kota Depok, Kota Cimahi, Kota Banjar, dan Kab. Pangandaran. 

Menurut dia, Perda mendesak dilahirkan karena selama ini regulasi cenderung parsial atau melayani sebetas sebelum dan saat keberangkatan jamaah. Sementara pembinaan para haji setelah kembali ke masyarakat, relatif minim untuk menyebut tidak ada. Padahal, kuantitas jamaah haji Jabar, tentu harus disertai penciptaan kualitas haji terutama setelah kembali ke tanah air.  

Hal ini bisa terjadi karena belum ada payung hukum dalam ikhtiar bersama menyempurnakan penyelenggaraan kegiatan haji, sehingga jumlah haji yang demikian bertebaran di Jabar tidak serta merta memberikan kontribusi kesalehan individual/sosial di lapangan. Diperlukan landasan hukum agar pemda bisa merancang aneka program haji secara sistematis disertai pembiayaan memadai, sehingga pembinaan jamaah haji bisa berkesinambungan guna mewujudkan SDM berintegritas di Jawa Barat. 

"IPHI adalah wadah bersilaturahminya seluruh umat Islam yang sudah menjalankan haji. Dalam konteks PW IPHI Jawa Barat, berarti seluruh umat Islam warga Jawa Barat yang jumlahnya teramat besar, rata-rata setiap tahun 37 ribu warga Jawa Barat berhaji, maka setiap tahun anggota PW IPHI Jawa Barat bertambah 37 ribuan orang. Oleh karena itu, diyakini bahwa anggota PW IPHI Jawa Barat  jumlahnya sudah jutaan dan tersebar sampai ke pelosok pedesaan," ujar H. Ijang Faisal. 

Di Jawa Barat, IPHI tidak akan hanya hidup di tingkat provinsi saja atau kabupaten/kota, tetapi akan terus memasyarakat sampai ke tingkat desa, bahkan ke pelosok-pelosok. Karenanya, dalam pelantikan ada MoU antara PW IPHI Jabar dengan BUMD unggulan Pemprov Jabar yakni BJB sebagai Bank BUMD terbesar di Indonesia yang dimaksudkan agar data anggota IPHI yang banyak ini terdata dengan baik. Ada improvisasi kerjasama dengan BJB dalam membuat KTA IPHI yang multiguna sebagai ATM dengan harapan data anggota bisa terdata dengan baik. 

Di sisi lain, Ijang menambahkan, visi IPHI Jabar adalah menjadi dinamisator dakwah kebaikan, persaudaraan, dan keberkahan suatu daerah dalam melaksanakan programnya serta menjadi kolaborator dengan pemerintah dalam mengawal program kemasyarakatan pemda setempat. Adapun motonya adalah Haji Mabrur Sepanjang Hayat. 

"Oleh karena itu, IPHI Jawa Barat bukan hanya untuk para haji, tetapi untuk seluruh umat Islam. IPHI akan berperan dalam pembangunan bangsa dengan bergandengan membantu pembangunan Jawa Barat bersama seluruh elemen pembangunan Jawa Barat, baik Pemerintah Provinsi Jawa Barat, DPRD Jawa Barat, Organisasi Perangkat Daerah di Jawa Barat, seluruh Muspida dan organisasi serta kelompok-kelompok strategis di Jawa Barat," ujar H. Ijang Faisal. 

"IPHI Jawa Barat akan berusaha berkontribusi positif pada peningkatkan kesejahateraan masyarakat Jawa Barat, baik lahir maupun bathin, sehingga visi Jawa Barat untuk menjadi juara lahir bathin dapat tercapai," ujar H. Ijang Faisal, Ketua PW IPHI Jabar Periode 2021-2026. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.